PGN Terus Gencarkan Manfaat Gas Bumi di Dumai

DUMAI (CAKAPLAH) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) terus mewujudkan komitmennya untuk menghadirkan layanan gas yang menyeluruh dan efisien bagi negeri. Untuk itulah, Perseroan terus berupaya memperkenalkan manfaat gas bumi ke berbagai daerah salah satunya ke Dumai, Provinsi Riau. 

Hari ini, PGN menggelar acara temu calon pelanggan industri, komersil, dan rumah tangga yang dihadiri 27 perusahaan dan pemerintah kota Dumai. Tujuan acara ini untuk mengenalkan PGN kepada masyarakat dan industri di Dumai.

"Pemanfaatan gas bumi yang efisien, ramah lingkungan, dan aman perlu kami gaungkan ke seluruh lapisan masyarakat baik rumah tangga, komersial, dan sektor industri," kata Direktur Komersial Danny Praditya dalam acara Temu Calon Pelanggan di Dumai, Kamis (5/4/2018).

Menurut Danny, misi PGN menyalurkan gas bumi ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Apalagi, gas bumi terbukti lebih efisien memberi keuntungan bagi pelaku usaha sehingga bisa menekan ongkos produksi dan otomatis mendorong daya saing industri nasional.

Danny mengatakan, untuk wilayah Dumai ini, sejak awal PGN telah berkomitmen untuk melayani kebutuhan bahan bakar dengan gas bumi. Buktinya, PGN telah membangun pipa distribusi gas bumi di Dumai.

"PGN membidik sejumlah potensi calon pelanggan di wilayah Dumai, seperti Kawasan Industri Pelindo Dumai, Kawasan Industri Pelintung, dan Kawasan Industri Lubuk Gaung. "Juga sejumlah industri di bidang oleochemical," ujar Danny.

Terbukti, dengan komitmen ini, PGN telah menjalin komunikasi dengan beberapa industri yang ada di Dumai. "Mereka sudah setuju dan tinggal menandatangani PJBG," imbuhnya.

Tidak hanya itu, menurut Danny, komitmen PGN ini juga akan menyasar sektor komersial serta rumah tangga melalui Program Sayang Ibu. "Kami harapkan pada akhir tahun 2018, gas bumi sudah dapat dinikmati di Dumai," tutup Danny.

Walikota Dumai Zulkifli AS mendukung kehadiran PGN di Dumai. Dalam sambutannya, Zulkifli mengharapkan kehadiran PGN menjadi pemicu pertumbuhan investasi bagi Kota Dumai.

"Kami berharap Kota Dumai bisa menjadi destinasi investasi perusahaan-perusahaan lain dengan adanya energi gas bumi yang ramah lingkungan dan efisien, serta diharapkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Dumai," kata Zulkifli.

Selain Dumai, PGN juga sedang mengembangkan infrastruktur pipa transmisi gas bumi West Natuna Transmission System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau dan pipa distribusi gas bumi di Muara Karang-Muara Bekasi sepanjang 42 km.

Saat ini, PGN telah membangun dan mengoperasikan infrastruktur pipa gas bumi sepanjang 7.453 km atau setara 80 persen pipa gas bumi hilir seluruh Indonesia. Meski terus membangun proyek infrastruktur jaringan gas bumi, PGN tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dari infrastruktur tersebut, PGN mengalirkan gas ke 1.730 pelanggan industri dan pembangkit listrik, 1.964 pelanggan komersial atau hotel, restoran, dan rumah makan, usaha kecil. PGN juga mengalirkan gas ke 199.403 pelanggan rumah tangga. Pelanggan PGN ini tersebar di 19 kota di 12 provinsi.

Sumber : Cakaplah, 5 April 2018

Read More

BPS: Ekspor Riau Turun 3,66

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat, nilai ekspor Riau berdasarkan harga Free On Board (FOB) pada bulan Februari 2018 mencapai US$ 1.34 miliar atau mengalami penurunan sebesar 3,66 persen dibanding ekspor bulan Januari 2018 sebesar US$ 1.39 miliar.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Riau Aden Gultom kepada CAKAPLAH.COM. Ia mengatakan penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor migas dan non migas masing-masing sebesar 7,48 persen dan 2,88 persen.

Ekspor non migas dari US$ 1.15 miliar pada bulan Januari 2018 turun menjadi US$ 1.12 miliar pada bulan Februari 2018, demikian juga ekspor migas dari US$ 235.13 juta pada bulan Januari 2018 turun menjadi US$ 217.55 juta pada bulan Februari 2018.

Selama Januari-Februari 2018, nilai ekspor Riau mengalami penurunan sebesar 5,57 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang disebabkan oleh turunnya ekspor non migas sebesar 7,41 persen, meskipun ekspor migas naik sebesar 4,90 persen.

"Kenaikan ekspor migas disebabkan oleh naiknya ekspor industri pengolahan hasil minyak sebesar 27,62 persen dan ekspor minyak mentah sebesar 2,43 persen," ujar Aden.

Aden menerangkan, dari 10 golongan barang ekspor non migas terbesar bulan Februari 2018 dibanding Januari 2018 penurunan terbesar antara lain terjadi pada berbagai produk kimia US$ 40.41 juta, bahan kimia organik US$ 8.22 juta, serta ampas dan sisa industri makanan US$ 7.82 juta.

"Sedangkan kenaikan terjadi pada tiga golongan barang, yaitu lemak dan minyak hewan atau nabati US$ 23.84 juta, jertas dan karton US$ 5.35 juta, dan bahan-bahan nabati US$ 4.01 juta," terangnya.

Lanjutnya, selama Januari hingga Februari 2018, ekspor 10 golongan barang utama non migas  memberikan kontribusi sebesar 99,44 persen terhadap total ekspor non migas. Dari sisi pertumbuhan, ekspor 10 golongan barang utama non migas tersebut mengalarm penurunan sebesar 7,50 persen terhadap periode yang sama tahun 2017.

Perkembangan dan peran ekspor non migas Riau menurut sektor selarna Januari hingga Februari 2018 dibanding periode yang sama tahun 2017, ekspor non migas mengalami penurunan sebesar 7,41 persen.

"Penurunan ini disebabkan oleh turunnya ekspor industri sebesar 8,02 persen. Sedangkan ekspor Penanian selama Januari-Februari 2018 mengalami kenaikan sebesar 105,52 persen dibanding periode yang sama tahun 2017," urai Aden.

Aden menjelaskan, dilihat dari kontribusinya terhadap total nilai ekspor pada Januari hingga Februari 2018, ekspor non migas memberikan kontribusi sebesar 83,38 persen, sedangkan ekspor migas 16,62 persen. Besarnya peranan sektor non migas didukung oleh peran sektor industri sebesar 82,41 persen.

Sumber : Cakaplah, 5 April 2018

Read More

Sektor Pertambangan dan Bahan Galian Buat Perekonomian Riau Melambat

PEKANBARU - Pemprov Riau mengatakan sektor pertambangan dan bahan galian seperti migas, menjadi sebab melambatnya perekonomian Riau.

Sekretaris Daerah Riau, Ahmad Hijazi pada Kamis, 5 April 2018 mengatakan sektor pertambangan dan bahan galian merupakan 2 sektor yang menjadi penyumbang terbesar pada Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRB) Riau.

"2 sektor ini merupakan sektor dominan dalam PDRB kita. Ketika 2 sektor ini mengalami gejolak, akan berpengaruh kepada perlambatan ekonomi di Riau," terang Ahmad Hijazi di tengah sidang paripurna DPRD Riau, Kamis 5 April 2018.

Oleh karena itu, lanjut Ahmad Hijazi, saat ini pemerintah terus mengurangi ketergantungan di sektor pertambangan dan bahan galian ini. 

"Kita terus kurangi ketergantungan kepada 2 sektor ini, dengan mendorong sektor-sektor non-migas," katanya.

Salah satu caranya, kata Ahmad Hijazi, adalah dengan mengembangkan industri hilir pertanian dan perkebunan yang ada di Riau. Dengan demikian, sektor hulunya juga akan berkembang, yang pada akhirnya akan mendongkrak penerimaan pendapatan daerah Riau. 

"Untuk itu, kita akan mengembangkan sektor hilir dari pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang ada di Riau," paparnya. (bpc2)

Sumber : Bertuahpos.com, 5 April 2018

Read More

Ramadhan dan Idul Fitri 2018, Mendag Janji Stok Kebutuhan Pokok Aman

BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU - Mendag Enggartiasto Lukita berjanji stok makanan saat bulan Ramadhan ataupun saat lebaran akan aman. Dia juga berjanji tidak akan ada gejolak harga kebutuhan pokok.

"Beras, Minyak goreng, telur dan daging ayam, serta daging sapi, semuanya stabil," kata Enggar, Kamis 5 April 2018, sebagaimana dilansir dari kumparan.com.

"Untuk beras, pasokan tersedia. Harganya juga sudah stabil. Sebelum puasa, beras normal," lanjut Enggar.

Sementara itu, untuk telur dan daging ayam, Enggar mengklaim bahwa pasokannya berlebih. Bahkan, dia sedikit khawatir jika harga telur dan daging ayam akan turun karena suplai berlebih.

Untuk daging sapi, Enggar mengatakan masih memerlukan impor dari beberapa negara seperti Selandia Baru, India, dan Australia.

"Tapi itu hanya daging paha depan. Dan harus dijual Rp80.000 per kg. Kalau bisa, silahkan, kalau tidak, kita impor pakai BUMN," pungkasnya. (bpc2)

Sumber : Bertuahpos.com, 5 April 2018

Read More

Pajak Pertalite Turun 5 Persen, Bapenda Minta Volume Naik

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau berharap dengan turunnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) jenis pertalite 5 persen, kedepan volume pertalite bisa naik sehingga bisa menutupi kekurangan pendapatan.

Harapan tersebut disampaikan Kepala Bapenda Riau, Indra Putra Yana, melalui Kepala Bidang Pajak, Ispan S Syahputra kepada CAKAPLAH.com, Kamis (5/4/2018) di kantor Gubernur Riau.

Pihaknya berasumsi, dengan turunnya pajak pertalite maka konsumsi/volume pertalite akan naik. Sebab turunnya pajak itu menjadi solusi kelangkahan premium.

"Kita harap volume pertalite naik," harapnya.

Sebab, menurut Ispan, sebelum pajak 5 persen disepakati, kalau simulasi pajak 7,5 persen, maka pendapatan masih surplus. Namun ketika 5 persen pendapatan minus.

"Makanya untuk menutupi itu, volume pertalitenya harus naik agar seimbang, agar pendapatan daerah kita tidak berpengaruh dengan turunnya pajak 5 persen itu," pungkasnya.

Sumber : Cakaplah.com, 5 April 2018

Read More

Tingkatkan Produksi Kelapa Sawit di Riau, Apkasindo Teken MoU dengan Pupuk Kaltim

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Produktivitas kelapa sawit aktual petani pada umumnya masih relatif rendah, yaitu 15-35 persen. Hal  ini masih jauh di bawah produktivitas potensial. Kondisi itu membuat tidak sedikit petani sawit yang frustasi karena biaya produksi tidak kunjung tertutupi dari hasil Panen Tandan Buah Segar (TBS) yang pada ujung-ujungnya kebun sawitnya ditelantarkan.

Untuk itulah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Riau mencari terobosan untuk meningkatkan produksi TBS Sawit Petani. 

Terobosan itu menurut Ketua Apkasindo Riau, Gulat Manurung Rabu (4/4/18) salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama dengan produsen pupuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur (Kaltim). Dengan kerjasama ini, Apkasindo berharap mendapat kemudahan-kemudahan dalam mendapatkan Pupuk yang diproduksi oleh PT Pupuk Kaitim. Kemudahan tersebut tentunya dengan harga dan ketepatan waktu tiba di Pekanbaru.

Terkait hal itu, dengan MoU Apkasindo Riau dengan Pupuk Kaitim diharapkan tidak ada lagi keraguan dari Petani Sawit tentang ketersediaan dan harga Pupuk Kaitim ini, selama ini Produksi Pupuk Kaltim ini selalu dianggap Pupuk eksekutif klas."Hari ini Pupuk Produsen PT Pupuk Kaltim akan merakyat bersama Apkasindo Riau," ujar Guiat.

Ada pun poin dari MoU itu, Apkasindo akan mengorder Formulasi khusus dan akan ditambahkan unsur-unsur micro sesuai spesifik tanah di Riau, karena pupuk tanaman Kelapa Sawit jauh berbeda dengan pupuk tanaman lainnya.Pupuk yang banyak beredar di Riau kebanyakan dengan Formulasi Umum (kandungan 3 unsur hara Makro berimbang), semua tanaman bisa menggunakan formulasi umum ini, dari tanaman cabe, tomat, karet, sampai jengkol.

Sedangkan sawit membutuhkan 3 unsur Hara Makro Utama (Unsur N, P, dan K) yang persentase ketiga unsur tersebut harus berbeda, unsur K harus minimum 3 kali Iipat dari Unsur N dan Unsur P hams V2 dari Kandungan Unsur N (2N:1P:6K), inilah ciri khas dari pupuk keiapa sawit, khususnya tanaman Sawit Yang sudah masuk Fase Panen.

Pada penandatanganan MoU ini hadir langsung Tim Manajemen Marketing PT Pupuk Kaltim dari Bontang Kaltim, Djoni Sastra sebagai team leader.Menurut Djoni Satra, suatu kehormatan dapat bekerjasama dengan Apkasindo Riau, dan management sudah memonitor aktifitas dari Organisasi Petani Apkasindo Riau yang paling aktif. Apalagi Riau merupakan terluas perkebunan kelapa sawit nya di Indonesia dan teriuas perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Indonesia yaitu mencapai 1,7 juta hektar.

Ia berharap action dari business meeting ini dapat segera dilaksanakan. PT Pupuk Kaltim siap membantu Apkasindo dalam Ketersediaan Pupuk Berkualitas dan Terjamin Kejujuran kandungan hara nya, itu sudah pasti.

"Berbagai kelunan-keluhan petani apkasindo sudah kami pahami, salah satunya aspek ketersedlaan dan harga, semuanya sudah tertuang dalam MoU. Khusus untuk ketersediaan Pupuk Kaltim di Riau, kita akan bekerjasama dengan DPW Apkasindo Riau," terangnya. (R05/Mcr)

Sumber : Riausky.com, 4 April 2018

Read More

Premium Kerap Langka, Jonan Tegur Pertamina

PEKANBARU - Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengaku sudah berkali-kali menegur Pertamina terkait langkanya premium.

Dikatakan Jonan, Pertamina mendapatkan tugas untuk menyalurkan 7,5 juta kilo liter premium setiap tahunnya, terutama untuk wilayah di luar Jawa, Madura, dan Bali.

"Pertamina itu mendapatkan tugas untuk menyalurkan 7,5 juta kilo liter premium di luar Jawa, Madura dan Bali. Untuk itu, kita sudah tegur Pertamina terkait kelangkaan yang ada di SPBU beberapa daerah," terang Jonan, Rabu 4 April 2018 sebagaimana dikutip dari detik.com.

Dilanjutkan Jonan, jika memang ada skema untuk mengganti premium ke pertalite, Pertamina harus tetap menyalurkan premium. Dengan demikian, tidak ada kesan pemaksaan supaya masyarakat beralih ke pertalite dengan cara menghilangkan premium.

"Pertamina cari cara lain dong. Biarkan masyarakat beralih sendiri ke pertalite, tanpa harus menghilangkan premium," pungkas Jonan. (bpc2)

Sumber : Bertuahpos.com, 4 April 2018

Read More

Progres Pembebasan Lahan Proyek Tol Pekanbaru-Dumai 64 Persen

PEKANBARU - Progres dari pembebasan lahan proyek pembangumam jalur tol Pekanbaru-Dumai hingga kini 64 persen. Masih ada sejumlah wilayah yang belum tuntas soal pembembasan lahannya.

Asisten II Setdaprov Riau, Masperi mengatakan dari total jumlah itu masih ada sekitar 36 persen soal pembebasan lahan belum selesai. Namun demikian upaya penyelesaian terus dilakukan sambil mengerjalan fisik badan jalan.

Dia mengatakan, Plt Gubri, Wan Thamrin Hasyim pada hari ini, Rabu 4 April 2018 bersama dengan tim percepatan pembangunan tol itu.

"Hal demikian untuk memastikan secara langsung eksisting lapangan dan mengevaluasi beberapa kendala yang dihadapi," kata Masperi.

Sementara itu untuk pembangunan fisik badan jalan sendiri sudah berlangsung sekitar 13 persen dari 64 persen lahan yang sudah selesai dibebaskan.

Setidaknya, sambung Masperi, dengan melihat secara langsung beberapa kendala itu bisa lebih mudah untuk dirembukkan, lantaran sudah menyaksikan dan telah memperoleh informasi langsung dari lokasi. (bpc3)

Sumber : Bertuahpos.com, 4 April 2018

Read More

Harga Ayam di Pekanbaru Mengalami Penurunan

PEKANBARU – Harga ayam di Pekanbaru pekan ini mengalami penurunan. Dari pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru mencatat, Rabu 4 April 2018, turunnya harga ayam tercatat pada jenis ayam kampung dan ayam ras.

"Harga ayam kampung awal pekan ini turun di kisaran harga Rp2.000 perkilogramnya," ujar Kepala DPP Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut.

Sementara untuk harga ayam ras di beberapa pasar Kota Pekanbaru, DPP Kota Pekanbaru mencatat ayam ras mengalami penurunan harga hingga Rp1.000 perkilogramnya

"Harga ayam ras juga turun dan kini berada di kisaran harga Rp24.000 perkilogramnya," tutur Ingot.

Jika harga ayam di Kota Pekanbaru mengalami penurunan harga di awal pekan ini, harga telur baik ayam maupun itik belum mengalami perubahan.

Berikut update harga ayam dan telur terkini di Pekanbaru:

• Ayam ras Rp24.000/kg
• Ayam kampung Rp48.000/kg
• Telur ayam ras Rp1.400/butir
• Telur ayam kampung R2.000/butir
• Telur itik Rp2.500/butir. (bpc9)

Sumber : Bertuahpos.com, 4 April 2018 

Read More

Ingin Kembangkan Sektor Bahari, Pemerintah Riau Harus Perhatikan Pelabuhan Ikan

PEKANBARU - Pemerintah Riau didesak untuk perhatikan dan kembangkan pelabuhan rakyat yang menjadi pelabuhan ikan nelayan.

Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansyur menerangkan saat pemerintah ingin mengembangkan sektor bahari di Riau, maka pelabuhan menjadi sektor yang wajib dikembangkan, terutama pelabuhan ikan rakyat.

"Sesuai dengan visi pemerintah pusat tentang poros maritim, maka pelabuhan, khususnya pelabuhan ikan rakyat harus menjadi prioritas. Kalau tidak, dimana nanti nelayan kita mengumpulkan ikannya," kata Mansyur kepada bertuahpos.com, Rabu 4 April 2018.

Dilanjutkan Mansyur, Riau dan kota Bagan Siapi-api pernah tercatat sebagai kota penghasil ikan terbesar di Indonesia. Karena itu, sudah selayaknya Pemerintah Riau memberikan perhatian lebih kepada sektor perikanan.

"Dulu, Kota Bagan itu terkenal dengan ikannnya. Nah, kalau kita ingin hal itu kembali, perhatian pemerintah juga harus dilebihkan untuk perikanan di Riau ini," pungkas Mansyur. 

Sementara itu, menurut Mansyur, Pemerintah Riau hingga hari ini belum mempunyai data jumlah nelayan yang ada di Riau. Padahal, pemerintah telah membuat program perlindungan nelayan dengan adanya Kartu Nelayan.

Data lama ada. Tapi pasti ada pembaharuan kan? Makanya, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, mereka masih menghitung jumlah pastinya," kata Mansyur. (bpc2)

Sumber : Bertuahpos.com, 4 April 2018

Read More

Harga Cabai Merah Medan di Pekanbaru Melonjak Hingga Rp5.000 Perkilogram

PEKANBARU - Harga cabai merah Medan di Kota Pekanbaru awal pekan ini mengalami kenaikan signifikan, Rabu 4 April 2018.

Dari catatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, cabai merah Medan yang dijual di beberapa pasar di Kota Pekanbaru naik hingga Rp5.000 perkilogram.

"Rabu ini harga cabai merah Medan berada di kisaran Rp43.000 perkilpgramnya dari sebelumnya hanya Rp38.000 perkilogramnya," terang Kepala DPP Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut.

Selain cabai merah Medan, cabai merah Bukittinggi Rabu ini juga mengalami kenaikan harga. Tercatat kenaikan berada di kisaran harga hingga Rp1.p00 perkilogram.

"Cabai merah Bukittinggi di Pekanbaru harganya juga naik hingga kini berada di kisaran Rp49.000 perkilogramnya," ujar Ingot.

Sementara untuk jenis cabai lainnya kepada bertuahpos.com Ingot turut menjelaskan, harga cabai hijau juga mengalami kenaikan di hari Rabu ini. Dimana kenaikan harga cabai hijau tercatat hingga Rp3.000 perkilogramnya.

"Benar cabai hijau juga naik. Tapi cabai rawit turun dibandingkan awal pekan ini. Rabu ini cabai rawit turun di kisaran Rp1.000 perkilogram," jelas Ingot.

Berikut update harga cabai terkini di Kota Pekanbaru:

1. Cabai merah Bukittinggi Rp49.000/kg
2. Cabai merah Medan Rp43.000/kg
3. Cabai hijau Rp33.000/kg
4. Cabai rawit Rp53.000/kg. (bpc9)

Sumber : Bertuahpos.com, 4 April 2018

Read More

Progres Jembatan Siak IV, Kadis PUPR Riau: Ramadan Sudah Kelihatan Bentuk A

PEKANBARU - Kepala Dinas PUPR Riau Dadang Eko Purwanto mengatakan hingga kini pengerjaan penyelesaian terhadap pembangunan Jembatan Siak IV, masih dilakukan.

Dadang mengatakan saat ini pembuatan pylon. Sebab beberapa waktu lalu sempat terkendala sebab cuaca buruk.

"Targetnya nanti pas masuk bulan Ramadan bentuk jembatan itu sudah terlihat seperti huruf A," katanya, Rabu 4 April 2018, di Pekanbaru.

Dia menambahkan, meski dalam kondisi pelan pekerjaan proyek ini memang dilakukan secara berangsur-angsur. Hingga kini diperkirakan sudah berjalan 30 persen sejak pengerjaan jembatan itu dilanjutkan.

Memang kata dia, ada beberapa target prioritas yang lebih didahulukan. Terutama pengerjaan pada bagian penyangga untuk menopang kekuatan jembatan saat dilalui beban nantinya.

"Yang jelas masih dikerjakan terus. Kami harap semua target-target sebelumnya yang sudah disusun memang harus tercapai maksimal," tambahnya.

Untuk diketahui, proyek pembangunan jembatan Siak IV sempat tertunda karena beberapa alasan. Namun untuk 2018 penyelesaian jembatan yang memotong sungai Siak itu dilanjutkan kembali melalui penganggaran APBD Riau 2018. (bpc3)

Sumber : Bertuahpos.com, 4 April 2018

Read More

Jelang Ramadhan, Harga Bawang Merah Terus Melonjak Naik

PEKANBARU –  Jelang bulan suci Ramadhan, harga bawang merah di Pekanbaru terus mengalami kenaikan harga, Rabu 4 April 2018.

Dari pantauan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru, kenaikan harga bawang merah berada di kisaran Rp3.500 perkilogramnya.

Kepala DPP Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut menjelaskan kenaikan harga bawang merah sudah terpantau sejak awal pekan lalu.

"Rabu ini harga bawang merah di kisaran Rp36.500 perkilogramnya," jelas Ingot.

Ingot turut menerangkan, kenaikan harga bawang merah ini sebenarnya sudah terpantau di awal pekan lalu. Bahkan harga bawang merah sempat menyentuh harga Rp40.000 perkilogramnya.

Selain harga bawang merah yang tinggi, harga bawang putih juga mengalami kenaikan jelang bulan suci Ramadhan ini.

"Harga bawang juga naik dan sempat menyentuh harga Rp35.000 perkilogram," pungkas Ingot.

Berikut update harga sayuran terkini di Kota Pekanbaru:

• Kacang kedelai Rp9.000/kg
• Kacang tanah Rp22.000/kg
• Kacang hijau Rp20.000/kg
• Kentang besar Rp10.000/kg
• Kentang kecil Rp12.000/kg
• Ubi kayu Rp2500/kg
• Ubi jalar Rp5000/kg
• Bawang merah Rp36.500/kg
• Bawang putih Rp32.000/kg
• Tomat Rp6.000/kg
• Wortel Rp12.000/kg
• Kol Rp5.000 /kg
• Mentimun Rp5.000/kg
• Buncis Rp10.000/kg. (bpc9)

Read More

LKPJ Bupati Meranti 2017 ke DPRD, Macet dan Potongan DBH Migas Hambat Pembangunan

Riauterkini - SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2017 dihadapan Ketua dan Jajaran Anggota DPRD Kepulauan Meranti, penyampaian itu dilakukan dalam rapat Paripurna dengan Agenda mendengarkan LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Meranti Tahun 2017, bertempat di Balai Sidang, DPRD Kepulauan Meranti, Selatpanjang, Selasa (3/4/2018).

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut, Ketua DPRD Meranti H. Fauzy Hasan, Wakil Ketua DPRD Meranti H. Muzamil, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM, Anggota DPRD Kepulauan Meranti, Perwakilan Polres Meranti, Kejari, Koramil, TNI AL, Pejabat Eselon II dan III Dilingkungan Pemkab. Meranti, Tokoh Masyarakat/Agama an lainnya.

Penyampaian LKPJ Kepala Daerah yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranri Drs. H. Irwan M.Si ini untuk memenuhi Pasal 69 dan Pasal 71 UU No. 3 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan No. 3 Tahun 2007, Tentang Laporan Penyelenggaraan Kepala Daerah Kepada DPR dan Informasi LKPD kepada masyarakat.

Dalam pidatonya ringkasnya terkait LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017, Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si mengatakan, pokok pokok pencapaian pembangunan yang bersifat strategis sesuai visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yakni menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul dalam tatanan masyarakat madani.

Masih menintik beratkan pembangunan pada bidang Infra jalan dan jembatan, Pelabuhan, Air bersih dan listrik, Pendidikan dan Peningkatan kesehatan masyarakat. Dalam rangka membuka isolasi daerah, mempermudah akses dan memperpendek jarak tempuh antar Desa dan Kecamatan, meningkatkan kualitas SDM dan kesehatan masyarakat.

Lebih jauh disampaikan Bupati Meranti, dari pelaksanaan pembangunan tahun 2017, telah berhasil meningkatkan indikator keberhasilan pembangunan sebagai berikut, untuk Indek Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017 berada di Level 63.9. Mencerminkan mutu kesehatan dan pendidikan dan pendapatan masyarakat di Meranti masih relatif rendah dibanding Kabupaten Kota lainnya di Riau, namun jika dilihat pertumbuhannya yang mencapai 4-6 persen pertahun dinilai sudah cukup baik.

Pertumbuhan ekonomi 3.22 persen masih diatas angka rata-rata Provinsi, PDRB Perkapita tanpa migas 16.04 Triliun atas dasar Hatga Konstan PDRB Perkapita seebsar 11 T lebih, Tingkat Inflasi 4.32 Persen, tingginya angka inflasi di Meranti menurut Bupati adalah dikarenakan tersendatnya pasokan makanan yang menyebabkan harga bahan poko dipasaran menjadi tinggi. Indikator selanjutnya adalah jumlah Penduduk miskin tahun 2017 sebesar 28.99 persen dimana angka ini jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 34 persen.

Mengenai struktur realisasi APBD Meranti Tahun 2017 dari 1.89 Triliun Rupiah, terealisasi sebesar 957 Miliar. Atau sebanyak 200 Miliar lebih APBD Meranti tidak dapat direalisasikan. Penyebabnya menurut Bupati Meranti Drs. H. Irwan M.Si, adalah akibat tertundanya Transfer dana Pusat dan semakin besarnya pemotongan DBH Migas Meranti. Hal ini semakin diperburuk dengan terus berkurangnya Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau.

Apa yang terjadi itu menurut orang nomor satu di Kepulauan Meranti itu sangat disayangkan, harusnnya sebagai daerah yang masuk dalam kawasan strategis Nasional dan masuk wilayah diperbatasan dengan angka kemiskinan masih cukup tinggi, mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam rangka mengejar ketertinggalan agar mampu sejajar dengan Kabupaten Kota lainnya di Indonesia khususnya Provinsi Riau. Tapi kenyataannya sangat bertolak belakang.

"Tertundanya Tranfer dana Pusat dan penurunan DBH Migas Meranti sudah terjadi sejak 2015 sampai sekarang, akibatnya berdampak pada terkendalanya pelaksanaan pembangunan didaerah," ujar Bupati Irwan, seraya berharap Pemerintah Pusat dan Provinsi lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran untuk mendukung Meranti.

Hal ini menurut Bupati tampak jelas dengan tidak adanya jalan berstatus Nasional dan minimnya jalan Provinsi di Kepulauan Meranti.

"Hakekatnya jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar Provinsi dan jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan antar Kabupaten Kota di Provinsi, saat ini Meranti tidak punya itu, jadi lebih dari 50 persen pembangunan dibiayai dengan APBD Meranti yang jumlahnha sangat minim," jelas Bupati.

Hal itu menurut Bupati Drs. H. Irwan M.Si sangat menyulitkan Meranti dalam mengejar ketertinggalan. "Minimnya bantuan pusat dan Provinsi tentu akan sangat menyulitkan Meranti dalam menggesa pembangunan di daerah," ucapnya.

Dalam pidato LKPJ, dihadap Ketua Dewan dan anggota serta seluruh yang hadir, Bupati Kepulauan Meranti juga mengambarkan realisasi beberapa sektor strategis pembangunan di Meranti beserta kendala yang dihadapi, diantaranya adalah

Bidang Infrastruktur, pekerjaan umum dan tata ruang perumahan dan kawasan pemukiman, total anggaran sebesar 144 Miliar lebih, terealisasi 133 Miliar lebih atau 92.26 persen. Dibidang ini kewenangan Pemkab. Meranti meliputi Sumber Daya Air, Persampahan, Drainase, Pemukiman, Gedung, Jalan serta Jasa Kontruksi. Kedala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran sehingga memaksa OPD untuk melakukan efisiensi anggaran.

Bidang Pendidikan, total anggaran belanja langsung urusan wajib sebesar 52 Miliar Rupiah lebih, terealisasi 50.7 Miliar lebih atau 95.7 Persen. Kewenangan meliputi managemen pendidikan, pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan oendidikan PAUD dan Non Formal.

Permasalahan yang dihadapi kurangnya tenaga pendidik di Kecamatan, sarana pendidikan yang belum optimal, kurikukulum muatan lokal, serta perizinan pendidikan.

Bidang Kesehatan, total anggaran belanja langsung dan urusan wajib sebesar 92 Miliar lebih. Terealisasi 83 Miliar lebih. Kewenangan meliputi pengelolaan UKP dan rujukan tingkat daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, pengelolaan UKM, penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D, penerusan praktek dan izin kerja tenaga kesehatan, pengembangan SDM kesehatan dan tersediannya alat farmasi, penerbitan izin apotik.

Kendala yang dihadapi keterbatasan SDM kesehatan, kondisi geografis serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Bidang Sosial total anggaran 4.7 Miliar lebih, terealisasi 4.4 Miliar lebih adapun yang mencakup kewenangan bidang sosial meliputi, pemberdayaan sosial, penanganan tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan penanganan bencana.

Kendala yang dihadapi, masih banyaknya penyandang masalah kesehatan sosial, kurangnya sarana penunjang usaha PMKS, rendahnya partisipasi potensi dan sumberdaya kesehatan sosial.
Selanjutnya bidang Pangan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pemberdayaan Masyarakat yang memiliki realisasi cukup baik dalam rangka menggesa pembangunan di Kepulauan Meranti.

Dari penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017 yang disampaikan oleh Bupati Kepulauan Meranti Drs. H. Irwan M.Si, terlihat jelas tingginya komitmen dari seluruh elemen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, DPRD dan masyarakat untuk senantiasa bekerjasama mengoptimalkan kinerja pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, Bupati tetap berharap, komitmen yang kuat dan optimisme serta gerak cepat dari semua pihak terkait dalam mempercepat pembanguan di Kepulauan Meranti sesuai dengan yang diharapkan.

"Mari bersama terus berkomitmen, perkuat rasa optimisme dan bergerak cepat dalam rangka mencapai hasil hasil pembangunan seperti yang kita harapkan bersama," pungkas Bupati.

Terlahir rapat Paripurna ditutup dengan penyerahan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2017 oleh Bupati Kepulauan Meranti kepada Ketua DPRD H. Fauzi Hasan disaksikan Wakil Ketua dan Anggota serta hadirin. Nantinya LKPJ itu akan dipelajari dan dievaluasi oleh dewan untuk disampaikan dalam Paripurna dewan yang akan datang dengan agenda penyampaian pandangan umum terkait LKPJ Kepala Daerah tersebut. (rud/adv)

Sumber : Riauterkini, 4 April 2018 

Read More

Ingin Jadi Sentra Nanas di Riau, 80 Ribu Bibit Ditanam di Siak

SIAK (CAKAPLAH) – PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) membagikan sebanyak 80 ribu bibit nanas, Selasa (3/4/2018) kepada warga Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sei Apit, Kabupaten Siak. Bantuan bibit buah tersebut merupakan gerakan Satu Desa Satu Komoditas atau One Village One Commodity (OVOC) yang diinisiasi oleh Program Community Development (CD) RAPP.

Salah seorang warga, Supriadi (32) optimis nanas bisa menjadi potensi unggulan dari kampungnya. Sebab, selain kondisi tanah yang subur, warga kampung tersebut juga antusias dalam membudidayakan nanas.

"80 ribu bibit nanas bantuan dari RAPP kan ditanam di lahan seluas 4 hektar. Bibitnya dibagikan kepada warga kampung untuk dibudidayakan,” ujarnya.

Supriadi mengatakan bantuan bibit tanaman buah ini baru pertama mereka dapatkan. Untuk itu, dirinya mengapresiasi dan berterima kasih kepada RAPP atas program bantuan tersebut sehingga dapat memacu minat warga untuk melakukan budidaya dengan  baik.

Selain bantuan bibit nanas, warga Kampung Teluk Lanus juga diberikan pelatihan cara pemilihan bibit, penanaman, pembuahan, masa panen dan pasca panen. Pelatihan ini diberikan oleh salah seorang mitra bina CD RAPP, Sunardi.

“Warga sangat antusias tentang bagaimana cara menanam nanas. Saya yakin, warga Kampung Teluk Lanus bisa berhasil membudidayakan nanas jika dilihat dari kondisi alamnya yang mendukung,” ujar Sunardi yang telah menjadi petani nanas beromset puluhan juta rupiah.

Sunardi mengatakan pemberian bibit ini merupakan bukti kepedulian RAPP terhadap ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasionalnya.
Selama ini perusahaan telah banyak memberikan dukungan untuk tumbuh kembang masyarakat, seperti berbagai pelatihan softskill, beasiswa, pertanian, infrastruktur dan lainnya.

CD Officer RAPP, Afrizal mengatakan program ini merupakan bentuk sinergitas antara perusahaan dan pemerintah yang ingin menjadikan kecamatan ini sebagai pusat komoditi nanas.

“Jadi melalui program ini kita ingin mengajak warga sekitar daerah operasional untuk tumbuh dan berkembang bersama RAPP, semoga kampung Teluk Lanus mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat desa,” pungkasnya.

Sumber : cakapalah, 3 April 2018

Read More