30 Jul 2018, 20:40 WIB
Ilustrasi penduduk
miskin. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Liputan6.com, Jakarta Kepala Badan Pusat Statistik (BPS),
Kecuk Suhariyanto ikut buka suara terkait komentar adanya peningkatan angka kemiskinan di Indonesia,
seperti diungkapkan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto dan Mantan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Dia
meminta Prabowo menunjukkan data yang menjadi rujukannya bahwa angka kemiskinan
meningkat sebanyak 50 persen.
"Angkanya
dari mana dulu. Kalau kita ngomong kan harus pakai data kan. Kalau cuma ngomong
tidak pakai data ya susah ya. Cek saja data yang ada," ungkapnya ketika
ditemui di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (30/7/2018).
"Jadi
kalau sebuah statement tidak ada datanya agak susah kita
mengonfirmasi," imbuhnya.
Kecuk
menegaskan bahwa BPS selama ini selalu mengedepankan independensi. Angka kemiskinanyang dirilis BPS selalu
didasarkan pada fakta yang ada di lapangan.
"Seperti
saya bilang tadi kalau kita kembali ke tahun 1976 siapapun presidennya kan
selalu pernah ada kenaikan, ada penurunan, artinya BPS sangat independen. Kita
nggak peduli presidennya siapa. Jadi kalau memang naik ya naik, atau
miskin," tegas kecuk
Tak
hanya Prabowo, Kecuk juga merespons pernyataan Mantan Presiden SBY yang
menyatakan masih ada 100 juta orang miskin di Indonesia.
Dia
mempertanyakan terkait metode pengumpulan data dan perhitungan yang digunakan
hingga memunculkan pernyataan demikian.
"Sekarang
kalau kita menghitung, metodenya itu kan harus baku ya. Saya bisa saja bilang
penduduk miskin 5 persen. Lho, dari siapa? Ngikutin gua kan gitu. Atau saya
bilang penduduk miskin Indonesia 50 persen, dari mana? ya pokoknya ngikutin gua
saja. Kan nggak bisa gitu," kata dia.
Kecuk
menjelaskan metode yang selama ini dipakai BPS sudah baku dan sesuai dengan
standar internasional. Metode itu sudah dikaji serta digunakan di semua negara.
"Kayak BPS tadi saya bilang kita bukan BPS yang bikin metodenya tapi
mengacu pada handbook of poverty and quality yang dibuat oleh lembaga
internasional. diterapkan di negara lain nggak? diterapkan," jelasnya.
"Kalau
kita ikuti pendapat pribadi yang standar metodologinya nggak jelas ya gimana.
Semua orang kan bisa ngomong versinya masing-masing. Kalau saya sih nggak
pernah khawatir, selama metodologi itu sah banyak digunakan di banyak negara
dan comparable itu yg paling penting bagi saya," tandasnya.
Angka Kemiskinan Ditargetkan Turun Jadi 9,3
Persen di 2019
Deretan rumah semi
permanen di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta (31/10). Kepala
Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan saat ini terdapat 13,5 juta penduduk
Indonesia yang hidup miskin di lingkungan kumuh. (Liputan6.com/Immanuel
Antonius)
Kementerian Sosial
(Kemensos) menargetkan angka kemiskinan pada Maret 2019 turun
menjadi 9,3 persen. Saat ini, angka kemiskinan berada di level 9,82 persen.
"Pada
Maret 2019, pemerintah berharap, prosentase angka kemiskinan di Indonesia
kembali menurun signifikan menjadi 9,3 persen," ujar Direktur Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat di Kantor Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Senin (30/7/2018).
Agar
program pengentasan kemiskinan berjalan efektif, Kemensos telah menggelar
sejumlah upaya. Salah satunya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2) atau Family Development Session (FDS) yang berlangsung paling sedikit
seminggu sekali secara efektif.
Tujuannya,
kata Harry, untuk memastikan bantuan sosial (bansos) yang diterima itu
dimanfaatkan untuk pemenuhan gizi keluarga, biaya kebutuhan pendidikan
anak-anak dan tambahan modal usaha ekonomi produktif.
“Indeks
bansos PKH (program keluarga harapan) 1,89 juta per tahun tidak besar hanya
menambah 8 persen dari pengeluaran konsumsi per kapita. Idealnya antara 25
sampai dengan 40 persen," kata dia.
Indikator
keberhasilan dari bansos ini, tampak dari perubahan sikap dan perilaku keluarga
penerima manfaat (KPM) PKH yang akan mengarah pada kemandirian dan adanya
peningkatan produktivitas secara ekonomi.
“Kini
ada PKH sebanyak 10 juta KPM, dengan pendamping sebanyak 40.225 orang.
Sehingga, dapat dipastikan itu mendorong keluarga penerima manfaat PKH menjadi
sejahtera sehingga keluar dari perangkap kemiskinan,” ungkap dia.
Menurut
dia, pada 2017 ada 320 ribu KPM yang telah naik kelas menjadi sejahtera
mandiri. “Lebih dari 80 persen penerima PKH sekarang telah menjadi pelaku usaha
ekonomi produktif, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok
pendapatan,” tandas dia.
·
BPS
Tidak ada komentar:
Posting Komentar