[OPINI] Babak Baru Pembangunan Manusia Pelalawan

Menapaki gerbang level tinggi pembangunan manusia, membuat Pelalawan patut berbangga diri. Dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,21 tahun 2016, membuktikan keseriusan pemerintah daerah Pelalawan meningkatkan IPM sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2016-2021. IPM ditargetkan terus meningkat hingga mencapai angka 74,46.

Meskipun Pelalawan memasuki babak baru pembangunan manusia, secara faktual, IPM 2016 tumbuh melambat dibanding tahun 2015. IPM tumbuh 1,66 poin tahun 2015 sementara pada tahun 2016 IPM hanya tumbuh 0,56 poin saja.

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) tahun 1990. IPM sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia. Pencapaian IPM secara fundamental bukan hal mudah. Perlu pemahaman karakterisktik indikator-indikator penyusunnya.   

Pertama, indikator penyusun IPM adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Program Cerdas yang digadangkan Bupati Harris belum menggoyang angka RLS dari tidurnya di tahun lalu. Penduduk Pelalawan yang berusia 25 tahun ke atas, rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 8,18 tahun (setara SMP kelas 2). Perjalanan yang panjang memenuhi target pemerintah wajib belajar 9 tahun.  

Indikator penyusun IPM kedua adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Angka HLS menunjukkan bahwa anak-anak yang berusia 7 tahun di Pelalawan diperkirakan dapat bersekolah hingga 11,68 tahun ke depan (setara SMA kelas 3), hanya bertambah 0,12 tahun dibanding tahun sebelumnya. Angka HLS Pelalawan berada di posisi kedua paling bawah setelah Indragiri Hilir. Tujuh belas tahun menjadi daerah otonom, agaknya perlu kerja keras lagi bagi pemerintah daerah meningkatkan penyediaan fasilitas dan akses pendidikan.

Dari sisi kesehatan, indikator penyusun IPM menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH). Masa hidup bayi yang dilahirkan di Pelalawan diperkirakan akan mencapai 70,39 tahun, bertambah 0,75 tahun (9 bulan) dibanding tahun sebelumnya. Program Pelalawan Sehat ternyata cukup mampu diandalkan dalam menekan angka kematian bayi. Di samping itu, tidak menampik pula peran asuransi kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016 menunjukkan, setidaknya 1 dari empat penduduk Pelalawan berobat menggunakan kartu BPJS.

Indikator terakhir penyusun IPM adalah standar hidup layak yang diwakili indikator pengeluaran per kapita disesuaikan. Tahun 2016, pengeluaran per kapita per tahun disesuaikan sebesar 11,6 juta, bertambah 219 ribu dibanding tahun sebelumnya. Angka ini mencerminkan daya beli penduduk Pelalawan yang semakin baik, bahkan saat ini berada pada posisi ketiga setelah Siak dan Pekanbaru.   

Pekerja Sektor Pertanian

Lebih dari separuh penduduk Pelalawan usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian. Sementara pada tahun 2016, kontribusi nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian terhadap seluruh sektor sebesar 39,8 persen. Terjadi ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja dan besarnya kontribusi terhadap PDRB. Akibatnya, posisi tawar di sektor pertanian lebih rendah. Dimaklumi, mereka yang bekerja di sektor pertanian kebanyakan mempunyai tingkat kesejahteraan rumah tangga lebih rendah karena pendapatan yang rendah.

Para pekerja di sektor pertanian sebagian berasal dari pendatang yang berkerja di lahan perkebunan. Tidak dipungkiri, Pelalawan menjadi magnet peruntungan rezeki bagi para pendatang. Pertumbuhan penduduk 6,71 persen, paling tinggi se Provinsi Riau, sebagai petunjuk bahwa terjadi migrasi masuk penduduk yang cukup besar. Pasalnya, para pendatang memasuki sektor pertanian sebagai buruh dengan tingkat pendidikan rendah. Sektor pertanian menjadi ladang tenaga kerja yang mudah dimasuki, umumnya tidak mensyaratkan minimal tingkat pendidikan tertentu.

Pembangunan untuk Semua

Keberhasilan pemerintah membagi hasil pembangunan kepada seluruh penduduknya tercermin dari angka IPM. Pemerintah seyogyanya menjadikan semua penduduk sebagai subjek pembangunan, memberikan ruang untuk mengakses pembangunan dan berkontribusi aktif di dalamnya.  

Mengawali level tinggi pembangunan manusia, pencapaian target IPM ke depan nampaknya semakin berat. Penyesuaian tarif listrik tahun ini dapat berdampak buruk pada daya beli. Ironisnya, kemampuan riil untuk membiayai pendidikan dan kesehatan bakal ikut tergerus. Fenomena ini tentu saja akan menghambat keberhasilan pembangunan manusia itu sendiri. 

Perlu upaya keras dan komitmen pemerintah mencapai target IPM yang diharapkan. Bagi pemerintah daerah, penyediaan fasilitas dan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Selain itu, perlu dorongan perluasan kesempatan kerja (non pertanian) guna meningkatkan daya beli penduduk. Anak-anak tetap sekolah karena tidak terpaksa bekerja membantu orang tua. Ekonomi keluarga yang baik turut mendukung kehidupan keluarga yang sehat.  

Pada prinsinya pembangunan manusia adalah tujuan akhir segala macam pembangunan. Pencapaian target IPM dapat difokuskan pada pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, namun dapat pula dipengaruhi oleh bidang pembangunan lainnya yang dapat saling berkaitan. Pada akhirnya, pembangunan pada semua aspek akan menentukan besarnya kualitas manusia di dalamnya. Manusia yang berkualitas menjadi input modal untuk pembangunan masa yang akan datang. Semakin tinggi kualitas (level) pembangunan manusia, semakin menunjang perekonomian melalui peningkatan kapabilitas, kreativitas dan produktivitas penduduknya. 

Sri Mulyani