BPS Inhu Tuntas Laksanakan Susenas 2018

Riauterkini-RENGAT- Tuntas sudah Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), di Kabupaten Inhu. Survey pencacahan data ditengah penduduk tersebut, akan dilanjutkan dengan proses entry dan validasi.

Tuntasnya survey pencacahan data Susenas ditengah penduduk Kabupaten Inhu, oleh BPS Kabupaten Inhu yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana ekonomi dan aktifitas sosial masyarakat di Inhu, disampaikan Kepala BPS Kabupaten Inhu, Morhan Tambunan kepada awak media Selasa (3/4/18).

"Pelaksanan survey yang selesai dilaksanakan pada 20 Maret 2018 lalu, telah berhasil mendata sebanyak 600 rumah tangga. Tahapan selanjutnya seluruh data yang diperoleh di lapangan akan dilakukan proses entry dan validasi, tahapan entry data dan validasi ini akan berlangsung selama satu bulan dan berakhir diperkirakan pada 20 April 2018 mendatang," ujarnya.

Dalam proses validasi nantinya bila ditemukan ada data yang tidak wajar, tentunya pihak BPS Kabupaten Inhu akan mengkonfirmasi ulang kepada petugas yang melakukan pendataan. Meski begitu hingga sejauh ini pihak BPS Kabupaten Inhu belum menemukan masalah terkait proses entry data dan validasi tersebut.
"Tujuan pelaksanaan Susenas ini untuk mengetahui bagaimana ekonomi dan aktifitas sosial masyarakat di Inhu. Selain itu, melalui data itu nantinya juga bisa diketahui angka kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan indikator pendidikan dan hal-hal lainnya," ungkapnya.

Ditambahkanya, sampel Susenas itu nantinya juga akan dipakai oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Inhu untuk melakukan riset kesehatan dasar. Meski begitu materi survei yang dilakukan oleh Dinkes Inhu hanya fokus kepada kesehatan rumah tangga.

"Jadi rumah tangga yang sudah didata pada Susenas, akan didata kembali pada saat pelaksanaan riset kesehatan dasar yang diadakan oleh Dinkes Inhu," jelasnya. *** (guh)
Sumber : Riauterkini.com, 4 April 2018
Share:

TBS Sawit di Riau Turun Karena Malaysia Pungut Biaya Pajak CPO 5 Persen

PEKANBARU - Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Riau begitu terdampak atas kebijakan Malaysia, yang menerapkan pungutan pajak sebesar 5 persen terhadap bea masuk.

Kata Kasi Pengolahan dan Pemasaran Perkembangan Mutu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, T Neni, Selasa 3 Maret 2018 di Pekanbaru mengatakan, pasar CPO kini tengah dilanda kecemasan teramat sangat atas rencana Malaysia itu.

"Pasar juga tengah dilanda kekhawatiran karena rencana penerapan tarif ekspor Malaysia pada bulan April sebesar 5 persen itu," sambungnya.

Memang sebelumnya rencana pemerintah Malaysia ini sempat tertunda. Namun atas dasar berbagai pertimbangan kebijakan ini akan diterapkan. Belum lagi soal pungutan pajak CPO di India yang juga berimbas pada penekanan harga sawit.

"Selain itu, tekanan terhadap harga minyak sawit mentah dunia juga disebabkan karena adanya ekspektasi kenaikan produksi sementara di sektor permintaan tidak cukup bagus," sambungnya.

Sekedar informasi, Berikut harga TBS sawit di Riau untuk periode 4 sampai 10 April 2018: 
Umur 3 tahuh Rp1.341,97 
Umur 4 tahun Rp1.498,23, 
Umur 5 tahun Rp1.603,08, 
Umur 6 tahun Rp1.650,53, 
Umur 7 tahun Rp1.713,45, 
Umur 8 tahun Rp1.766,88, 
Umur 9 tahun Rp1.823,81, 
Umur 10 sampai 20 tahun Rp1.874,49, 
Umur 21 tahun Rp1.829,31, 
Umur 22 tahun Rp1.783,41, 
Umur 23 tahun Rp1.738,23, 
Umur 24 tahun Rp1.720,02, 
Umur 25 tahun Rp1.647,15, I
ndeks K 91,29 persen, 
Harga CPO Rp7.982,04, 
Harga Kernel Rp6.033,82. (bpc3)
Sumber : Bertuahpos.com, 3 April 2018
Share:

Ingin Berikan Asuransi, Pemerintah Belum Punya Data Jumlah Nelayan Riau

PEKANBARU - Pemerintah Riau hingga hari ini belum mempunyai data jumlah nelayan yang ada di Riau. Padahal, pemerintah telah membuat program perlindungan nelayan dengan adanya Kartu Nelayan.

Hal tersebut diakui oleh Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansyur. Menurut Mansyur, saat ini pemerintah masih menghitung jumlah pasti dari nelayan tangkap yang ada di Riau.

"Data lama ada. Tapi pasti ada pembaharuan kan? Makanya, menurut Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau, mereka masih menghitung jumlah pastinya," kata Mansyur kepada bertuahpos.com, Selasa 3 April 2018.

Dilanjutkan Manyur, setelah pendataan ini selesai, maka nelayan di Riau bisa mendapatkan Kartu Nelayan. Salah satu kegunaan Kartu Nelayan ini diantaranya adalah program asuransi nelayan.

"Tapi, yang bisa mendapatkan asuransi ini hanyalah mereka yang memegang Kartu Nelayan. Karena itu, kita masih hitung, berapa jumlah nelayan di Riau," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah memang telah mencanangkan pemberian asuransi untuk nelayan. Di Riau sendiri, nelayan akan mendapatkan asuransi kematian Rp200 juta. Kemudian, jika mendapatkan kecelakaan yang berakibat cacat seumur hidup akan mendapatkan santunan Rp100 juta.

"Uang dari santunan asuransi ini akan diberikan langsung kepada ahli waris nelayan tersebut," terang Wakil Ketua Komisi II DPRD Riau, Karmila Sari.

Dana untuk santunan ini disebutkan Karmila merupakan sharing anggaran antara pemerintah pusat dan APBD Provinsi Riau. 

Sementara itu, pemerintah pusat menargetkan pada tahun 2018 ini, 500 ribu nelayan seluruh tanah air telah mendapatkan program perlindungan asuransi nelayan ini. (bpc2)
Sumber : Bertuapos.com, 3 April 2018
Share:

Yuk, Cek Dulu Harga TBS Sawit Sepekan ke Depan

PEKANBARU - Harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit di Riau selama sepekan ke depan mengalami penurunan. Penurunan harga ini terjadi pada setiap kelompok usia kelapa sawit. Jumlah penurunan terbesar ada pada kelompok usia 10 sampai 20 tahun sebesar Rp2,10 per kilogram atau mencapai 0,11 persen  dari harga minggu lalu.

"Harga TBS sawit di periode saat ini menjadi Rp1.874,49 per kilogram," kata Kasi Pengolahan dan Pemasaran Perkembangan Mutu, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, T Neni, Selasa 3 Maret 2018 di Pekanbaru.

Dia menjelaskan, dari hasil rapat penetapan harga di instansinya bahwa penyebab turunnya harta TBS sawit lantaran juga terjadi  penurunan harga jual CPO dan kernel dari hampir seluruh perusahaan sumber data.

Misalnya, untuk harga jual CPO, PTPN V mengalami penurunan sebesar Rp41,64 per kilogram, Sinar Mas Group mengalami penurunan harga sebesar Rp75,92 per kilogram, Astra Agro Lestari Group yang mengalami penurunan harga sebesar Rp77,28 per kilogram.

Sementara itu, untuk penjualan CPO pada Asian Agri Group mengalami penurunan harga sebesar Rp1,13 per kilogram, PT. Citra Riau Sarana mengalami penurunan harga sebesar Rp39,00 per kilogram dan hanya PT. Musim Mas juga mengalami kenaikan sebesar Rp91,00 per kilogram dari harga minggu lalu.

Sedangkan untuk harga jual kernel, Sinar Mas Group mengalami penurunan sebesar Rp78,50 per kilogram, Astra Agro Lestari Group mengalami penurunan harga sebesar Rp9,09 per kilogram, dan hanya Asian Agri Group yang mengalami kenaikan harga sebesar Rp99,82 per kilogram, dan PT. Citra Riau Sarana mengalami penurunan sebesar Rp10,00 per kilogram dari harga minggu lalu. (bpc3)

Berikut harga TBS sawit di Riau untuk periode 4 sampai 10 April 2018:
  • Umur 3 tahuhbRp1.341,97);
  • Umur 4 tahun Rp1.498,23); 
  • Umur 5 tahun Rp1.603,08); 
  • Umur 6 tahun Rp1.650,53); 
  • Umur 7 tahun Rp1.713,45); 
  • Umur 8 tahun Rp1.766,88); 
  • Umur 9 tahun Rp1.823,81);
  • Umur 10 sampai 20 tahun Rp1.874,49); 
  • Umur 21 tahun Rp1.829,31), 
  • Umur 22 tahun Rp1.783,41), 
  • Umur 23 tahun Rp1.738,23),
  • Umur 24 tahun Rp1.720,02), 
  • Umur 25 tahun Rp1.647,15).
  • Indeks K: 91,29 persen
  • Harga CPO: Rp7.982,04
  • Harga Kernel: Rp6.033,82.
Sumber : Bertuahpos.com, 3 April 2018
Share:

Rupiah Melemah Rp13.762

KATAKABAR- Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah. Rupiah bergerak di kisaran Rp13.762 per USD.
Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 9 poin atau 0,07% ke Rp13.762 USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.755-Rp13.767 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, pagi ini Rupiah menguat 10 poin atau 0,07% menjadi Rp13.761 per USD. Dalam catatan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.751 per USD hingga Rp13.765 per USD.
Seperti diketahui, Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,08% menjadi 90,046 pada akhir perdagangan Senin, 2 April 2018.
Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2301 dari USD1,2324 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi USD1,4041 dari USD1,4035 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot menjadi USD0,7653 dari USD0,7686.

Dolar AS dibeli 105,84 yen Jepang, lebih rendah dari 106,24 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS naik menjadi 0,9546 franc Swiss dari 0,9541 franc Swiss, dan menguat menjadi 1,2939 dolar Kanada dari 1,2893 dolar Kanada.
Sumber : Katakabar.com, 3 April 2018
Share:

OJK Terus Kembangkan Blended Finance untuk Biayai Infrastruktur

AKURAT.CO, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah terus mengembangkan penerapan pola blended finance sebagai salah satu instrumen keuangan untuk membiayai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Suistanable Development Goals (SDGs).

“OJK bersama Pemerintah serius mengembangkan blended finance ini sebagai salah satu instrumen keuangan untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menutup keterbatasan ruang fiskal, menarik sumber-sumber pendanaan internasional masuk ke Indonesia dan sekaligus berkontribusi pada kestabilan sistem keuangan kita,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam pernyataan resminya, Selasa (3/4).

Secara umum blended finance adalah proses pembiayaan yang melibatkan pihak swasta dan Industri Jasa Keuangan untuk mendukung proyek-proyek dalam pembangunan berkelanjutan dengan memadukan unsur keberlanjutan.

Menurut Wimboh, ide dasar dari blended finance adalah menciptakan skema pendanaan yang menarik bagi swasta dengan melibatkan pendanaan pemerintah dan lembaga internasional maupun filantropis yang bersifat soft loan, grant maupun guarantee mechanism.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dalam kesempatan yang sama kala itu mengatakan blended finance ini diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan antara lain ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata serta bermanfaat sosial.

Pada tahun 2015, Bappenas menyusun RPJMN dengan target pembangunan infrastruktur sebesar Rp 5,519 triliun, dimana 40%-nya bersumber dari APBN. Banyak target pembangunan infrastruktur tersebut relevan dengan pencapaian SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penyediaan infrastruktur untuk mendorong industri.

Untuk menutup kekurangan anggaran dibutuhkan kombinasi pembiayaan swasta dan pemerintah dalam untuk mencapai target tersebut. Kombinasi pembiayaan tersebut diharapkan dapat dicapai melalui cara-cara inovatif dalam menyusun struktur proyek dan tidak sekedar menggunakan pinjaman konvensional.

Target pemenuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia dari Pemerintah diperkirakan hanya mencukupi 25% dari seluruh total pembiayaan. Oleh karena itu, Pemerintah akan berupaya untuk menarik partisipasi pembiayaan dari sektor swasta guna memenuhi sisa kebutuhan pembiayaan.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mendorong implementasi dari blended finance melalui penyusunan struktur proyek yang lebih inovatif untuk menarik minat swasta, lembaga donor atau lembaga pembiayaan multilateral dalam membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkaitan dengan pencapaian SDGs.

"Saat ini, pemerintah telah memberikan penjaminan kredit, subsidi, maupun Viability Gap Fund (VGF) dan Availability Payment (AP) untuk proyek-proyek yang memiliki dampak ekonomi yang besar namun memiliki kelayakan keuangan yang kurang, terutama agar biaya bunga pinjaman bisa lebih kecil," ucap Luhut. []
Sumber : Akurat.co, 3 April 2018

Share:

Pendapatan Petani Mulai Meningkat

PELALAWAN (RIAUPOS.CO) - Petani sawit di Desa Lalang Kabung, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan semangat memanen hasil kebunnya. Pasalnya pada pekan ini, harga tandan buah segar (TBS) sawit mulai merangkak naik, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

“Ya alhamdulillah, meski harga TBS naik tipis dari pekan lalu, namun kami cukup gembira dan sangat semangat memanen hasil kebun sawit. Harga TBS pada pekan lalu Rp1.350 per kg, saat naik menjadi Rp1.400 per kg,”  jelas Syaputra (39) patani sawit Desa Lalang Kabung, Senin (2/4).

Diungkapkan pria yang memiliki kebun sawit seluas lima hektare ini, kenaikan harga TBS ini dipicu beberapa faktor. Salah satunya petani  tak perlu bingung menjual hasil panen karena ada pabrik lokal (Peron) yang baru berdiri beberapa bulan lalu dan cukup membantu.

“Dengan adanya Peron ini, menyebabkan terjadinya persaingan harga antar pabrik kelapa sawit (PKS), sehingga petani cukup diuntungkan. Harga jual yang ditawarkan kepada petani juga tinggi, sehingga sebagian petani rela melepas hasil panen mereka ke Peron. Jadi, para petani tidak susah menjual hasil panennya. Tinggal pilih saja, mau dijual ke PKS, tengkulak atau Peron,” ujarnya.

Ditambahkannya, selain harga TBS merangkak naik, faktor lain yang membuat gembira para petani mulai meningkatnya jumlah produksi. Hal ini disebabkan tercukupinya keperluan air pohon sawit. Dampak dari dari kondisi alam yakni musim hujan sejak beberapa pekan terakhir.

“Jadi, dampak hujan yang turun mengguyur sejak beberapa pekan terakhir, menyebabkan kondisi sawit menjadi semakin subur. Buah sawit semakin banyak. Mudah-mudahan harga TBS bisa naik lagi, sehingga membuat petani semakin sejahtera,” tutupnya.(amn) 
Sumber : Riaupos.co, 3 April 2018
Share:

Data Sembako Tak Transparan dan Tak Akurat, Pemprov Riau Sebut BI Pakai Data Perkiraan Saja

PEKANBARU - Pemprov Riau minta Bank Indonesia (BI) sebaiknya menggunakan data perkiraan saja untuk mengambil langkah kebijakan, terhadap penyelesaian masalah ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat di Riau.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi mengatakan jika membutuhkan data akurat dari hasil survei terlalu jelimat dan butuh waktu lama. Menurut dia data perkiraan saja sudah cukup bagi BI untuk melakukan upaya dalam menyelesaikan masalah kebutuhan pokok di Riau.

"Kalau harus pakai data hasil survei pula itu terlalu jelimat, rumit dan butuh waktu lama," katanya, Selasa 3 Maret 2018 di Pekanbaru.

Dia menambahkan, untuk mengetahui berapa kebutuhan sembako di Riau pada dasarnya bisa dihitung per komoditi saja. Misal berapa kebutuhan beras untuk dikonsumsi per orang.

"Anggaplah misalnya 12 kilo gram per jiwa, kalau di wilayah perkotaan berkisar pada angka 10 kilo gram per jiwanya. Tinggal hitung saja kan. Kalau meleset paling sedikit. Dulu waktu menjadi Kepala Dinas Perdagangan di Kepri saya pernah melakukan hal seperti ini dan hasilnya mendekati kebenaran," sambungnya.

Hijazi menegaskan, untuk masalah data pada prinsipnya tidak perlu dipersoalkan meskipun dalam mengambil suatu kebijakan memang dibutuhkan data lengkap. Namun menurutnya, karena masalah kebutuhan pokok masyarakat adalah kebutuhan mendesak. Maka sebaiknya upaya nyata harus segera dilaksanakan.

"Sembako itu kan suplainya bisa dimonitor. Itu hanya beras kan. Termasuk juga cabai dan komoditi kebutuhan pokok masyarakat lainnya," ujarnya. (bpc3)
Sumber : Bertuahpos.com, 3 April 2018
Share:

Rupiah akan Bergerak di Rentang Rp13.700-Rp13.730/Dollar AS

Jakarta -  Senin (2/4/2018) nilai tukar rupiah bergerak mixed. Senin (2/4/2018), Jakarta interbank spot dollar rate (Jisdor) berada di Rp 13.750 per dollar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah ini menguat jika dibandingkan dengan posisi Kamis (29/3) pada Rp 13.756 per dollar AS.
Sementara di pasar spot pukul 10.14 WIB, rupiah melemah ke Rp 13.754 per dollar AS. Rupiah melemah 0,19% jika dibandingkan dengan posisi 30 Maret 2018 lalu pada Rp 13.728 per dollar AS.

Rupiah di pasar spot akhir pekan lalu tetap buka meski tanggal merah. Jika dibandingkan dengan penutupan pada 29 Maret, rupiah di pasar spot masih menguat 0,09% dari posisi Rp 13.766 per dollar AS.Pergerakan rupiah yang mixed ini serupa dengan mata uang Asia. Di pasar spot, mata uang kawasan Asia pun seimbang, antara pelemahan dan penguatan. BEberapa mata uang yang melemah adalah rupee, rupiah, dollar Taiwan, yen, baht, dan yuan.

Indeks dollar hari ini cenderung melemah jika dibandingkan dengan akhir pekan lalu. Indeks yang mencerminkan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang utama dunia ini terkoreksi tipis ke 89,95 dari Jumat lalu di level 89,97.Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia, Ahmad Mikail menyampaikan, dollar AS berpotensi bergerak terbatas terhadap sejumlah mata uang utama dunia lainnya setelah data unemployment rate di Jerman menunjukkan penguatan di atas ekspektasi.

“Tercatat unemployment rate Jerman stabil di kisaran 3,5% lebih rendah 0,05% dari ekspektasi,” imbuhnya dalam riset hari ini.

Selain itu, data Personal Comsumption Expenditure (PCE) Index yang mengukur inflasi di AS pada bulan Februari menunjukkan pelemahan sebesar 0,2% secara bulanan. Rupiah pun kemungkinan bergerak menguat hari ini seiring potensi kembalinya investor asing ke pasar obligasi Indonesia. 

Hal ini didukung oleh penurunan imbal hasil US Treasury yang sudah mulai bergerak di bawah level 2,8%.Ahmad memprediksi, rupiah akan bergerak di rentang Rp 13.700—Rp 13.730 per dollar AS pada hari ini.
Sumber : GoRiau.com, 2 April 2018
Share:

Maret, Riau Alami Inflasi 0,55 Persen, Tembilahan Tertinggi di Sumatera

PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Kota Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau menjadi kota yang mengalami inflasi tertinggi di Pulau Sumatera dan tertinggi kedua di Indonesia selama periode Maret 2018.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Aden Gultom mengatakan, bahwa dari 82 kota di Indonesia yang menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK) 57 kota mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,10 persen, diikuti Tembilahan 1,38 persen, dan Tanjung 0,83 persen.

"Tembilahan inflasinya di atas Kota Pekambaru dan Dumai, karena bulan yang lalu terlampau rendah deflasi di Inhil belum nyampek inflasinya. Umumnya karena distribusi barang," kata Aden di Pekanbaru, Senin (2/4/2018).

Berdasarkan data yang dihimpun BPS, diketahui inflasi di Pekanbaru tercatat sebesar 0,56 persen, dan Dumai sebesar 0,05 persen. Dengan total keseluruhannya, tiga gabungan kota tersebut menyebabkan inflasi sebesar 0,55 persen.

Lanjut Aden, inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada enam kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan 1,68 persen, diikuti kelompok sandang 0,62 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,35 persen, kelompok kesehatan 0,31 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan masing-masing sebesar 0,06 persen.

"Sedangkan, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga  justru relatif stabil," tandasnya. ??????(R05/Mc)
Sumber : Riausky.com, 2 April 2018
Share:

Bayam dan Daging Ayam Ras Tangkal Inflasi Riau

PEKANBARU - Bayam dan daging ayam ras diantara komoditi yang menangkal lajunya inflasi di Riau sepanjang Maret 2018. Komoditi itu sejauh ini berhasil menahan laju inflasi di saat komoditi lain malah memberikan andil besar terhadap inflasi daerah.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Riau, Aden Gultom memgatakan, selain bayam dan ayam ras, komoditi lain yang menahan lajunya inflasi yakni angkutan udara dan telur ayam ras.

"Pada Maret 2018, Riau mengalami inflasi 0,55 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 134,56. Inflasi Tahun Kalender (Januari - Maret 2018) 0,85 persen, dan Inflasi Year on Year (Maret 2018 terhadap Maret 2017) 3,62 persen," katanya, Senin 2 April 2018 di Pekanbaru.
Dalam catatan BPS dari 3 kota yang dilakukan perhitungan uindek harga konsumen di Riau, semua kota itu inflasi. Kota Pekanbaru mengalami inflasi 0,56 persen, Dumai 0,05 persen, dan Tembilahan 1,38 persen.

"Inflasi Riau Maret 2018 terjadi karena adanya kenaikan harga pada 6 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan 1,68 persen, diikuti kelompok sandang 0,62 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,35 persen, kelompok kesehatan 0,31 persen, serta kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; dan kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan masing-masing sebesar 0,06 persen," ujar Aden.

Dia menambahkan, untuk kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga relatif stabil. Sementara Komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Riau antara lain, cabai merah, bawang merah, ketupat/lontong sayur, bawang putih, udang basah, ikan serai, bensin dan lain-lain.

"Dari 23 kota di Sumatera yang menghitung IHK, 19 kota mengalami inflasi, dengan Inflasi tertinggi terjadi di Kota Tembilahan sebesar 1,38 persen, diikuti oleh Sibolga 0,79 persen, dan Jambi 0,63 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Dumai sebesar 0,05 persen," sambungnya.

Aden menyebut, deflasi terjadi di 4 kota, yang terbesar terjadi di kota Lhokseumawe dengan deflasi sebesar 0,25 persen. Di Indonesia, dari 82 kota yang menghitung IHK, 57 kota mengalami inflasi, dengan inflasi tertinggi terjadi di Jayapura sebesar 2,10 persen, diikuti Tembilahan 1,38 persen, dan Tanjung 0,83 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Sumenep sebesar 0,01 persen.

"Deflasi terjadi di 25 kota, yang terbesar terjadi di kota Tual dengan deflasi sebesar 2,30 persen," ujarnya. (bpc3)
Sumber : Bertuahpos.com, 2 April 2018
Share:

Ketersediaan Sembako di Riau Jelang Ramadan Tengah Diinventarisir

PEKANBARU - Sekitar sebulan jelang masuknya bulan Ramadan, Pemprov Riau tengah menginventarisir ketersediaan sembako di Riau untuk ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat selama bulan puasa.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Riau, Yulwiriati Moesa kepada bertuahpos.com, Senin 2 April 2018 di Pekanbaru.

Yul mengatakan, tahapan invetarisasi ini akan melibatkan Tim Satgas Pangan dari Polda Riau, dan Badan Urusan Logistik (Bulog) Drive Riau-Kepri.

Tahap awal akan dilakukan pertemuan untuk mengumpulkan sejumlah data ketersediaan sembako di Riau, bagi data yang dipegang Bulog kemudian dicocokkan dengan data yang dimiliki oleh Disperindag, Kop, UMK Riau.


"Kami akan duduk dulu, nanti setelah itu baru akan kita cocokkan. Nantikah keliatan apakah cukup atau masih kurang. Kalau masih kurang apa langkah-langkah yang harus dilakukan," tambahnya.

Langkah selanjutnya, kata Yul, baru akan dilakukan tinjauan ke lapangan. Pihaknya bersama Bulog dan Stagas Pangan akan melihat langsung ke sejumlah agen distributor sembako di Pekanbaru. 
Langkah ini juga akan diikuti oleh kabupaten/kota.

"Makanya sekarang ini kami masih inventarisasi dulu semuanya. Nanti informasi selanjutnya akan disampaikan kepada masyarakat," sambungnya. (bpc3)
Sumber : Bertuahpo.com, 2 April 2018
Share:

Harga Batu Bara Gerus Laba PLN

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Capaian laba bersih PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada 2017 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang tahun lalu, PLN mencatat laba bersih Rp4,42 triliun. Lebih rendah daripada laba pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu Rp8,15 triliun.

Penurunan laba tersebut dipicu kenaikan biaya energi primer batu bara. ’’Harga batu bara naik signifikan sejak akhir 2016. Padahal, 58 persen produksi listrik PLN berasal dari energi primer batu bara,’’ ujar Direktur Keuangan PT PLN Sarwono Sudarto saat paparan laporan keuangan PT PLN, Rabu (28/3).

Dia melanjutkan, pada 2017, biaya pokok produksi PLN naik Rp16,46 triliun karena kenaikan harga batu bara yang menyesuaikan HBA (harga batu bara acuan) pasar. Di sisi lain, pendapatan usaha PLN tahun lalu naik 14,6 persen menjadi Rp225,29 triliun.

Itu terjadi seiring pertumbuhan penjualan listrik 7,1 terawatt hour (TWh) selama 2017 jika dibandingkan dengan 2016. ’’Seiring dengan pertumbuhan produksi listrik tersebut, beban usaha perusahaan pada 2017 naik Rp21,02 triliun atau 8,3 persen menjadi Rp275,47 triliun,’’ ungkap Sarwono.(agf/c18/fal/jpg) 
Sumber : Riaupos.co, 29 Maret 2018
Share:

Jelang Ramadhan, Permintaan CPO dari Timur Tengah dan Afrika Utara Meningkat, Imbasnya Harga Sawit di Riau Alami Kenaikan

PEKANBARU - Kenaikan permintaan dari kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara menjadi salah satu pendorong kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) selama sepekan ini.


Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau, Tengku Neni Mega Ayu mengatakan, bahwa harga CPO juga meningkat karena adanya kenaikan permintaan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng bulan Ramadhan nanti.

"Kenaikan sudah mulai terlihat pada akhir Maret hingga satu bulan sebelum Ramadhan," kata Tengku Neni di Pekanbaru, Minggu (1/4/2018).Ditambah lagi, lanjut Tengku, saat ini masih diterapkan penangguhan pajak ekspor CPO Malaysia dan baru berakhir pada 7 April nanti sehingga mendorong ekspor membaik.

"Selain itu nilai ringgit Malaysia juga sedang melemah terhadap dollar Amerika Serikat," tambah Tengku.

Alhasil, industri perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau selama sepekan ini mendapat 
"angin segar". Pasalnya, harga penetapan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Riau mulai mengalami kenaikan sebesar Rp25,71 per kilogram.

"Periode 28 Maret hingga 3 April mendatang ada kenaikan lagi meski kenaikannya tipis, yaitu sebesar Rp25,71 per kilogram. Ini jauh lebih baik dibandingkan minggu lalu mengalami penurunan berturut-turut,"  urainya.

Berikut penetapan Harga TBS Provinsi Riau periode 28 Maret-3 April 2018 ; 
kelapa sawit umur 3 tahun sebesar Rp1.343,47; 
kelapa sawit umur 4 tahun Rp1.499,92; 
kelapa sawit umur 5 tahun Rp1.604,89; 
kelapa sawit umur 6 tahun Rp1.652,39; 
kelapa sawit umur 7 tahun Rp1.715,37.
Selanjutnya, kelapa sawit umur 8 tahun Rp1.768,87; 
kelapa sawit umur 9 tahun Rp1.825,85; 
kelapa sawit umur 10 tahun-20 tahun Rp1.876,60; 
kelapa sawit umur 21tahun Rp1.831,36.
Kemudian, kelapa sawit umur 22 tahun Rp1.785,39, 
kelapa sawit umur 23 tahun Rp1.740,16, kelapa sawit umur 24 tahun Rp1.721,92, 
dan kelapa sawit umur 25 tahun Rp1.648,95. Â ***
Sumber : Goriau.com, 1 April 2018
Share:

Pajak Pertalite Turun, Pemprov "Putar Otak" Cari PAD Lain

PEKANBARU - DPRD Riau sudah sahkan revisi Perta pertalite dari 10 persen menjadi 5 persen. Dengan demikian pendapatan asli daerah (PAD) Riau dan kabupaten/juga akan turun. Pemprov Riau tidak lagi bisa berharap banyak dengan pajak bahan bakar khusus ini. Solusinya "putar otak" untuk mencari pendapatan lain.

Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi. Dia mengatakan salah satu cara untuk menutupi kekurangan dari pajak ini, yakni dengan memaksimalkan pendapatan disektor retribusi dan dan regulasi perpajakan daerah. Dia meyakini jika ini dimaksimalkan maka penurunan pendapatan karena pajak pertalite turun tidak begitu terasa.

"Memang dalam jangka pendek akan pengaruh kepada pendapatan daerah. Pemprov juga akan berupaya mengoptimalkan pendapatan di sektor lain, serta potensi pajak daerah lainnya. PBBKB sendiri merupakan pajak yang dipungut Pemprov dengan cara bagi hasil kepada Pemdakab/kota," katanya, Kamis 29 Maret 2018.

Dia menambahkan, dampak yang begitu terasa terhadap turunnya pajak pertalite akan dirasakan oleh kabupaten/kota. Sebab dalam peraturannya, Pemkab/kota dapat jatah sebesar 70 persen dari total keseluruhan pajak tersebut. Sedangkan Pemprov Riau hanya dapat jatah sebanyak 30 persen.

Hijazi juga mendorong kepada Pemkab/kota untuk berinisiatif mencari tambahan lain untuk pendapatan asli daerah. Itu artinya Pemkab/kota harus bekerja lebih keras agar pendapatan daerah bisa terealisasi maksimal.

"Kalau kami di Pemprov Riau, akan mengoptimalkan potensi lainnya," ujarnya. (bpc3)
Sumber : Bertuahpos.com, 29 Maret 2018
Share: