Kemiskinan yang terjadi di Riau hingga saat ini masih menjadi tantangan
besar. Pemerintah sejauh ini sudah melakukan berbagai cara untuk menekan jumlah
masyarakat yang tergolong miskin di Riau. Dari tahun ke tahun memang terlihat persentase
penduduk miskin terus berkurang.
Coba lihat saja, di tahun 2012 persentase penduduk miskin di Riau sebesar
8,22 persen. Tetapi dengan segala daya dan upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah, di tahun 2016 jumlah penduduk miskin di Riau hanya tinggal 7,78
persen. Ini sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Meskipun persentase
menunjukkan penurunan namun jumlah absolut penduduk miskin yang bertambah besar.
Hal ini disebabkan kenaikan jumlah total penduduk Riau. Walaupun sejatinya
angka kemiskinan tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Bahkan di negara semaju
Amerika Serikat pun, angka kemiskinannya selama lima tahun terakhir tidak
pernah kurang dari 11 persen.
Berbicara soal kemiskinan memang mengandung unsur yang sangat kompleks.
Tetapi, jika kita tarik sebuah benang merah, soal kemiskinan yang ada di
Indonesia sangat terkait erat dengan pembicaraan mengenai ketimpangan
pendapatan. Selama ini, pertumbuhan ekonomi Riau
memang selalu positif nilainya, tetapi kondisi tersebut kurang mampu mengurangi
kemiskinan Riau. Laju pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir juga
menunjukkan bahwa prestasi ekonomi Riau cukup baik. Pada tahun 2014 laju
pertumbuhan ekonomi Riau mencapai angka 2,71 persen. Kemudian turun pada tahun
2015 menjadi 0,22 persen tetapi laju pertumbuhan tersebut masih positif. Angka
laju pertumbuhan ekonomi Indonesia terakhir, yakni pada tahun 2016 kembali
membaik menjadi 2,23 persen. Tetapi, ironisnya, jumlah penduduk miskin
bertambah besar. Padahal laju pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan bahwa
perekonomian daerah terus bergerak, uang dan investasi pun juga berputar.
Jika kita amati lebih lanjut, ketimpangan pendapatan tahun 2013 hingga 2016
menunjukkan kondisi stagnan. Pada tahun 2013 ketimpangan pendapatan di Riau
sebasar 0,37 kemudian turun menjadi 0,35 di tahun 2014. Pada tahun 2015 angka
tersebut kembali naik menjadi 0,36 dan turun menjadi 0,35 di tahun 2016. Artinya
tidak ada peningkatan berarti dalam perubahan ketimpangan pendapatan antar
penduduk di Riau. Kebijakan perekonomian Riau masih kurang mampu mengangkat
derajat hidup masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Laju pertumbuhan
ekonomi hanya dinikmati oleh masyarakat kalangan menengah keatas. Sementara
itu, masyarakat yang termasuk golongan ekonomi rendah, masih belum bisa
memperbaiki kondisi perekonomiannya.
Tingkat pendidikan masyarakat Riau juga rendah. Data Susenas 2016
menunjukkan bahwa 49,3 persen penduduk Riau berpendidikan SD kebawah. Selain
itu angka putus sekolah masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 tercatat sekitar
5200 anak yang putus sekolah, padahal pemerintah Riau sudah mencanangkan wajib
belajar 12 tahun sejak tahun 2013 lalu.
Tampaknya masih banyak perbaikan yang harus dilakukan pemerintah Riau untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin. Sebab bukan mustahil kalau keluarga miskin yang berhasil
keluar dari kemiskinan tetapi jatuh lagi dalam kemiskinan. Terutama apabila
program yang digelontorkan pemerintah tidak tepat sasaran. Contohnya saja
penyelewengan Bantuan Langsung Tunai yang bukan dibelikan makanan pokok
melainkan dibelikan rokok oleh keluarga miskin. Selayaknya bantuan yang
diberikan kepada keluarga miskin bukan hanya berupa bantuan tunai atau
kemudahan dalam memperoleh pendidikan formal. Akan tetapi pendidikan non formal
juga perlu menjadi prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan,
dan ketertinggalan sosial ekonominya. Tidak hanya kepada anak dari keluarga
miskin, tetapi juga kepada orangtuanya.
Oldestia Vianny
Tidak ada komentar:
Posting Komentar