Harga Terus Anjlok, Pemerintah Hapus Sementara Pungutan Turunan Sawit

Senin, 26 November 2018

RIAU1.COM - Harga sawit kian anjlok, guna membantu industri sawit si tengah kondiai seperti ini, pemerintah memutuskan untuk menghapus sementara pungutan bagi produk minyak sawit mentah (crude palm oil/cpo) dan seluruh turunannya.

"Setelah berdiskusi panjang kami kemudian sepakat bahwa pungutan kelapa sawit dan turunan untuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) itu dengan harga yang sangat rendah diputuskan untuk dinolkan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com Senin (26/11).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2018, besaran pungutan ekspor sawit terbagi menjadi 50 Dollar AS per ton untuk CPO, 30 Dollar AS untuk produk turunan pertama dari CPO, dan 20 Dollar AS untuk turunan kedua.

"Nah itu yang sekarang kami nol kan, jika harga membaik menjadi 500 Dollar AS per ton, maka pungutan akan dinaikkan menjadi 25 Dollar AS per ton untuk CPO, 10 Dollar AS untuk produk turunan pertama dari CPO, dan 5 Dollar AS untuk turunan kedua.

Lalu jika harga sudah kembali menyentuh 550 Dollar AS per ton, maka aturan pungutan kembali seperti semula.

Read More

Awali Pekan, Rupiah Lanjutkan Penguatan

Kompas.com - 26/11/2018, 10:28 WIB Ilustrasi rupiah dan dollar AS(THINKSTOCKS) JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS pada awal pekan ini masih melanjutkan kenaikannya. Di pasar spot Senin (26/11/2018), berdasarkan data Bloomberg pukul 10.12 WIB, mata uang Garuda berada di posisi Rp 14.535 naik 0,06 persen dibandingkan penutupan pekan lalu pada 14.544. Sementara Jakarta Interspot Dollar Rate (JISDOR) yang dirilis Bank Indonesia hari ini, rupiah berada di level Rp 14.551 per dollar AS, naik tipis dibandingkan akhir pekan lalu di posisi 14.552. Divisi Riset Panin Sekuritas menyebut, pagi ini dollar AS bergerak mixed. "Tetapi, mata uang ASEAN didominasi penguatan," sebutnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Awali Pekan, Rupiah Lanjutkan Penguatan", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/26/102834626/awali-pekan-rupiah-lanjutkan-penguatan. 

Editor : Erlangga Djumena

Read More

BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran

Kompas.com - 26/10/2018, 17:45 WIB Berdasarkan data BPS yang dihitung dengan metode baru, Indonesia mengalami surplus produksi beras tahun 2018 sebanyak 2,8 juta ton (DOK Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik ( BPS) menyampaikan Indonesia mengalami surplus beras 2,85 juta ton selama 2018. Meski demikian, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan Indonesia masih tetap impor beras sebesar 2 juta ton. Hal itu terkait ketersediaan beras yang menyebar di masyarakat sulit dikelola langsung oleh pemerintah. "Pengelolaan beras yang bisa dilakukan pemerintah hanya yang berada di Bulog," kata Suhariyanto di Jakarta, beberapa hari lalu, Rabu (24/10/2018). Pengamat ekonomi Suropati Syndicate, Muhammad Ardiansyah Laitte mengkritisi niatan BPS tersebut.   Dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (26/10/2018), alumnus magister Universitas Indonesia ini mengatakan, apa yang disampaikan BPS sangat kontradiktif. Ini karena data BPS sendiri menunjukkan negeri ini surplus beras, tetapi membenarkan masih tetap impor beras sebanyak 2 juta pada 2018. "Saya apresiasi telah dirilis data beras terbaru. Ini akan mengakhiri polemik tentang beras. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan BPS,” ujar pria yang biasa disapa Alle di Jakarta, Jumat (26/10). Dia menekankan, data beras terbaru hasil metode kerangka sampel area (KSA) sesungguhnya baru pada tahap rilis secara nasional. Data tersebut belum menghitung angka per kecamatan dan kabupaten. BACA JUGA: Beras Surplus 2,85 Juta Ton, Kepala BPS Sebut Masih Perlu Hati-hati “Publik menunggu data detail untuk dasar, kami memantau fakta lapang. Berikutnya perlu segera dihitung angka mundur hingga 10 atau 20 tahun terakhir dan disebarkan ke publik serta lembaga dunia,” terang Alle. Alle menambahkan beberapa hal menjadi catatan luas panen. Contohnya apabila menggunakan data luas baku sawah 7,1 juta hektar (ha), lantas bagaimana nasib petani ayng menanam padi di luar luas baku sawah sehingga tidak dihitung. Menurut dia, ada banyak padi ladang, padi gogo, dan rawa yang ditanam di kebun, ladang, belukar, rawa, areal hutan, dan areal sementara tidak diusahakan masuk dalam perhitungan tesebut. “Apakah diabaikan, padahal luasnya sangat signifikan,” imbuhnya. Meski demikian, Alle menegaskan bahwa data surplus beras ini layak diapresiasi karena menunjukkan ada dampak dari program-program pertanian. Surplus beras 2,85 juta ton menandakan produksi berlebih dan melimpah dibandingkan konsumsi. “Jelas jelas mubadzir atau sia-sia itu impor beras 2 juta ton. Sekarang ini publik bertanya-tanya mengkaitkan antara rilis data dengan impor ini. BPS ikut-ikutan bicara impor, ada apa ini? BPS ya agar fokus pada data saja,” ungkapnya. Pengamat ekonomi Suropati Syndicate, Muhammad Ardiansyah Laitte mengatakan, impor beras yang diminta BPS mengada-ada. Ia menyatakan itu di Jakarta, Jumat (26/10/2018)(DOK. Humas Kementerian Pertanian RI) Oleh sebab itu, Alle menilai kebijakan dan realisasi impor ini harus dievaluasi. Sebab Impor hanya membuang-buang devisa dan merugikan petani. BACA JUGA: Beda dengan BPS, Kementan Sanggah Data Produksi Berasnya Palsu Bahkan impor, kata dia, bertentangan dengan upaya pemerintah yang terus mendorong ekspor di tengah situasi sulit menghadapi perang dagang (trade war) yang terjadi saat ini. "Waktu lalu ada yang bilang, bila tidak impor akan tewas kita. Ya jangan begitulah. Ini data sudah surplus, jadi tidak bakalan tewas. Justru sebaliknya, bila tidak impor akan tewas para pehobi impor itu,” tuturnya. Lebih lanjut Alle menjelaskan, agar fair mendapat data yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah. Metode KSA harus dikombinasikan dengan sensus beras. Cukup sekali Sensus bisa dijadikan pijakan data yang kredibel dan valid. “Metode KSA bisa dianggap sebagai menyelesaikan masalah dengan menyisakan masalah pula jika tidak dilengkapi dengan sensus, maupun pendataan terbaru sebaran stok beras di petani, penggilingan, gudang, toko dan pedagang, di konsumen, warung hotel seta restoran,” jelasnya. “Saya setuju dengan Kepala BPS bahwa stok sebagian besar ada di rumah tangga yang sulit dikendalikan bila dibutuhkan pemerintah. Tapi Kepala BPS tidak menyajikan angka stoknya Survei Kajian Cadangan Beras (red.SKCB) 2015 itu sehingga seolah tidak gamblang,” pintanya. Alle mengungkapkan hasil survei SKCB BPS 2015 itu di 31 Maret 2015 ada stock beras 7,97 juta ton, lalu 31 Juni stock 10,02 juta ton dan 30 September 2015 stock 8,85 juta ton. Dengan begitu, stock sangat tinggi berkisar 7,9 hingga 10 juta ton. Bahkan beberapa kali Sucofindo survei sejak 2007 hingga 2012, stock beras berkisar 6 hingga 9 juta ton beras BACA JUGA: Jangan Sampai Data Baru BPS Jadi Alasan Impor Pangan 2019 “Artinya survei BPS 2015 ini menjadi kontradiktif dengan angka surplus metode KSA sebesar 2,85 juta ton. Kelihatan janggal dan berbeda jauh untuk dicermati,” ungkap Alle. Namun demikian, Alle menegaskan jika mengacu data stock beras hasil SKCB BPS maupun data surplus hasil KSA, bukan berarti neraca beras defisit. Pasalnya, program pembangunan pertanian sudah menuju modern sehingga mampu menyediakan pangan ke depannya. “Jadi jangan percaya bila ada yang bilang neraca beras tidak aman. Saya optimis neraca beras sangat aman hingga tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya mengingat infrastruktur pertanian yang dibangun selama ini semakin kuat. Pondasi pertanian sudah mantap untuk akselerasi,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPS Anjurkan Impor Beras, Pengamat Heran", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/26/174500626/bps-anjurkan-impor-beras-pengamat-heran. 

Editor : Mikhael Gewati

Read More

BPS: Data Statistik Sektoral Belum Konsisten

 AMBARANIE NADIA KEMALA MOVANITA Kompas.com - 26/11/2018, 15:31 WIB Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto(KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA) JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS) Suhariyanto mengatakan, seringkali dijumpai data yang dihimpun BPS berbeda dengan hasil statistik sektoral di daerah. Statistik sektoral, kata dia, dihimpun oleh pemerintah daerah (pemda), institusi, maupun dinas setempat. Sementara data yang dikelola BPS merupakan statistik dasar. Menurut Suhariyanto, bisa jadi inkonsistensi data tersebut disebabkan bedanya metodologi yang digunakan. "Datanya belym konsisten karena adanya perbedaan konsep dan metodologi. Jika diproses berbeda, maka akan beda hasilnya," ujar Suhariyanto di Jakarta, Senin (26/11/2018). Suhariyanto mengatakan, mekanisme pengumpulan data statistik sektoral menggunakan metode yang tidak baku. Sementara BPS mengacu pada konsep definisi internasional yang diakui Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Baca juga: BPS: Revolusi Industri 4.0, Indonesia Butuh Sistem Satu Data Misal, kata dia, soal data jumlah guru di Yogyakarta pada 2015-2016. Data yang diolah pemda dan yang dihimpun oleh pusat terdapat perbedaan cukup signifikan, hingga sekira 900. Kemungkinan penyebab lain inkonsistensi data tersebut adalah jangka waktu pengambilan datanya. "Ini menunjukkan masih ada ketidakkonsistenan di nasional dan daerah. Ini perlu jadi perhatan semua karena perbedaan kecil pun bisa menjadi masalah dalam pengambilan kebijakan," kata Suhariyanto. Selain itu, Suhariyanto menduga tenaga statistik di daerah memiliki keterbatasan, baik dari segi jumlah maupun pengetahuan. Ke depannya, BPS akan memberi panduan dan pelatihan untuk tenaga statistik di daerah agar memiliki pemahaman yang seragam. Baca juga: Ini Tantangan BI Sediakan Data Statistik yang Berkualitas Selain itu, BPS akan mengerahkan lulusan Sekolah Ilmu Statistik (STIS) ke Pemda maupun dinas di daerah-daerah untuk membantu pengumpulan data dan merumuskannya dalam penelitian. Yang terpenting adalah adanya suatu sistem yang merangkum data-data dari pusat hingga daerah. BPS telah membuat suatu sistem bernama Sistem Data Statistik Terintegrasi (Simdasi) sebagai landasan untuk meningkatkan validitas data dan kualitas pembangunan. "Juga meningkatkan integritas data di mana satu data dapat dipakai satu sistem yang terintegrasi," jelas Suhariyanto.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BPS: Data Statistik Sektoral Belum Konsisten", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/26/153125926/bps-data-statistik-sektoral-belum-konsisten. 
Penulis : Ambaranie Nadia Kemala Movanita 
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Read More

Resmi! DPRD Pekanbaru Sahkan APBD 2019 Sebesar Rp 2,56 T

Penulis : admin | Senin, 19 November 2018 - 21:01 WIB

PENANDATANGANAN - Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sahril, melakukan penandatanganan berita acara pengesahan APBD Tahun 2019 di Gedung DPRD Kota Pekanbaru | Istimewa

Beritariau.com Pekanbaru - DPRD Kota Pekanbaru menggelar Rapat Paripurna Pengesahan APBD 2019, Senin (19/11/18). APBD Pekanbaru 2019 yang disahkan sebesar Rp 2,56 triliun. 

"APBD Pekanbaru tahun 2019 yang disahkan yakni Rp 2,56 triliun, terdiri dari PAD sebesar Rp 2,1 triliun, dana perimbangan dan sebagainya," Kata Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti SH MH 

Dia mengatakan, bahwa berdasarkan Nota Keuangan Pemko yang disampaikan sebelumnya, anggaran yang disiapkan dalam APBD 2019 di peruntukkan bagi pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta pembangunan ekonomi kemajuan kota dan pembangunan kerjasama wilayah Pekan Sikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan).

"Proses pembahasan APBD yang dilakukan berlangsung alot, mulai dari tingkat komisi yang dilaporkan ke Banggar. Selanjutnya banggar melaporkan dalam paripurna pengesahan ini," terang Ida.

Menurut Ida, nilai APBD 2019 Rp 2,56 triliun mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBD 2018 Rp 2,4 triliun sebesar Rp 86 miliar. Sejalan dengan pengesahan ini, program Pemko Pekanbaru yakni PMBRW juga dianggarkan di APBD 2019.

"Banggar menyarankan, agar anggaran untuk program PMBRW dapat dilaksanakan sesuai aturan. Yang paling penting di sini, Banggar meminta agar Pemko menindaklanjuti temuan BPK terhadap kegiatan OMS dan lainnya," pinta Ida.

Paripurna ini sendiri dipimpin langsung Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH, di dampingi Wakil Ketua Sigit Yuwono ST, serta anggota dewan lainnya.

Sementara dari Pemko, langsung dihadiri Walikota Pekanbaru Firdaus MT, yang juga semua semua pejabat eselon di lingkungan Pemko Pekanbaru. 

Ketua DPRD Pekanbaru Sahril SH meminta, dengan disahkannya APBD ini, maka Pemko harus segera menyesuaikan anggaran yang sudah ditetapkan di masing-masing OPD. "Kita harapkan di awal tahun sudah bisa dibelanjakan," pinta Sahril.

Walikota Pekanbaru Firdaus MT menyampaikan ucapakan terima kasih kepada seluruh anggota dewan, yang sudah melakukan pembahasan dan mempertajam program-program pembangunan dalam APBD. Diharapkan APBD menjadi stimulus dalam pembangunan kota ini. 

"Kami sangat mengapresiasi terhadap kerja para anggota dewan. Kita tahu kemampuan APBD sangat kecil, makanya ada dukungan dari pihak lain. Seperti Pemprov Riau, serta dukungan dunia usaha. Termasuk juga dukungan pihak kepolisian, TNI dan pihak lain dalam menjaga keamanan, sehingga investor mau berinvestasi," tutupnya. [bam]

Berikut rincian Anggaran Semua OPD Pemko Pekanbaru di APBD Tahun 2019

1. Disdik Rp 97 M

2. Diskes Rp 159 M

3. Dinas Rp PUPR 415 M

4. Dinas Rp Perkim 39 M

5. Satpol PP Rp 18,9 M

6. Damkar Rp 20 M

7. Badan Penanganggulan Bencana 4 M

8. Dinsos Rp 5,8 M

9. Disnaker Rp 5,5 M

10. Dinas Pemberdayaan perempuan dan Anak Rp 3,9 M

11. Dinas Ketahanan Pangan Rp 3,1 M

12. Dinas Pertanian Rp 37 M

13. DLHK Rp 98,8 M

14. Disdukcapil Rp 7,8 M

15. Distarduk-KB Rp 8,9 M

16. Dishub Rp 135,5 M

17. Diskominfo Rp 23,1 M

18. Dinas Koperasi dan UMKM Rp 4,8 M

19. DPM-PTSP Rp 18,7 M

20. Dispora Rp 7,4 M

21. Disbudpar Rp 6,09 M

22. Dinas Pustaka dan Arsip Rp 5,6 M

23. Dinas Pertanian Rp 9,8 M

24. Disperindag Rp 16,2 M

25. Bapedda Rp 11 M

26. Bapenda Rp 19 M

27. BPKAD Rp 24,1 M

28. BPK-SDM Rp 11,8 M

29. Balitbang Rp 4,02 M

30. Sekretariat Daerah Rp 112,1 M

31. Sekretariat DPRD Rp 79,8 M

32. Kesbangpol Rp 3,4 M

33. Inspektorat Rp 5,7 M

34. Anggaran untuk 12 kecamatan Rp 78,6 M

Read More

Kepala BPS Ungkap Penyebab Data Pemerintah Pusat dan Daerah Kerap Berbeda

Merdeka.com

26 Nov 2018, 12:47 WIB

• 0

18

Kantor BPS.

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengatakan hingga saat ini masih ditemukan ketidaksesuaian data sektoral antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Data yang dikumpulkan Kementerian/Lembaga Pusat berbeda dengan data yang dikumpulkan dinas atau instansi di daerah.

Sebagai contoh, terjadi perbedaan data jumlah guru Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Yogyakarta antara Kementerian dengan Dinas di daerah. Data Kementerian mencatat pada tahun 2015/2016, jumlah guru SD di Yogyakarta berjumlah 20.809 orang. Namun jika menilik data daerah, jumlah guru SD berjumlah 19.897. Jadi ada selisih 912 orang.

"Kemana yah gurunya. Ngumpet atau kemana? Ataukah me-record-nya pada waktu yang berbeda. Begitu juga jumlah murid SD di sana. Ada perbedaan sekitar 1.265," kata dia, dalam diskusi 'Satu Data Indonesia', di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Dia menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian data pemerintah pusat dan daerah. Salah satunya berkaitan dengan metode pengumpulan data. Data yang berbeda bisa disebabkan perbedaan metodologi pengumpulan data yang dipakai Pemerintah Pusat dengan Dinas atau Instansi di daerah.

"Mungkin karena terjadi perbedaan metodologi. Semua data mentah yang sama tapi diproses dengan metodologi yang berbeda maka hasilnya akan berbeda," jelas Kecuk.

Selain metodologi, ketidaksesuaian data bisa juga disebabkan oleh berbedanya waktu pengumpulan data yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. "Perbedaan waktu. Kalau kita bicara data yang pada awal tahun berbeda dengan dengan pada akhir tahun," ujar dia.

"Atau jangan-jangan itu disebabkan oleh ketidaktelitian," imbuh dia.

Karena upaya memperbaiki kualitas pengumpulan data harus terus dilakukan. Sebab perbedaan data akan sangat berdampak pada proses pengawasan terhadap satu sektor serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sektor bersangkutan.

"Perbedaan data yang kecil pun akan menjadi masalah untuk perencanaan dan monitoring," tandasnya.

Read More

BPS Akui Tak Mudah Kumpulkan Data Transaksi E-commerce

Merdeka.com

26 Nov 2018, 14:32 WIB

• 1

14

Ilustrasi e-Commerce (iStockPhoto)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kecuk Suhariyanto mengakui pihaknya masih kesulitan untuk mengumpulkan data transaksi jual beli online alias e-commerce.

BPS pun masih membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk mengumpulkan seluruh data transaksi e-commerce.

“E-commerce kita masih butuh waktu, ya. Agak susah karena memang ini sesuatu yang baru. Tapi kita harapkan pelan-pelan lah ya,” kata dia, di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Menurut dia, sejauh ini sudah ada beberapa pelaku usaha, terutama pelaku e-commerce skala besar yang memberikan datanya. Namun demikian data tersebut masih belum cukup.

"Sebenarnya teman-teman pelaku e-commerce sudah banyak yang memberikan data. Tapi yang masuk meski pelaku utama tapi menurut kita masih kurang lah ya. Jadi nampaknya saya masih perlu duduk lagi dengan teman-teman pelaku,” ujar dia.

“Kalau sekarang paling kita dapat patern-patern besarnya aja. Misal, komoditas yang paling banyak dibeli lewat online adalah yang berkaitan dengan fashion, alat kecantikan, alat elektronik, tiket, pemesanan hotel dan sebagainya,” imbuhnya.

Karena itu, pihaknya masih terus mengajak para pelaku usaha e-commerce untuk menyampaikan data transaksinya. Sebab data-data tersebut penting untuk menyusun peta jalan e-commerce Indonesia.

2 dari 2 halaman

---

Dua Tantangan yang Harus Dihadapi Pengusaha e-Commerce di RI

Ilustrasi e-Commerce (iStockPhoto)

Bisnis jual beli online atau e-commerce terus menunjukkan pertumbuhan di Indonesia. Meski demikian, ternyata masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk membuat bisnis e-commerce di Tanah Air terus berkembang.

Kendala tersebut terkait dengan masalah logistik dan perkembangan literasi keuangan di Indonesia. Hal ini diungkapkan Marketing Manager Shopee Indonesia Monica Vionna di Bangkok, Thailand.

"Logistik masih menjadi kendala tersendiri, itu karena mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan berbeda dengan negara lain seperti Singapura," jelas dia saat acara Program Seller Exchange antara Kampus Shopee Indonesia dan Shopee University Thailand, seperti dikutip Sabtu (24/11/2018).

Read More

Di Kuartal III Tahun 2018, PGN Raih Laba Bersih Rp 3,06 Triliun

Kompas.com - 12/11/2018, 15:37 WIB PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) melakukan pengaliran gas (gas in) ke pabrik oleochemical milik PT Musim Mas Martubung Plant yang terletak di Jalan Rawe, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, Medan, Sumatera Utara. (Dok. Humas PGN) KOMPAS.com - PT Perusahaaan Gas Negara Tbk ( PGN) sampai dengan Kuartal III Tahun 2018 berhasil membukukan pendapatan sebesar 2,45 miliar dolar AS. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya 2,17 miliar dolar AS. Pendapatan emiten berkode PGAS tersebut terutama diperoleh dari hasil Penjualan Gas 1,94 miliar dolar AS dan penjualan minyak dan gas 442 juta dolar AS. Sedangkan Laba Operasi Interim Konsolidasian selama triwulan 3 adalah 390 juta dolar AS, dengan laba bersih 218 juta dolar AS atau Rp 3,06 triliun (kurs rata-rata Rp 14.048). Sementara itu, untuk EBITDA (Laba sebelum bunga dan pajak) juga meningkat menjadi sebesar 701 juta dolar AS, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 636 juta dolar AS. "Kami melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian yang sedang mengalami perlambatan," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, di Jakarta, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima Senin (12/11/2018). Selama periode Januari hingga Oktober 2018, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 828,98 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Rinciannya adalah sepanjang Kuartal III pada 2018 volume gas distribusi sebesar 800,10 MMscfd dan volume transmisi gas bumi sebesar 28,88 MMscfd. Rachmat mengatakan, sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan perekonomian nasional, PGN optimistis kinerja perusahaan juga akan semakin baik. Meskipun kondisi perekonomian mengalami perlambatan, PGN tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat. Baca juga: PGN Sambung Jaringan Gas 56,9 Km di Probolinggo PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional. Pada kuartal III Tahun 2018, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 35,75 km. Adapun, saat ini total jaringan pipa gas PGN mencapai lebih dari 7.516,70 km atau setara dengan 80 persen dari jaringan pipa gas bumi hilir nasional. Dari infrastruktur tersebut, PGN telah menyalurkan gas bumi ke 1.739 pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik. Lelu 1.984 pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta 177.710 pelanggan rumah tangga yang dibangun dengan investasi PGN. Pelanggan Gas Bumi PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong, Papua Barat. Saat ini, PGN juga telah mengelola dan menyalurkan gas bumi untuk sektor transportasi melalui 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU). Selain itu, untuk menunjang penyaluran serta kehandalan jaringan dan pasokan gas ke Pelanggan, PGN juga mengoperasikan 2 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yakni di Jawa Barat dan Lampung. Pada tahun ini, PGN banyak pula melakukan terobosan, salah satunya melalui program 360 degree solution. Dalam program ini, PGN dapat menghadirkan gas bumi dari hulu hingga hilir sesuai kebutuhan masyarakat di berbagai segmen pengguna gas. Perlu diketahui PGN memiliki Saka Energi yang menyediakan gas bumi di sektor hulu. Ini karena PGN mengembangkan produk gas bumi yakni Liquefied Natural Gas (LNG) yang dilakukan oleh PT PGN LNG Indonesia. Lalu melakukan penyaluran CNG melalui anak usaha PT Gagas Energi Indonesia, sampai melalui anak usaha PGN lainnya. PGN juga dapat menyediakan pasokan gas bumi, listrik, pasokan bahan bakar gas untuk transportasi hingga jasa Engineering, Procurement and Construction (EPC) hingga Informasi Tekonologi Komunikasi bagi para pengguna gas atau pelanggan PGN. "Investasi infrastruktur pipa gas bumi yang dibangun PGN hampir seluruhnya tidak mengandalkan APBN, sehingga tidak membebani negara. Dan, PGN terus berkomitmen memperluas pemanfaatan gas bumi dengan membangun infrastruktur gas bumi di berbagai daerah," ungkap Rachmat. Saat ini, sejumlah proyek infrastruktur sedang digarap PGN, mulai dari proyek pipa gas transmisi Duri-Dumai sepanjang 67 km termasuk pipa distribusi gas di Dumai sepanjang 56 km. Kemudian pengembangan infrastruktur pipa transmisi gas bumi West Natuna Transmission System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau. PGN juga mengembangkan pipa gas bumi di Muara Karang-Muara Bekasi sepanjang 42 km. PGN pun masih dalam proses membangun jaringan pipa distribusi gas bumi di Pasuruan, Mojokerto. "PGN terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas nasional, walau di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik," tutup Rachmat. Membangun perekonomian nasional PGN adalah perusahaan milik negara yang dibentuk oleh Pemerintah RI dengan tujuan untuk membangun perekonomian nasional dengan mengutamakan kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual. Hal ini sesuai dengan Pepres No. 19 Tahun 1965 yang menjadi dasar hukum dilahirkannya PGN sesuai Peraturan Presiden No. 19 tahun 1965. Dalam menjalankan amanat tersebut, PGN merintis pengembangan jaringan pipa gas bumi sejak 1974. Saat ini lebih dari 9.763 km pipa transmisi dan distribusi yang berhasil dibangunnya. Baca juga: Dongrak Kinerja Perekonomian, PGN Dukung Pengembangan Kawasan Industri PGN mampu memasok 835,56 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) gas bumi untuk keperluan pembangkit listrik, industri, usaha komersial termasuk restoran, hotel dan rumah sakit, SPBG serta rumah tangga. Sebagai upaya peningkatan transparansi dan kemudahan mendapatkan dana untuk pengembangan infrastruktur gas, pada 2003 Pemerintah atas persetujuan DPR mengambil langkah untuk menjadikan PGN sebagai perusahaan terbuka. Saat ini sebesar 56,97 persen saham seri B PGN dimiliki oleh PT Pertamina (Persero) dan sekitar 43,03 persen dikuasai publik dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sementara itu, Pemerintah RI tetap memegang satu saham dwiwarna perusahaan. Sejalan dengan meningkatnya permintaan terhadap gas bumi di dalam negeri dengan sumber yang terbatas, PGN terus berusaha mencari solusi strategis untuk menjamin suplai bagi para konsumen dan mencegah kelangkaan gas bumi di beberapa wilayah. PGN terus mencari suplai gas baru, terutama dari lokasi yang dekat dengan infrastruktur yang ada, serta berupaya mendapatkan volume yang lebesar untuk dialokasikan pada penggunaan di pasar dalam negeri. Video Pilihan Perekonomian Triwulan III Tumbuh 5,17% Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: Komitmen PGN untuk Negeri EditorMikhael Gewati TAG: PGN Berita Terkait PGN Dukung Pengembangan Kawasan Industri di Purwakarta TERKINI LAINNYA Pool Advista Finance Resmi Melantai di Bursa KEUANGAN 16/11/2018, 11:10 WIB Kementerian ESDM Gandeng Bank Dunia Untuk Tata Kelola Minerba MAKRO 16/11/2018, 11:00 WIB Negara Mana yang Paling Menarik untuk Pekerja Asing? INSPIRASI 16/11/2018, 10:46 WIB Sri Mulyani Minta Jonan Awasi Impor Solar Pertamina, Ada Apa? MAKRO 16/11/2018, 10:31 WIB Menhub: Masuk 10 Megahub Dunia, Bandara Soekarno-Hatta Banggakan RI MAKRO 16/11/2018, 10:16 WIB PPh Dinaikkan, Impor Barang Mewah Turun... MAKRO 16/11/2018, 09:52 WIB Ingin Coba Investasi Alternatif? Lihat Dulu Potensi dan Risikonya KEUANGAN 16/11/2018, 09:44 WIB INFOGRAFIK: Soekarno-Hatta Tempati Peringkat 10 Bandara Tersibuk Dunia MAKRO 16/11/2018, 09:41 WIB Apple Akan Rekrut Korban Perdagangan Manusia INSPIRASI 16/11/2018, 09:06 WIB Indonesia Kekurangan Talenta Digital di Semua Industri BISNIS 16/11/2018, 08:36 WIB Levi's Dikabarkan Berencana Melantai di Bursa KEUANGAN 16/11/2018, 07:30 WIB Brexit Tak Jelas, Ekonomi Inggris Bisa Resesi MAKRO 16/11/2018, 07:02 WIB BI: Neraca Perdagangan Defisit Sejalan dengan Investasi MAKRO 16/11/2018, 06:35 WIB Sisihkan 7.500 Peserta, 4 Pengusaha Muda Berebut Juara The Big Start Indonesia INSPIRASI 16/11/2018, 06:11 WIB Ini Realisasi Ekonomi Makro Indonesia hingga 31 Oktober MAKRO 16/11/2018, 05:43 WIB LOAD MORE TERPOPULER 1 Banyak Peserta Tak Lolos, Menpan RB Tegaskan Tak Ada Ujian Ulang CPNS Dibaca 98.642 kali 2 Pemerintah Akan Rekrut Karyawan untuk Isi Jabatan Eselon I dan II Dibaca 97.633 kali 3 Masyarakat Diimbau Hindari Tol Jakarta-Cikampek Pukul 22.00-05.00 WIB Dibaca 84.927 kali 4 Operasional Diambil Alih Citilink, Berapa Utang Sriwijaya Air ke Garuda Indonesia Group? Dibaca 66.311 kali 5 Bandara Soekarno-Hatta Masuk Daftar Megahub Terbaik di Dunia Dibaca 53.634 kali NOW TRENDING Polisi: HS Bunuh Satu Keluarga di Bekasi karena Sering Dimarahi SBY Akui Utamakan Kemenangan Demokrat Ketimbang Prabowo-Sandi Kata Cawagub DKI Agung Yulianto, Banjir-Macet Bukan Masalah Utama Warga Jakarta Korban Hilang akibat Kebakaran Hutan California Capai 600 Orang SBY: Rakyat Ingin Dengar Kebijakan dan Program Prabowo-Sandi Teka-teki Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Menemukan Titik Terang 5 Berita Populer: Pulang dari Bromo Turis Rusia Tidur di Kuburan hingga Matahari Buatan China Berita Populer: Jika AS Perang Lawan Rusia dan China, Saudi Akui Khashoggi Dimutilasi SOCIAL BUZZ Kompas Ekonomi @KompasEkonomi Pool Advista Finance Resmi Melantai di Bursa https://t.co/vlkhjBCecf 14 m Kompas Ekonomi @KompasEkonomi Kementerian ESDM Gandeng Bank Dunia Untuk Tata Kelola Minerba https://t.co/VyTPmg4Nq2 24 m Kompas Ekonomi @KompasEkonomi PPh Dinaikkan, Impor Barang Mewah Turun... https://t.co/lCe4Zs1jPI 1 h Kompas Ekonomi @KompasEkonomi Ingin Coba Investasi Alternatif? Lihat Dulu Potensi dan Risikonya https://t.co/HUbrGo3pHY 1 h Kompas Ekonomi @KompasEkonomi INFOGRAFIK: Soekarno-Hatta Tempati Peringkat 10 Bandara Tersibuk Dunia https://t.co/Yrr3FTvSaU 1 h Kompas Ekonomi @KompasEkonomi Apple Akan Rekrut Korban Perdagangan Manusia https://t.co/EBnNJwDLrW 2 h Kompas Ekonomi @KompasEkonomi Indonesia Kekurangan Talenta Digital di Semua Industri https://t.co/38F7AppTCd 2 h Kompas Ekonomi @KompasEkonomi Levi's Dikabarkan Berencana Melantai di Bursa https://t.co/3W4vR8SOFY 3 h Close Ads X

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Di Kuartal III Tahun 2018, PGN Raih Laba Bersih Rp 3,06 Triliun", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/12/153708526/di-kuartal-iii-tahun-2018-pgn-raih-laba-bersih-rp-306-triliun. 

Editor : Mikhael Gewati

Read More

Kuartal III 2018, Transaksi Uang Elektronik Melonjak 300,4 Persen

 MUTIA FAUZIA Kompas.com - 15/11/2018, 16:55 WIB Petugas memperlihatkan kartu uang elektronik yang dibagikan secara cuma-cuma di gerbang pintu tol Jagorawi Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (16/10/2017). Sebanyak 1,5 juta uang elektronik akan dibagikan gratis mulai 16 Oktober hingga 31 Oktober 2017. Masyarakat cukup membayar saldonya saja. Pembebasan biaya kartu ini bertujuan untuk meningkatkan penetrasi pembayaran nontunai di gerbang tol sampai 100 persen. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/kye/17.(ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya) JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) mencatatkan pertumbuhan transaksi menggunakan uang elektronik sebesar 300,4 persen pada kuartal III 2018. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, lonjakan volume transkasi via uang elektronik ini didorong tingginya preferensi masyarakat bertransaksi melalui platform financial technology ( fintech) juga e-commerce. "Bank Indonesia akan terus memastikan kelancaran dan ketersediaan sistem pembayaran nasional, baik sistem yang dioperasikan oleh Bank Indonesia maupun diselenggarakan oleh industri, sehingga tetap mendukung upaya menjaga stabilitas makroekonomi," ujar Perry ketika memberikan paparan terkait hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di kawasan BI, Kamis (15/11/2018). Perry menjelaskan, transaksi tunai pun juga menunjukkan kondisi yang baik. Posisi Uang Yang DIedarkan (UYD) tumbuh 10,7 persen secara tahunan (yoy), meningkat 1,2 persen (yoy) di kuartal sebelumnya. Baca juga: Juli 2018, Bank Mandiri Kuasai 80 Persen Pasar Uang Elektronik Adapun dari sisi pembayaran nontunai wholesale, rata-rata harian nominal transaksi BI Real Time Gross Settlement (RTGS) menurun sebesar 2,3 persen (yoy) dibandingkan pertumbuhan kuartal sebelumnya sebesar 6,33 persen (yoy). "Sementara pada sistem pembayaran ritel, rata-rata harian nominal kliring melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) tumbuh 7,3 persen (yoy), meningkat dari pertumbuhan kuartal sebelumnya yang sebesar 3,08 persen (yoy)," ungkap Perry. Adapun, transaksi masyarakat menggunakan ATM debit, kartu kredit dan uang elektronik tumbuh 12,1 persen (yoy) pada kuartal III 2018. Angka ini meningkat dari 9,6 persen (yoy) pada kuartal sebelumnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kuartal III 2018, Transaksi Uang Elektronik Melonjak 300,4 Persen", https://ekonomi.kompas.com/read/2018/11/15/165500926/kuartal-iii-2018-transaksi-uang-elektronik-melonjak-300-4-persen.
Penulis : Mutia Fauzia
Editor : Sakina Rakhma Diah Setiawan

Read More