JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Kekhawatiran akan pelemahan kurs sepanjang tahun
muncul di tengah potensi kenaikan acuan suku bunga The Fed. Selain itu,
menurut ekonom Institute for Development of Economics and Finance
(Indef) Bhima Yudhistira, kondisi fundamental ekonomi domestik kian
melemah.
Hal tersebut berdampak pada deviasi realisasi kurs rupiah dengan asumsinya dalam APBN yang kian besar. ”Sementara itu, pada 2018 pemerintah mempunyai kewajiban membayar utang luar negeri 9,1 miliar dolar Amerika Serikat,” kata Bhima kemarin.
Jika yang digunakan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS, selisih pembayaran utang luar negeri pemerintah mencapai Rp5,5 triliun. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah memang sulit untuk sesuai dengan asumsi dalam APBN tahun ini. ’’Mungkin tidak kembali ke Rp13.500 atau Rp13.400 per dolar AS,’’ katanya, Selasa (24/4).
Meski begitu, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya menilai belum perlu melakukan penyesuaian asumsi makro. Dia menekankan bahwa sekali pun rupiah sulit kembali ke asumsi yang sudah ditetapkan pemerintah, akan ada pergerakan rupiah yang lebih baik. ’’Tidak ada sesuatu yang membuat kita harus melakukan (perubahan asumsi, red),’’ ujarnya.
Pemerintah pun masih melakukan penghitungan terkait dengan dampak pelemahan rupiah terhadap pembayaran utang. ’’Saat ini kami masih melakukan kalkulasi secara cermat tentang efek kurs rupiah ini,’’ ucap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider Siahaan kepada JPG, kemarin.
Menurut Scenaider, masih terlalu dini memperkirakan dampak rupiah terhadap pembayaran utang pemerintah dalam valas. Sebab, hal tersebut baru bisa diproyeksikan setelah ada laporan realisasi kinerja APBN semester pertama ini. ’’Kalau sekarang masih belum bisa melihat efeknya, mengingat pembayaran kewajiban tersebar dari awal tahun sampai akhir tahun,’’ jelasnya.
Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan DJPPR Kemenkeu Erwin Ginting menuturkan, pelemahan terhadap rupiah itu bersifat sementara. Dalam jangka panjang, pelemahan tersebut tidak hanya berdampak pada pembayaran kewajiban utang. ’’Tapi juga ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, impor yang akan lebih mahal dan bisa mendorong inflasi,’’ katanya.
Namun, Erwin tidak memungkiri bahwa pelemahan rupiah tersebut berdampak pada bertambahnya beban pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah. Meski begitu, dia menekankan pemerintah telah memikirkan langkah antisipasinya. ’’Pemerintah bisa melakukan lindung nilai alami untuk mengurangi risiko kurs. Jadi, pembayaran jatuh tempo utang valas dilakukan dengan menggunakan penerimaan negara dalam valas,’’ ucapnya.
Hingga 31 Maret, jumlah utang pemerintah mencapai Rp4.136,49 triliun dengan porsi utang valas 109,6 miliar dolar AS. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,78 persen. Jumlah utang tersebut meningkat sebesar 13,14 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya saat jumlah utang mencapai Rp3.655,85 triliun.(ken/c20/sof/das)
Hal tersebut berdampak pada deviasi realisasi kurs rupiah dengan asumsinya dalam APBN yang kian besar. ”Sementara itu, pada 2018 pemerintah mempunyai kewajiban membayar utang luar negeri 9,1 miliar dolar Amerika Serikat,” kata Bhima kemarin.
Jika yang digunakan asumsi kurs Rp14.000 per dolar AS, selisih pembayaran utang luar negeri pemerintah mencapai Rp5,5 triliun. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan bahwa nilai tukar rupiah memang sulit untuk sesuai dengan asumsi dalam APBN tahun ini. ’’Mungkin tidak kembali ke Rp13.500 atau Rp13.400 per dolar AS,’’ katanya, Selasa (24/4).
Meski begitu, mantan gubernur Bank Indonesia (BI) itu mengungkapkan, hingga saat ini, pihaknya menilai belum perlu melakukan penyesuaian asumsi makro. Dia menekankan bahwa sekali pun rupiah sulit kembali ke asumsi yang sudah ditetapkan pemerintah, akan ada pergerakan rupiah yang lebih baik. ’’Tidak ada sesuatu yang membuat kita harus melakukan (perubahan asumsi, red),’’ ujarnya.
Pemerintah pun masih melakukan penghitungan terkait dengan dampak pelemahan rupiah terhadap pembayaran utang. ’’Saat ini kami masih melakukan kalkulasi secara cermat tentang efek kurs rupiah ini,’’ ucap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider Siahaan kepada JPG, kemarin.
Menurut Scenaider, masih terlalu dini memperkirakan dampak rupiah terhadap pembayaran utang pemerintah dalam valas. Sebab, hal tersebut baru bisa diproyeksikan setelah ada laporan realisasi kinerja APBN semester pertama ini. ’’Kalau sekarang masih belum bisa melihat efeknya, mengingat pembayaran kewajiban tersebar dari awal tahun sampai akhir tahun,’’ jelasnya.
Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Strategi Pembiayaan DJPPR Kemenkeu Erwin Ginting menuturkan, pelemahan terhadap rupiah itu bersifat sementara. Dalam jangka panjang, pelemahan tersebut tidak hanya berdampak pada pembayaran kewajiban utang. ’’Tapi juga ekonomi secara keseluruhan. Misalnya, impor yang akan lebih mahal dan bisa mendorong inflasi,’’ katanya.
Namun, Erwin tidak memungkiri bahwa pelemahan rupiah tersebut berdampak pada bertambahnya beban pembayaran kewajiban utang oleh pemerintah. Meski begitu, dia menekankan pemerintah telah memikirkan langkah antisipasinya. ’’Pemerintah bisa melakukan lindung nilai alami untuk mengurangi risiko kurs. Jadi, pembayaran jatuh tempo utang valas dilakukan dengan menggunakan penerimaan negara dalam valas,’’ ucapnya.
Hingga 31 Maret, jumlah utang pemerintah mencapai Rp4.136,49 triliun dengan porsi utang valas 109,6 miliar dolar AS. Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 29,78 persen. Jumlah utang tersebut meningkat sebesar 13,14 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya saat jumlah utang mencapai Rp3.655,85 triliun.(ken/c20/sof/das)
Sumber : Riaupos.co, 25 April 2018
