Perempuan di seluruh dunia termasuk di Indonesia
merupakan sumber daya utama bagi agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Hal
ini mengingatkan bahwa kita perlu menegaskan kembali komitmen agar perempuan di
seluruh dunia dapat mengaktualisasikan diri mereka untuk ikut membangun
komunitas dan negaranya. Jumlah perempuan khususnya di Provinsi Riau tahun 2016
adalah 3.336.874, dimana 18,09 persen diantaranya merupakan remaja perempuan. Ketika
perempuan diberi kesempatan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan mereka,
termasuk kesehatan reproduksi serta menciptakan peluang bagi mereka untuk mengembangkan
potensi dirinya, maka mereka akan dapat mengelola dengan baik masa depan mereka
sendiri, keluarga, dan masyarakat mereka. Sangat disayangkan jika jumlah
perempuan yang besar ini tidak dapat diinvestasikan untuk kemajuan daerah,
terutama Provinsi Riau.
Namun, perempuan di banyak negara berkembang seperti
di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti perkawinan anak dan kehamilan
di usia remaja yang tinggi yang menyebabkan mereka putus sekolah. Berdasarkan
data Susenas tahun 2016, terdapat 28,63 persen perempuan yang menikah sebelum
usia 18 tahun di Provinsi Riau. Selain itu, mayoritas perempuan di Provinsi Riau
yaitu sebesar 31,84 persen hanya memiliki ijazah tertinggi pada tingkat
pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan 2,57 persen lainnya tidak pernah bersekolah. Padahal,
investasi di bidang pendidikan dan kesehatan pada perempuan mempunyai dampak
yang saling menguntungkan baik bagi perempuan itu sendiri maupun komunitasnya.
Jika remaja perempuan disediakan akses kesehatan termasuk pelayanan kesehatan
reproduksi dan perbaikan gizi maka mereka baik secara fisik dan mental dapat melanjutkan
pendidikannya.
Pendidikan yang mencerdaskan perempuan harus
dianggap sebagai investasi bagi masa depan bangsa dan daerah. Berinvestasi pada
perempuan dapat dilakukan dengan memberi mereka akses pendidikan bermutu tanpa
diskriminasi. Pendidikan dapat dipakai sebagai alat perubahan yang paling strategis
untuk membangun dan memperdayakan kaum perempuan. Perempuan sebagai ibu menjadi
guru utama dan pertama bagi anak-anaknya. Perempuan wajib mendapatkan
pendidikan dan pelatihan agar mampu menyiapkan generasi bangsa yang cerdas. Hal
ini dimulai dari keluarga, lalu sekolah, masyarakat, dan bangsa. Ketika seorang
anak perempuan tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, kerugian
itu bukan hanya bagi anak perempuan itu sendiri, tapi juga bagi keluarganya,
komunitasnya, dan negaranya. Memberdayakan anak perempuan, memastikan bahwa
mereka tidak mengalami kekerasan, dan memberikan mereka pendidikan, adalah
salah satu cara terbaik untuk menjamin kemakmuran masyarakat dan daerah.
Pepatah mengatakan bahwa “Saat kita mendidik seorang
laki-laki, kita hanya mendidik satu orang saja. Saat kita mendidik seorang
perempuan, kita mendidik sebuah keluarga dan sebuah negara”. Seorang perempuan
yang bersekolah cenderung untuk memastikan bahwa anak-anaknya juga akan
mendapatkan pendidikan. Banyak yang mengatakan bahwa, berinvestasi dalam
pendidikan perempuan sama dengan berinvestasi dalam sebuah negara.
Setiap satu tahun pendidikan perempuan di bangku
sekolah dapat meningkatkan pendapatan mereka sebesar 10-20%, dan bila mereka
mengenyam pendidikan lanjutan maka pendapatan mereka akan menjadi lebih tinggi
lagi. Perempuan yang mengenyam pendidikan lanjutan akan menikah lebih lama,
mempunyai anak lebih sedikit namun lebih sehat, dan cenderung tidak berpotensi
untuk terinfeksi HIV/AIDS. Negara-negara yang memiliki lebih banyak perempuan
yang mengenyam pendidikan di tingkat menengah memiliki angka kematian bayi dan
angka kelahiran bayi yang lebih rendah, jumlah HIV/AIDS yang lebih rendah, dan
gizi anak yang lebih baik. Setiap satu tahun sekolah di tingkat menengah yang
dienyam oleh seorang ibu akan menurunkan probabilitas angka kematian anak, dan
anak yang dilahirkan oleh ibu yang dapat membaca memiliki kesempatan lebih
tinggi untuk bertahan hidup. Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi yang akan
kita hadapi bila tidak berinvestasi pada anak perempuan sangatlah besar.
Beberapa kebijakan perlu ditingkatkan untuk
mengatasi kondisi tersebut, termasuk diantaranya pelaksanaan wajib belajar 12
tahun, pendidikan lanjutan untuk anak perempuan, pendidikan kesehatan reproduksi
di sekolah-sekolah dan universitas, akses untuk kesehatan termasuk pelayanan
kesehatan reproduksi, pencegahan kekerasan seksual, dan keterlibatan perempuan
dalam pembangunan daerah dan negara. Melaksanakan kebijakan ini merupakan bagian
dari berinvestasi pada perempuan dan sekaligus berinvestasi untuk masa depan
Indonesia khususnya Provinsi Riau.
Ria (Rokan Hilir)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar