Harga BBM Disebut Bisa Naik Usai Pilpres, Ini Kata Sri Mulyani

      Tidak ada komentar
YOGA SUKMANA Kompas.com - 06/12/2018, 13:33 WIB Menteri Keuangan Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/12/2018)(Kompas.com/YOGA SUKMANA) NUSA DUA, KOMPAS.com - Beberapa ekonom menilai, kenaikan harga BBM tidak akan bisa terelakkan pasca Pilpres 2019. Siapapun presiden terpilih, kebijakan itu harus diambil menyusul kenaikan harga minyak dunia. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, pemerintah selalu mencari titik kesimbangan karena kebijakan kenaikan harga BBM pasti akan berimbas kepada masyarakat. "Keseimbangan yang dibawa Presiden Jokowi sekarang adalah kesimbangan antara menjaga mometum pertumbuhan melalui daya beli masyarakat. Itu penting," ujarnya di Nusa Dua, Bali, Kamis (6/11/2018). "Selama ini kan kalau kenaikan harga BBM pasti akan menggerus daya beli masyarakat," sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Baca juga: Tiga Perusahaan Ini Telah Turunkan Harga BBM Non-Subsidi Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, dari survei daya beli masyarakat saat ini cukup solid di kelas menengah bawah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan konsumsi di atas 5 persen. Selain itu, perempuan yang kerap disapa Ani itu juga mengatakan, inflasi stabil di bawah 4 persen juga mendorong daya beli masyarakat. Akan tetapi, Sri Mulyani juga memandang perlu tidaknya kenaikan harga BBM harus dilihat dari sustainabilitas APBN. Dengan defisit APBN yang mengecil, ia mengatakan fiskal sebenarnya tetap bisa dijaga. Di sisi lain, daya beli dan sustainabilitas keuangan BUMN migas, dalam hal ini PT Pertamina (Persero) juga perlu dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan menaikkan atau tidak harga BBM. Baca juga: Pertamina Tunggu Waktu yang Tepat Turunkan Harga BBM non Subsidi "Tentu kami harus menjaga agar tidak ada distorsi terlalu banyak karena nanti menimbulkan penyakit ekonomi lainnya. Sampai saat ini kami masih anggap 3 sisi inilah yang tetap dijaga," tutur Sri Mulyani Sebelumnya, Ekonom Faisal Basri menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif listrik tidak akan bisa dihindari tahun depan. Siapapun presiden yang terpilih pada Pilpres 2019, akan dihadapkan dengan persoalan itu. Namun Faisal menilai, kenaikan harga BBM dan tarif listrik akan lebih cepat bila pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin terpilih. Hal itu kata dia bisa terjadi karena Jokowi adalah petahana. "Kalau pasangan nomor satu menang, kanaikan tarif listrik dan BBM akan lebih cepat sekitar Mei atau Juni 2019," ujarnya dalam seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2019, Jakarta, Rabu (28/11/2018). "Supaya nanti setelah dilantik untuk kedua kali, sudah bersih dari PR-PR yang ditinggalkannya sendiri," sambung Faisal. Baca juga: Faisal Basri Sebut Harga BBM Naik Setelah Pilpres, Ini Kata Pemerintah Sementara itu kalau Prabowo-Sandiaga Uno menang, Faisal memperkirakan kenaikan harga BBM dan tarif listrik akan dilakukan di akhir 2019. Faisal tak yakin Prabowo akan terus menahan kenaikan harga BBM dan tarif listrik. Sebabnya, kata dia, di belakang Prabowo terdapat para ekonom yang juga rasional.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga BBM Disebut Bisa Naik Usai Pilpres, Ini Kata Sri Mulyani ", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/06/133304726/harga-bbm-disebut-bisa-naik-usai-pilpres-ini-kata-sri-mulyani.
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Share:

28 Ton Daging Beku Tiba Pekan Ini

      Tidak ada komentar

Selasa, 04 Desember 2018 - 10:00 WIB > Dibaca 286 kali http://riaupos.co/images/print.png Print | Komentar
Share
Berita Terkait

KOTA (RIAUPOS.CO) - Badan urusan logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) Riau-Kepulauan Riau memastikan bahwa 28 ton daging beku akan tiba di Pekanbaru pada pekan ini. Setelah sampai, daging tersebut akan disimpan sesaat kemudian dijual kepada masyarakat dengan harga jual Rp 80 ribu per kilogram.

Humas Bulog Divre Riau-Kepri Faldi Wiranata mengatakan, izin untuk pengiriman daging beku tersebut sudah didapatkan pihaknya. Sehingga hal tersebut dapat mempercepat proses pengiriman daging beku ke Pekanbaru.

"Kemungkinan pekan ini juga daging tersebut sudah sampai di Pekanbaru, karena semua proses perizinannya sudah selesai. Jumlah yang dikirim juga masih tetap sama yakni 28 ton," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, daging beku tersebut didatangkan guna memenuhi keperluan masyarakat akan daging jelang Natal dan tahun baru 2019. Pengiriman daging beku tersebut akan dilakukan menggunakan jalur darat dengan kendaraan khusus.  Dengan begitu, bisa menjaga  kondisi daging beku selama perjalanan.

"Biasanya jelang momen hari besar keagamaan seperti Natal dan tahun baru juga Idul Fitri permintaan daging akan meningkat tajam.Untuk itu dirasa perlu, kami  antisipasi dengan melakukan penambahan stok daging beku," katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, bagi masyarakat yang ingin membeli daging beku tersebut, bisa mendatangi outlet-outlet rumah pangan yang sudah tersebar di beberapa titik di Pekanbaru. Termasuk tujuh titik pasar yang ada di Pekanbaru. (sol)


Share:

November, Harga Gabah dan Beras Naik

      Tidak ada komentar
MUTIA FAUZIA Kompas.com - 03/12/2018, 15:14 WIB Sekelompok petani sedang memasukkan gabah kering ke dalam kantung di BKT, Jakarta Timur, Rabu (14/3/2018)(Kompas.com/Setyo Adi) JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan kenaikan harga gabah kering di tingkat petani pada bulan November 2018. Selain itu juga terdapat kenaikan harga beras di penggilingan pada bulan November ini. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, pada November 2018 , harga gabah kering panen (GKP) meningkat 3,64 persen menjadi Rp 5.116 per kilogram (kg) pada November 2018. Jauh berbeda dengan kenaikan bulan sebelumnya yang hanya 0,98 persen. Sementara harga gabah kering giling di petani Rp 5.464 per kg atau naik 3,8 persen dan di penggilingan Rp 5.754 per kg atau naik 3,34 persen. Sementara harga gabah kualitas rendah di tingkat petani Rp 4.739 per kg atau naik 0,95 persen dan di tingkat penggilingan Rp 4.841 per kg naik 1,23 persen. Menurut Suhariyanto, kenaikan harga ini wajar lantaran sepanjang bulan Oktober hingga November sudah mulai memasuki musim tanam. "Ketika dia musim tanam, jumlah pasokan gabah pasti turun, ya biasa itu," ucap Suhariyanto di kantor BPS, Senin (3/12/2018). Adapun harga beras di penggilingan pada November 2018 naik 1,3 persen dibanding Oktober menjadi Rp 9.771 per kg. Harga beras kualitas medium di penggilingan sebesar Rp 9.604 per kg, atau naik 2,22 persen. Sementara harga rata-rata harga beras kualitas rendah di nonpenggilingan sebesar Rp 9.426 per kg atau meningkat 2,52 persen dibandingkan tahun lalu. Lebih lanjut Suhariyanto menjelaskan, dibandingkan dengan November 2017, rata-rata harga beras di penggilingan pada November 2018 pada semua kualitas mengalami kenaikan, untuk kualitas premium sebesar 2,43 persen, kualitas medium 3,49 persen, dan kualitas rendah Rp 4,28 persen. "Meski naik, kalau dibandingkan November 2017 kenaikan ini masih wajar dan masih terkendali," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "November, Harga Gabah dan Beras Naik", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/03/151444826/november-harga-gabah-dan-beras-naik. 
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Bambang Priyo Jatmiko
Share:

Ini Realisasi Ekonomi Makro Indonesia hingga 31 Oktober

      Tidak ada komentar
YOGA SUKMANA Kompas.com - 16/11/2018, 05:43 WIB Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran pejabat eselon I Kementerian Keuangan saat konferensi pers mengenai UU APBN 2019 yang baru disahkan DPR RI di gedung Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (31/10/2018) malam.(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memaparkan perkembangan terkini realisasi ekonomi makro Indonesia dari Januari-31 Oktober 2018. Untuk pertumbuhan ekonomi, Januari-Oktober 2018 baru mencapai 5,17 persen. Padahal target di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, ekonomi tumbuh 5,4 persen. "Ini agak sedikit di bawah asumsi APBN," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (15/11/2018). Sementara itu inflasi terjaga diangka 3,2 persen, belum melewati asumsi di APBN 2018 yang sebesar 3,5 persen. Baca juga: Januari-Oktober 2018, Utang Pemerintah Capai Rp 333,7 Triliun Selain itu tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 4,9 persen, masih lebih rendah dibanding asumsi di APBN 2018 sebesar 5,2 persen. Adapun nilai tukar rupiah justru sudah jauh melebihi asumsi APBN 2018 yang sebesar Rp 13.400 per dollar AS. Realisasinya mencapai Rp 14.209 per dollar AS secara rata-rata hingga 31 Oktober 2018.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Realisasi Ekonomi Makro Indonesia hingga 31 Oktober", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/16/054300926/ini-realisasi-ekonomi-makro-indonesia-hingga-31-oktober. 
Penulis : Yoga Sukmana
Editor : Erlangga Djumena
Share:

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo menyebutkan, pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2018 tidak akan berbeda jauh dengan kuartal III tahun yang sama.

      Tidak ada komentar
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi Indonesia tumbuh 5,17 persen pada kuartal III-2018, naik 0,11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. "Kami masih perkirakan kuartal IV relatif sama dengan kuartal III untuk pertumbuhan ekonomi," ujar Dody ketika ditemui awak media selepas acara Indonesia Risk Management Outlook di Jakarta, Selasa (6/11/2018). Dia menambahkan, hingga akhir tahun, pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di batas bawah target pertumbuhan ekonomi BI yang berada di kisaran 5 persen hingga 5,4 persen. Sementara itu dari Januari-Oktober 2018, BPS mencatatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen, dan pemerimtah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2018 5,2 persen. "Kami masih lihat perkiraan kami di situ karena kami lihat secara keseluruhan tahun, perbaikan di kuartal IV sendiri, tidak akan bisa mendorong (pertumbuhan melebihi batas bawah target)," jelas Dody. Dody mengatakan, permintaan domestik masih menjadi motor utama perekonomian, begitupula dengan ekspor dan investasi yang menurutnya masih tinggi. Walau untuk ekspor, meskipun sudah tumbuh namun kecepatannya masih di bawah pertumbuhan impor. "Kalau bicara net ekspor dari eksternal demand masih di posisi net minus, karena pertumbuhan impor di atas ekspor," ujar dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BI: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV 2018 di Batas Bawah 5 Persen", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/06/161618426/bi-pertumbuhan-ekonomi-kuartal-iv-2018-di-batas-bawah-5-persen. 
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Share:

Hingga Akhir Tahun, BI Prediski Inflasi 3,2 Persen

      Tidak ada komentar
MUTIA FAUZIA Kompas.com - 09/11/2018, 15:36 WIB Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo ketika ditemui awak media selepas Sholat Jumat di Masjid BI, Jumat (9/11/2018).(Kompas.com/Mutia Fauzia) JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, hingga akhir tahun 2018 laju inflasi lebih rendah dari dari prediksi sebelumnya menjadi 3,2 persen. Awal Oktober lalu, BI sempat memperkirakan inflasi hingga akhir tahun sebesar 3,4 persen. "Kami perkirakan akhir tahun inflasi itu akan lebih rendah lagi dari perkiraan kami semula akhir tahun itu bisa 3,2 persen (yoy)," ujar Perry ketika ditemui awak media di kawasan Gedung BI, Jumat (9/11/2018). Lebih lanjut Perry menjelaskan, perkiraan inflasi hingga akhir tahun tersebut berdasarkan survei pemantauan harga minggu pertama November yang menunjukkan laju inflasi cenderung cukup rendah sebesar 0,16 persen (mtm). Jika diakumulasikan, sepanjang tahun 2018 hingga saat ini inflasi tercatat sebesar 2,39 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi secara year on year sebesar 3,12 persen. Baca juga: Penundaan Kenaikan Harga BBM Faktor Kunci Inflasi Terjaga "Sejumlah komoditas penyumbang inflasi antara lain komoditas bawang merah, beras, bensin, dan emas perhiasan," jelas Perry. Adapun beberapa komoditas yang mengalami deflasi adalah ayam ras juga sayur-sayuran.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hingga Akhir Tahun, BI Prediski Inflasi 3,2 Persen", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/09/153600626/hingga-akhir-tahun-bi-prediski-inflasi-3-2-persen. 
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Erlangga Djumena
Share:

Tarif Angkutan Udara hingga Pulsa Internet Dorong Inflasi November 2018

      Tidak ada komentar
MUTIA FAUZIA Kompas.com - 03/12/2018, 13:03 WIB Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto ketika memberikan paparan di kantornya, Senin (3/12/2018).(Kompas.com/Mutia Fauzia) JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatatkan inflasi pada bulan November 2018 sebesar 0,27 persen. Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, kontribusi utama dari inflasi November 2018 kali ini berasal dari kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan sumbangan 0,1 persen dan besaran inflasi 0,56 persen. "November kenaikan terbesar inflasi dari kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,56 persen andilnya 0,1 persen," ujar Suhariyanto ketika memberikan keterangan kepada awak media di kantornya, Senin (3/12/2018). Lebih lanjut Suhariyanto menjelaskan, beberapa komoditas utama yang menyebabkan inflasi transportasi agak tinggi, yaitu inflasi angkutan udara yang memberikan andil 0,05 persen. Baca juga: BPS: Inflasi November 2018 0,27 Persen Selain itu, penyebab inflasi juga adalah kenaikan harga BBM nonsubsidi dengan andil 0,02 persen, juga kenaikan harga pulsa paket internet dengan andil 0,01 persen. "Mendekati akhir tahun banyak perjalanan yang dinas dilakukan departemen menyebabkan kenaikan pesawat, tari angkutan udara mengalami kenaikan di 43 kota IHK dan kenaikan tertajam di Indonesia Timur seperti Amon, Sorong, dan Ternate," jelas Suhariyanto. Adapun penyumbang inflasi lainnya adalah kelompok pengeluaran kesehatan dengan inflasi sebesar 0,36 persen dan andil 0,01 persen, kemudian perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar dengan inflasi 0,25 persen dan sumbangan terhadap inflasi secara keseluruhan 0,05 persen.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tarif Angkutan Udara hingga Pulsa Internet Dorong Inflasi November 2018", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/03/130340626/tarif-angkutan-udara-hingga-pulsa-internet-dorong-inflasi-november-2018. 
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Share:

BPS: Inflasi November 2018 Sebesar 0,27 Persen

      Tidak ada komentar
MUTIA FAUZIA Kompas.com - 03/12/2018, 12:37 WIB Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto ketika memberikan keterangan pers di kantornya, Senin (17/9/2018).(Kompas.com/Mutia Fauzia) JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik ( BPS) mencatat pada bulan November 2018 terjadi inflasi sebsar 0,27 persen. Sementara jika dihitung dari awal tahun, inflasi hingga bulan November tercatat sebesar 0,25 persen, sedangkan inflasi secara tahunan tercatat sebesar 3,23 persen. Ketua BPS Suhariyanto menjelaskan, angka inflasi bulan ini di luar kebiasaan karena rendah dibandingkan dengan bulan Oktober. Sebab, dalam dua tahun belakangan umumnya inflasi bulan November lebih tinggi dibandingkan dengan bulan Oktober. "Yang membedakan November 2018 inflasi lebih rendah dari Oktober 2018 yang 0,28 persen, sedangkan November 2018 0,27 persen, sementara kalau dilihat tahun-tahun sebelumnya inflasi November lebih tinggi karena mendekati akhir tahun, tapi tidak terjadi di 2018," ujar Suhariyanto ketika memberikan konferensi pers di kantornya, Senin (3/12/2018). Baca juga: Survei BI: November 2018, Inflasi 0,18 Persen Meskipun secara bulanan cenderung lebih rendah, namun jika dibandingkan dengan bulan November 2017 angka inflasi di November 2018 lebih tinggi. Pada November 2017 lalu, BPS mencatatkan inflasi sebesar 0,12 persen. Ada[im angka infalsi November tahun ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan November 2016 yang sebesar 0,47 persen. Suhariyanto, menjelaskan, dari 82 kota IHK, 70 kota mengalami inflasi dan 12 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Merauke sebesar 2,05 persen. Suhariyanto mengatakan, penyebab inflasi terutama karena kenaikan harga produk-produk holtikultura. Inflasi juga terjadi karena kenaikan harga udang serta angkutan udara. Sementara inflasi terendah di Balikpapan sebesar 0,01 persen. Baca juga: BI Proyeksikan Inflasi hingga Akhir 2018 Mencapai 3,2 Persen Adapun untuk deflasi tertinggi terjadi di Medan sebesar 0,64 persen dan Pematangsiantar serta Pangkalpinang masing-masing sebesar 0,01 persen. "Deflasi di Medan terjadi karena penurunan harga cabai merah dan cabai rawit yang signifikan, sumbangan dari cabai merah 0,01 persen dan cabai merah 0,04 persen," jelas dia lebih lanjut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPS: Inflasi November 2018 Sebesar 0,27 Persen", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/03/123700126/bps-inflasi-november-2018-sebesar-027-persen. 
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Share:

Harga Terus Anjlok, Pemerintah Hapus Sementara Pungutan Turunan Sawit

      Tidak ada komentar

Senin, 26 November 2018


RIAU1.COM - Harga sawit kian anjlok, guna membantu industri sawit si tengah kondiai seperti ini, pemerintah memutuskan untuk menghapus sementara pungutan bagi produk minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) dan seluruh turunannya.

"Setelah berdiskusi panjang kami kemudian sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunan untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) itu dengan harga yang sangat rendah diputuskan untuk dinolkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com Senin (26/11).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2018, besaran pungutan ekspor sawit terbagi menjadi 50 Dollar AS per ton untuk CPO, 30 Dollar AS untuk produk turunan pertama dari CPO, dan 20 Dollar AS untuk turunan kedua.

"Nah itu yang sekarang kami nol kan, jika harga membaik menjadi 500 Dollar AS per ton, maka pungutan akan dinaikkan menjadi 25 Dollar AS per ton untuk CPO, 10 Dollar AS untuk produk turunan pertama dari CPO, dan 5 Dollar AS untuk turunan kedua.

Lalu jika harga sudah kembali menyentuh 550 Dollar AS per ton, maka aturan pungutan kembali seperti semula.

Share:

Awali Pekan, Rupiah Lanjutkan Penguatan

      Tidak ada komentar
Kompas.com - 26/11/2018, 10:28 WIB Ilustrasi rupiah dan dollar AS(THINKSTOCKS) JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal pekan ini masih melanjutkan kenaikannya. Di pasar spot Senin (26/11/2018), berdasarkan data Bloomberg pukul 10.12 WIB, mata uang Garuda berada di posisi Rp 14.535 naik 0,06 persen dibandingkan penutupan pekan lalu pada 14.544. Sementara Jakarta Interspot Dollar Rate (JISDOR) yang dirilis Bank Indonesia hari ini, rupiah berada di level Rp 14.551 per dollar AS, naik tipis dibandingkan akhir pekan lalu di posisi 14.552. Divisi Riset Panin Sekuritas menyebut, pagi ini dollar AS bergerak mixed. "Tetapi, mata uang ASEAN didominasi penguatan," sebutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Awali Pekan, Rupiah Lanjutkan Penguatan", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/26/102834626/awali-pekan-rupiah-lanjutkan-penguatan. 

Editor : Erlangga Djumena
Share:

BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran

      Tidak ada komentar
Kompas.com - 26/10/2018, 17:45 WIB Berdasarkan data BPS yang dihitung dengan metode baru, Indonesia mengalami surplus produksi beras tahun 2018 sebanyak 2,8 juta ton (DOK Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik ( BPS) menyampaikan Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Meski demikian, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan Indonesia masih tetap impor beras sebesar 2 juta ton. Hal itu terkait ketersediaan beras yang menyebar di masyarakat sulit dikelola langsung oleh pemerintah. "Pengelolaan beras yang bisa dilakukan pemerintah hanya yang berada di Bulog," kata Suhariyanto di Jakarta, beberapa hari lalu, Rabu (24/10/2018). Pengamat ekonomi Suropati Syndicate, Muhammad Ardiansyah Laitte mengkritisi niatan BPS tersebut.   Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (26/10/2018), alumnus magister Universitas Indonesia ini mengatakan, apa yang disampaikan BPS sangat kontradiktif. Ini karena data BPS sendiri menunjukkan negeri ini surplus beras, tetapi membenarkan masih tetap impor beras sebanyak 2 juta pada 2018. "Saya apresiasi telah dirilis data beras terbaru. Ini akan mengakhiri polemik tentang beras. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan BPS,” ujar pria yang biasa disapa Alle di Jakarta, Jumat (26/10). Dia menekankan, data beras terbaru hasil metode kerangka sampel area (KSA) sesungguhnya baru pada tahap rilis secara nasional. Data tersebut belum menghitung angka per kecamatan dan kabupaten. BACA JUGA: Beras Surplus 2,85 Juta Ton, Kepala BPS Sebut Masih Perlu Hati-hati “Publik menunggu data detail untuk dasar, kami memantau fakta lapang. Berikutnya perlu segera dihitung angka mundur hingga 10 atau 20 tahun terakhir dan disebarkan ke publik serta lembaga dunia,” terang Alle. Alle menambahkan beberapa hal menjadi catatan luas panen. Contohnya apabila menggunakan data luas baku sawah 7,1 juta hektar (ha), lantas bagaimana nasib petani ayng menanam padi di luar luas baku sawah sehingga tidak dihitung. Menurut dia, ada banyak padi ladang, padi gogo, dan rawa yang ditanam di kebun, ladang, belukar, rawa, areal hutan, dan areal sementara tidak diusahakan masuk dalam perhitungan tesebut. “Apakah diabaikan, padahal luasnya sangat signifikan,” imbuhnya. Meski demikian, Alle menegaskan bahwa data surplus beras ini layak diapresiasi karena menunjukkan ada dampak dari program-program pertanian. Surplus beras 2,85 juta ton menandakan produksi berlebih dan melimpah dibandingkan konsumsi. “Jelas jelas mubadzir atau sia-sia itu impor beras 2 juta ton. Sekarang ini publik bertanya-tanya mengkaitkan antara rilis data dengan impor ini. BPS ikut-ikutan bicara impor, ada apa ini? BPS ya agar fokus pada data saja,” ungkapnya. Pengamat ekonomi Suropati Syndicate, Muhammad Ardiansyah Laitte mengatakan, impor beras yang diminta BPS mengada-ada. Ia menyatakan itu di Jakarta, Jumat (26/10/2018)(DOK. Humas Kementerian Pertanian RI) Oleh sebab itu, Alle menilai kebijakan dan realisasi impor ini harus dievaluasi. Sebab Impor hanya membuang-buang devisa dan merugikan petani. BACA JUGA: Beda dengan BPS, Kementan Sanggah Data Produksi Berasnya Palsu Bahkan impor, kata dia, bertentangan dengan upaya pemerintah yang terus mendorong ekspor di tengah situasi sulit menghadapi perang dagang (trade war) yang terjadi saat ini. "Waktu lalu ada yang bilang, bila tidak impor akan tewas kita. Ya jangan begitulah. Ini data sudah surplus, jadi tidak bakalan tewas. Justru sebaliknya, bila tidak impor akan tewas para pehobi impor itu,” tuturnya. Lebih lanjut Alle menjelaskan, agar fair mendapat data yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah. Metode KSA harus dikombinasikan dengan sensus beras. Cukup sekali Sensus bisa dijadikan pijakan data yang kredibel dan valid. “Metode KSA bisa dianggap sebagai menyelesaikan masalah dengan menyisakan masalah pula jika tidak dilengkapi dengan sensus, maupun pendataan terbaru sebaran stok beras di petani, penggilingan, gudang, toko dan pedagang, di konsumen, warung hotel seta restoran,” jelasnya. “Saya setuju dengan Kepala BPS bahwa stok sebagian besar ada di rumah tangga yang sulit dikendalikan bila dibutuhkan pemerintah. Tapi Kepala BPS tidak menyajikan angka stoknya Survei Kajian Cadangan Beras (red.SKCB) 2015 itu sehingga seolah tidak gamblang,” pintanya. Alle mengungkapkan hasil survei SKCB BPS 2015 itu di 31 Maret 2015 ada stock beras 7,97 juta ton, lalu 31 Juni stock 10,02 juta ton dan 30 September 2015 stock 8,85 juta ton. Dengan begitu, stock sangat tinggi berkisar 7,9 hingga 10 juta ton. Bahkan beberapa kali Sucofindo survei sejak 2007 hingga 2012, stock beras berkisar 6 hingga 9 juta ton beras BACA JUGA: Jangan Sampai Data Baru BPS Jadi Alasan Impor Pangan 2019 “Artinya survei BPS 2015 ini menjadi kontradiktif dengan angka surplus metode KSA sebesar 2,85 juta ton. Kelihatan janggal dan berbeda jauh untuk dicermati,” ungkap Alle. Namun demikian, Alle menegaskan jika mengacu data stock beras hasil SKCB BPS maupun data surplus hasil KSA, bukan berarti neraca beras defisit. Pasalnya, program pembangunan pertanian sudah menuju modern sehingga mampu menyediakan pangan ke depannya. “Jadi jangan percaya bila ada yang bilang neraca beras tidak aman. Saya optimis neraca beras sangat aman hingga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya mengingat infrastruktur pertanian yang dibangun selama ini semakin kuat. Pondasi pertanian sudah mantap untuk akselerasi,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/26/174500626/bps-anjurkan-impor-beras-pengamat-heran. 

Editor : Mikhael Gewati
Share:

BPS: Data Statistik Sektoral Belum Konsisten

      Tidak ada komentar
 AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA Kompas.com - 26/11/2018, 15:31 WIB Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS) Suhariyanto mengatakan, seringkali dijumpai data yang dihimpun BPS berbeda dengan hasil statistik sektoral di daerah. Statistik sektoral, kata dia, dihimpun oleh pemerintah daerah (pemda), institusi, maupun dinas setempat. Sementara data yang dikelola BPS merupakan statistik dasar. Menurut Suhariyanto, bisa jadi inkonsistensi data tersebut disebabkan bedanya metodologi yang digunakan. "Datanya belym konsisten karena adanya perbedaan konsep dan metodologi. Jika diproses berbeda, maka akan beda hasilnya," ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (26/11/2018). Suhariyanto mengatakan, mekanisme pengumpulan data statistik sektoral menggunakan metode yang tidak baku. Sementara BPS mengacu pada konsep definisi internasional yang diakui Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Baca juga: BPS: Revolusi Industri 4.0, Indonesia Butuh Sistem Satu Data Misal, kata dia, soal data jumlah guru di Yogyakarta pada 2015-2016. Data yang diolah pemda dan yang dihimpun oleh pusat terdapat perbedaan cukup signifikan, hingga sekira 900. Kemungkinan penyebab lain inkonsistensi data tersebut adalah jangka waktu pengambilan datanya. "Ini menunjukkan masih ada ketidakkonsistenan di nasional dan daerah. Ini perlu jadi perhatan semua karena perbedaan kecil pun bisa menjadi masalah dalam pengambilan kebijakan," kata Suhariyanto. Selain itu, Suhariyanto menduga tenaga statistik di daerah memiliki keterbatasan, baik dari segi jumlah maupun pengetahuan. Ke depannya, BPS akan memberi panduan dan pelatihan untuk tenaga statistik di daerah agar memiliki pemahaman yang seragam. Baca juga: Ini Tantangan BI Sediakan Data Statistik yang Berkualitas Selain itu, BPS akan mengerahkan lulusan Sekolah Ilmu Statistik (STIS) ke Pemda maupun dinas di daerah-daerah untuk membantu pengumpulan data dan merumuskannya dalam penelitian. Yang terpenting adalah adanya suatu sistem yang merangkum data-data dari pusat hingga daerah. BPS telah membuat suatu sistem bernama Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi) sebagai landasan untuk meningkatkan validitas data dan kualitas pembangunan. "Juga meningkatkan integritas data di mana satu data dapat dipakai satu sistem yang terintegrasi," jelas Suhariyanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPS: Data Statistik Sektoral Belum Konsisten", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/26/153125926/bps-data-statistik-sektoral-belum-konsisten. 
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita 
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan
Share:

Resmi! DPRD Pekanbaru Sahkan APBD 2019 Sebesar Rp 2,56 T

      Tidak ada komentar

Penulis : admin | Senin, 19 November 2018 - 21:01 WIB

PENANDATANGANAN - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril, melakukan penandatanganan berita acara pengesahan APBD Tahun 2019 di Gedung DPRD Kota Pekanbaru | Istimewa
Beritariau.com Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2019, Senin (19/11/18). APBD Pekanbaru 2019 yang disahkan sebesar Rp 2,56 triliun. 
"APBD Pekanbaru tahun 2019 yang disahkan yakni Rp 2,56 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp 2,1 triliun, dana perimbangan dan sebagainya," Kata Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH 
Dia mengatakan, bahwa berdasarkan Nota Keuangan Pemko yang disampaikan sebelumnya, anggaran yang disiapkan dalam APBD 2019 di peruntukkan bagi pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta pembangunan ekonomi kemajuan kota dan pembangunan kerjasama wilayah Pekan Sikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan).
"Proses pembahasan APBD yang dilakukan berlangsung alot, mulai dari tingkat komisi yang dilaporkan ke Banggar. Selanjutnya banggar melaporkan dalam paripurna pengesahan ini," terang Ida.
Menurut Ida, nilai APBD 2019 Rp 2,56 triliun mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD 2018 Rp 2,4 triliun sebesar Rp 86 miliar. Sejalan dengan pengesahan ini, program Pemko Pekanbaru yakni PMBRW juga dianggarkan di APBD 2019.
"Banggar menyarankan, agar anggaran untuk program PMBRW dapat dilaksanakan sesuai aturan. Yang paling penting di sini, Banggar meminta agar Pemko menindaklanjuti temuan BPK terhadap kegiatan OMS dan lainnya," pinta Ida.
Paripurna ini sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH, di dampingi Wakil Ketua Sigit Yuwono ST, serta anggota dewan lainnya.
Sementara dari Pemko, langsung dihadiri Walikota Pekanbaru Firdaus MT, yang juga semua semua pejabat eselon di lingkungan Pemko Pekanbaru. 
Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH meminta, dengan disahkannya APBD ini, maka Pemko harus segera menyesuaikan anggaran yang sudah ditetapkan di masing-masing OPD. "Kita harapkan di awal tahun sudah bisa dibelanjakan," pinta Sahril.
Walikota Pekanbaru Firdaus MT menyampaikan ucapakan terima kasih kepada seluruh anggota dewan, yang sudah melakukan pembahasan dan mempertajam program-program pembangunan dalam APBD. Diharapkan APBD menjadi stimulus dalam pembangunan kota ini. 
"Kami sangat mengapresiasi terhadap kerja para anggota dewan. Kita tahu kemampuan APBD sangat kecil, makanya ada dukungan dari pihak lain. Seperti Pemprov Riau, serta dukungan dunia usaha. Termasuk juga dukungan pihak kepolisian, TNI dan pihak lain dalam menjaga keamanan, sehingga investor mau berinvestasi," tutupnya. [bam]
Berikut rincian Anggaran Semua OPD Pemko Pekanbaru di APBD Tahun 2019
1. Disdik Rp 97 M
2. Diskes Rp 159 M
3. Dinas Rp PUPR 415 M
4. Dinas Rp Perkim 39 M
5. Satpol PP Rp 18,9 M
6. Damkar Rp 20 M
7. Badan Penanganggulan Bencana 4 M
8. Dinsos Rp 5,8 M
9. Disnaker Rp 5,5 M
10. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak Rp 3,9 M
11. Dinas Ketahanan Pangan Rp 3,1 M
12. Dinas Pertanian Rp 37 M
13. DLHK Rp 98,8 M
14. Disdukcapil Rp 7,8 M
15. Distarduk-KB Rp 8,9 M
16. Dishub Rp 135,5 M
17. Diskominfo Rp 23,1 M
18. Dinas Koperasi dan UMKM Rp 4,8 M
19. DPM-PTSP Rp 18,7 M
20. Dispora Rp 7,4 M
21. Disbudpar Rp 6,09 M
22. Dinas Pustaka dan Arsip Rp 5,6 M
23. Dinas Pertanian Rp 9,8 M
24. Disperindag Rp 16,2 M
25. Bapedda Rp 11 M
26. Bapenda Rp 19 M
27. BPKAD Rp 24,1 M
28. BPK-SDM Rp 11,8 M
29. Balitbang Rp 4,02 M
30. Sekretariat Daerah Rp 112,1 M
31. Sekretariat DPRD Rp 79,8 M
32. Kesbangpol Rp 3,4 M
33. Inspektorat Rp 5,7 M
34. Anggaran untuk 12 kecamatan Rp 78,6 M
Share:

Kepala BPS Ungkap Penyebab Data Pemerintah Pusat dan Daerah Kerap Berbeda

      Tidak ada komentar



Kantor BPS
Kantor BPS.
Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan hingga saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian data sektoral antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
Data yang dikumpulkan Kementerian/Lembaga Pusat berbeda dengan data yang dikumpulkan dinas atau instansi di daerah.
Sebagai contoh, terjadi perbedaan data jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Yogyakarta antara Kementerian dengan Dinas di daerah. Data Kementerian mencatat pada tahun 2015/2016, jumlah guru SD di Yogyakarta berjumlah 20.809 orang. Namun jika menilik data daerah, jumlah guru SD berjumlah 19.897. Jadi ada selisih 912 orang.
"Kemana yah gurunya. Ngumpet atau kemana? Ataukah me-record-nya pada waktu yang berbeda. Begitu juga jumlah murid SD di sana. Ada perbedaan sekitar 1.265," kata dia, dalam diskusi 'Satu Data Indonesia', di Jakarta, Senin (26/11/2018).
Dia menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya berkaitan dengan metode pengumpulan data. Data yang berbeda bisa disebabkan perbedaan metodologi pengumpulan data yang dipakai Pemerintah Pusat dengan Dinas atau Instansi di daerah.
"Mungkin karena terjadi perbedaan metodologi. Semua data mentah yang sama tapi diproses dengan metodologi yang berbeda maka hasilnya akan berbeda," jelas Kecuk.
Selain metodologi, ketidaksesuaian data bisa juga disebabkan oleh berbedanya waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Perbedaan waktu. Kalau kita bicara data yang pada awal tahun berbeda dengan dengan pada akhir tahun," ujar dia.
"Atau jangan-jangan itu disebabkan oleh ketidaktelitian," imbuh dia.
Karena upaya memperbaiki kualitas pengumpulan data harus terus dilakukan. Sebab perbedaan data akan sangat berdampak pada proses pengawasan terhadap satu sektor serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor bersangkutan.
"Perbedaan data yang kecil pun akan menjadi masalah untuk perencanaan dan monitoring," tandasnya.
Share:

BPS Akui Tak Mudah Kumpulkan Data Transaksi E-commerce

      Tidak ada komentar

Ilustrasi e-Commerce
Ilustrasi e-Commerce (iStockPhoto)
Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengakui pihaknya masih kesulitan untuk mengumpulkan data transaksi jual beli online alias e-commerce.
BPS pun masih membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan seluruh data transaksi e-commerce.
“E-commerce kita masih butuh waktu, ya. Agak susah karena memang ini sesuatu yang baru. Tapi kita harapkan pelan-pelan lah ya,” kata dia, di Jakarta, Senin (26/11/2018).
Menurut dia, sejauh ini sudah ada beberapa pelaku usaha, terutama pelaku e-commerce skala besar yang memberikan datanya. Namun demikian data tersebut masih belum cukup.
"Sebenarnya teman-teman pelaku e-commerce sudah banyak yang memberikan data. Tapi yang masuk meski pelaku utama tapi menurut kita masih kurang lah ya. Jadi nampaknya saya masih perlu duduk lagi dengan teman-teman pelaku,” ujar dia.
“Kalau sekarang paling kita dapat patern-patern besarnya aja. Misal, komoditas yang paling banyak dibeli lewat online adalah yang berkaitan dengan fashion, alat kecantikan, alat elektronik, tiket, pemesanan hotel dan sebagainya,” imbuhnya.
Karena itu, pihaknya masih terus mengajak para pelaku usaha e-commerce untuk menyampaikan data transaksinya. Sebab data-data tersebut penting untuk menyusun peta jalan e-commerce Indonesia.
2 dari 2 halaman

Dua Tantangan yang Harus Dihadapi Pengusaha e-Commerce di RI

e-Commerce
Ilustrasi e-Commerce (iStockPhoto)
Bisnis jual beli online atau e-commerce terus menunjukkan pertumbuhan di Indonesia. Meski demikian, ternyata masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk membuat bisnis e-commerce di Tanah Air terus berkembang.
Kendala tersebut terkait dengan masalah logistik dan perkembangan literasi keuangan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Marketing Manager Shopee Indonesia Monica Vionna di Bangkok, Thailand.
"Logistik masih menjadi kendala tersendiri, itu karena mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan berbeda dengan negara lain seperti Singapura," jelas dia saat acara Program Seller Exchange antara Kampus Shopee Indonesia dan Shopee University Thailand, seperti dikutip Sabtu (24/11/2018).
Share: