02 Agu 2018, 14:24 WIB
Dua orang anak bermain
di pinggir kali di Tanah Abang, Jakarta, Senin (4/9). Tingkat kemiskinan itu
didasarkan pada data Badan Pusat Statistik (BPS). (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Liputan6.com, Jakarta
- Badan Pusat
Statistik (BPS) menyatakan tingkat kemiskinan penduduk
Indonesia pada Maret 2018 sebesar 9,82 persen. Angka ini diklaim merupakan yang
terendah sejak krisis 1998 dan untuk pertama kalinya berada pada level satu
digit.
Namun
demikian, Ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Gadjah Mada UGM Gunawan
Sumodiningrat mengatakan, sebenarnya masalah kemiskinan tidak bisa dilihat
hanya dari angka, melainkan fakta yang terjadi di lapangan.
"Kemiskinan
bukan soal angka, tapi bagaimana pemahaman untuk mengentaskan kemiskinan
ini," ujar dia di Kantor DPN HKTI, Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Dia
menuturkan, untuk bisa menurunkan tingkat kemiskinan secara riil, pemerintah
harus bisa menyediakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
"Setiap
orang harus punya sumber hidup sendiri, dia harus bekerja, harus punya
pendapatan, dan harus punya tabungan," kata dia.
Dengan
memiliki pekerjaan, lanjut dia, masyarakat akan punya penghasilan yang bisa
membuatnya terlepas dari kemiskinan.
"Itu
harus disadarkan, karena orang tidak bisa hidup tanpa bekerja, apapun
pekerjaannya. Tapi setiap pekerjaan harus diubah menjadi pendapatan dan
pendapatan bisa dipakai untuk segala kebutuhannya. Dan dari pendapatan harus
ada tabungannya. Itu konsesi dasar," ujar dia.
1 dari 2 halaman
Angka Kemiskinan Turun, Kualitas Hidup Orang
RI Naik?
Lanskap rumah kumuh
berlatar gedung bertingkat terlihat di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (2/2).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target menurunkan 1 persen angka
kemiskinan di Ibukota. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)
Sebelumnya, Ekonom
dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri
Hartati sepakat dengan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan
bahwa angka kemiskinan di Indonesia berhasil turun satu digit di bawah 10 persen.
Namun
ia menganggap, data tersebut belum selaras dengan standar kualitas hidup di
lapangan yang justru kian memburuk.
"Sekarang
untuk menghitung itu adalah dari tingkat perbaikan quality of life.
Artinya garis kemiskinan kan terbesar hanya untuk makanan, 76 persen kan.
Artinya penduduk miskin itu mengkonsumsi non-makanan dari penghasilan kecil
sekali. Bagaimana mereka bisa perbaiki tingkat kualitas gizi dan
sebagainya," urai dia di Jakarta, Selasa 31 Juli 2018.
Seperti
diketahui, BPS beberapa waktu lalu mengeluarkan laporan yang menyatakan angka
kemiskinan negara adalah 9,82 persen, atau yang terrendah sepanjang sejarah.
Enny
menambahkan, penurunan angka kemiskinan jadi satu digit tersebut bertolak
belakang dengan angka stunting atau kurang gizi untuk anak Indonesia yang 1
banding 3.
"Itu
kan membuktikan bahwa quality of life kita justru turun,"
tegasnya.
Dia
pun berkesimpulan, data kemiskinan 1 digit tersebut belum dapat mencerminkan
kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ditambahkannya, daya beli masyarakat
kini belum meningkat, sebab pertumbuhan konsumsi rumah tangga
masih stuck di angka 4,95.
"Jadi
selama angka kemiskinan turun, tapi produktivitas nasional dan daya beli
masyarakat (belum membaik), berarti gagal," tukas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar