Rupiah Melemah 8,97 Persen hingga September 2018

Merdeka.com

27 Sep 2018, 19:21 WIB

• 1

19

Petugas Bank tengah menghitung uang rupiah di Bank BRI Syariah, Jakarta, Selasa (28/2). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah tipis pada perdagangan Selasa pekan ini. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai tukar rupiah masih mengalami depresiasi, tetapi dengan volatilitas yang masih terjaga.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, mengatakan depresiasi rupiah sejalan dengan mata uang negara peers akibat berlanjutnya penguatan dolar Amerika Serikat (AS) yang luas.

"Rupiah secara rata-rata melemah sebesar 1,05 persen pada Agustus 2018. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah relatif terbatas pada September 2018 sehingga pada 26 September 2018 ditutup pada level Rp 14.905 per dolar AS," kata Perry di kantornya, Kamis (27/9/2018).

Dengan perkembangan ini, ia menuturkan, secara year to date (ytd) hingga 26 September 2018, Rupiah terdepresiasi 8,97 persen atau lebih rendah dari India, Afrika Selatan, Brasil, dan Turki.

"Ke depan, Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya, serta menjaga bekerjanya mekanisme pasar dan didukung upaya-upaya pengembangan pasar keuangan," ujar Ferry.

Kebijakan tersebut, kata Perry, akan diarahkan untuk menjaga volatilitas nilai tukar rupiah serta kecukupan likuiditas di pasar.

"Sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka

2 dari 2 halaman

---

3 Faktor yang Bikin Tekanan Rupiah Lebih Rendah pada 2019

Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) optimistis tekanan pada nilai tukar rupiah akan melemah pada 2019.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengungkapkan tekanan-tekanan yang saat ini terjadi pada nilai tukar rupiah akan lebih rendah pada  2019.

Dia menjelaskan, optimisme tersebut tidak lepas dari beberapa faktor. Faktor pertama adalah kepastian akan terjadinya normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju.

"Mulai tahun depan sejumlah Bank Sentral lain itu juga mulai merencanakan atau bahkan mulai mengimplementasikan normalisasi kebijakan moneternya, khususnya di paruh kedua tahun depan, Eropa , Jepang atau yang lain sejumlah Bank Sentral negara maju," kata Perry di kantornya, Kamis 27 September 2018.

Hal tersebut dipastikan akan membuat dolar Amerika Serikat (AS) tidak seperkasa pada 2018. Beberapa mata uang lain akan kembali menguat dan menyaingi mata uang negara Paman Sam tersebut.

"Oleh karena itu yang terjadi normalisasi kebijakan moneter nya bukan hanya Amerika Serikat, tetapi juga Bank Sentral lain sehingga ini juga akan mengurangi kekuatan dolar AS. Sekarang dolar AS paling kuat. Tahun depan akan ada saingannya oleh mata uang - mata uang lain," ujar Perry.

Faktor selanjutnya adalah perubahan perilaku investor global. Investor akan mulai menaruh kembali dana yang sempat ditarik dari negara berkembang.

Sebelumnya, investor global menarik dana dari negara-negara emerging market sebagai respons dari ketidakpastian global serta keagresifan The Fed dalam menaikkan suku bunga acuannya.

"Ini saja sudah mulai mereka sedikit-sedikit kembali berinvestasi di emerging market. Mulai tahun depan, itu perilaku yang seperti ini akan semakin kuat dan karena itu juga memberikan faktor positif bagi kembalinya arus modal asing dari global ke emerging market termasuk Indonesia," tutur Perry.

Faktor terakhir adalah faktor domestik atau internal. Diperkirakan pada tahun depan defisit transaksi berjalan atau Current Account Defisit (CAD) yang saat ini tengah membengkak akan kembali normal.

"Kami sampaikan tekanan dari neraca pembayaran kan jauh lebih rendah, 2,5 persen terhadap PDB sehingga tentu saja kebutuhan valasnya dalam negeri juga akan lebih rendah. Berbagai faktor ini kenapa waktu itu di DPR kami sampaikan kami perkirakan 2019 itu tekanan terhadap rupiah nya akan lebih rendah," ujar dia.

Read More

Imbas Pelemahan Rupiah, Pedagang Perkecil Ukuran Tempe yang Dijual

Septian Deny

14 Sep 2018, 17:31 WIB

• 1

41

Pekerja sedang mengukur tempe di Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/9). Harga bahan baku kedelai untuk produksi tempe meningkat dari Rp 6.500 menjadi Rp 7.700 pascanilai tukar dolar mengalami kenaikan terhadap rupiah. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Pedagang tempe dan tahu di pasar tradisional mencari cara agar harga jual produknya tidak naik di tengah‎ pelemahan nilai tukar rupiah. Pasalnya, selama ini bahan baku tempe dan tahu, yaitu kedelai masih harus diimpor dari negara lain.

Rosi (30) salah satu pedagang sekaligus perajin tahu dan tempe mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada kenaikan harga kedelai. Namun, kenaikannya dinilai tidak terlalu besar.

"Harga kedelai memang agak naik. Tadinya Rp 6.000-an, sekarang Rp 7.800 per kg," ujar dia di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Rosi mengungkapkan, meski harga kedelai naik, dia tidak menaikkan harga jual tempe dan tahu. Untuk menyiasatinya, Rosi memperkecil ukuran tempe yang dijualnya.

"Rugi sih enggak, tapi ukurannya diperkecil sedikit. Kalau yang beli nanya, saya jelasin kalau harga kedelai lagi naik. Kalau ini habis (terjual) tidak rugi, yang rugi kalau ada yang enggak jual, kan harus dibuang. Pendapatan saja yang berkurang," kata dia.

Rosi menyatakan, harga tempe yang dijualnya saat ini masih Rp 5.000 per bungkus. Sedangkan untuk tahu, dijual Rp 6.000 per bungkus.

"Harga enggak kita naikin, kalau dinaikin nanti engga habis (dijual). Tempe kan tahannya enggak lama, paling 2-3 hari," tandas dia.

TOPIK POPULER

Read More

Harga Minyak Turun, Brent Masih di Atas USD 80 per Barel

Nurseffi Dwi Wahyuni

27 Sep 2018, 06:00 WIB

• 0

10

Ilustrasi Tambang Minyak 2 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Liputan6.com, New York - Harga minyak turun pada perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB) dipicu meningkatnya persediaan minyak Amerika Serikat (AS). Meski turun, harga minyak Brent tetap bertahan di atas USD 80 per barel ditopang turunnya ekspor minyak Iran akibat sanksi AS.

Dilansir dari Reuters, Kamis (27/9/2018), harga minyak yang jadi patokan global, Brent turun USD 53 sen menjadi USD 81,34 per barel. Pada hari Selasa, Brent naik setinggi USD 82,55, tertinggi sejak November 2014.

Harga minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI) turun USD 71 sen menjadi USD 71,57 per barel.

• Stok mentah AS naik 1,9 juta barel dalam seminggu hingga 21 September, menurut data Administrasi Informasi Energi AS (EIA). Analis memperkirakan penurunan 1,3 juta barel.

Investor terus mengawasi sanksi AS yang akan mempengaruhi sektor perminyakan Iran. Sanksi ini mulai berlaku pada November.

Pasar minyak bersiap untuk mendapatkan pasokan tambahan usai sanksi berlaku. Brent tetap di jalur kenaikan selama lima kuartal berturut-turut, bentangan terlama sejak awal 2007 ketika enam kuartal berjalan mengarah ke rekor harga tertinggi USD 147,50 per barel.

Beberapa pembeli besar, seperti sejumlah penyuling India, telah memberi isyarat bahwa mereka akan menghentikan pembelian minyak mentah Iran tetapi dampaknya terhadap pasar global belum jelas.

Pejabat AS, termasuk Presiden Donald Trump, sedang mencoba untuk meyakinkan konsumen dan investor bahwa pasokan yang cukup tersedia di pasar minyak dan telah mendorong Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) untuk meningkatkan produksi.

2 dari 2 halaman

---

Seruan Trump

Ilustrasi Tambang Minyak 1 (Liputan6.com/M.Iqbal)

Dalam pidato di PBB pada Selasa lalu, Trump menegaskan kembali seruan OPEC untuk memompa lebih banyak minyak, menuduh Iran menyebarkan kekacauan dan menjanjikan sanksi lebih lanjut terhadap negara itu.

Kelompok "OPEC +", yang termasuk anggota non-OPEC seperti Rusia, bertemu akhir pekan tetapi memutuskan untuk tidak meningkatkan produksi.

Commerzbank mengatakan dalam sebuah catatan bahwa “kenaikan harga minyak terbaru terutama disebabkan oleh Trump sendiri. Dia kembali memfokuskan perhatian pasar pada sanksi Iran, meskipun pasar cukup tersedia saat ini berkat peningkatan produksi OPEC dan Rusia.”

Seorang pejabat industri minyak Nigeria mengatakan OPEC akan bertindak untuk menyeimbangkan pasar setelah harga minyak mencapai tertinggi empat tahun, tetapi opsinya mungkin dibatasi oleh kapasitas cadangan yang tersedia.

Read More

Menko Darmin Ingin BPS Siapkan Data Harga Sesuai Jenis Beras

Merdeka.com

26 Sep 2018, 15:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat Peluncuran Buku Kebijakan Vokasi Indonesia, Jakarta, Kamis (21/12/2017). (Fiki/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution ingin Badan Pusat Statisik (BPS) dapat menyajikan data harga beras berdasarkan jenis. Ke depan, masyarakat memperoleh informasi jelas mengenai harga beras medium dan premium. 

"Sebenarnya pemerintah inginnya ini (survei harga beras) medium atau premium. Kalau begitu, buat kita lebih bunyi (jelas hasil surveinya)," ujar Menko Darmin di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Darmin mengatakan, selama ini survei BPS di 80 kota Indonesia hanya berdasarkan pada satu merek beras saja, bukan pada jenis.

Hal ini tentu menimbulkan persepsi berbeda, sebab beras dengan merek yang sama bisa saja memiliki harga jual yang berbeda di setiap daerah. 

"Lebih gawat lagi merek yang sama kotanya lain harganya lain. Ada juga mereknya kelihatan sama tapi dibedakan sedikit yang punya tapi intinya adalah kita melihat harga beras itu karena sangat ditentukan oleh mereknya. Saya tahu kenapa mereknya yang dipilih BPS karena sampelnya paling mudah," ujar dia.

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut menambahkan, dengan menyediakan data harga beras sesuai jenis, masyarakat juga akan memperoleh informasi kualitas beras. Dia meminta hal ini dapat bekerjasama dengan Kementerian Perdagangan. 

"Satu kualitas medium atau premium. Kedua tingkat pecahnya berapa persen. Bisa 15 atau 20 persen. Di masyarakat kita kalau harga beras sedang naik yang terjadi adalah kualitas itu tidak dijaga dengan baik. Berasnya jelek berasnya tidak terlalu bagus tingkat pecahnya 20 persen itu diatas standar," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang

Sumber: Merdeka

Menko Darmin Sentil BPS karena Tak Sediakan Lagi Data Beras

Menko Perekonomian Darmin Nasution saat memberikan paparan dalam pembukaan seminar Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Rabu (17/1). Seminar tersebut bertemakan "Mengelolah potensi Ekonomi 2018". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menghadiri peringatan hari statistik nasional di Kantor Pusat Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, pada Rabu ini. Dalam kesempatan tersebut, Darmin sempat menyinggung BPS yang tak memiliki data stok beras sejak 2015.

"Saya lihat data statistik, ada cabai, bawang itu datanya terakhir 2017. Lihat lagi, ada jagung, singkong, datanya terakhir 2015, beras ternyata juga 2015. Jadi kelihatannya BPS tidak melanjutkan publikasi data pangan dan bahan makanan setelah 2015," ujar Darmin, Rabu 26 September 2018.

Data ketersediaan beras sangat dibutuhkan untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, dia berharap lembaga tersebut segera menyelesaikan penghimpunan data beras agar tak lagi menjadi polemik.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada yang diperbaharui dan diterbitkan, supaya kita harus ada yang menerbitkan data, meski tidak terlibat langsung dengan persoalan itu," jelasnya.

Mendapat permintaan Menko Darmin, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan pihaknya akan segera menyelesaikan data beras. Dia menargetkan sebelum akhir tahun data sudah dipublikasikan. "Targetnya, akhir tahun ini," ucapnya singkat.

Read More