BERTUAHPOS.COM, PEKANBARU - Kinerja Dinas Kelautan
dan Perikanan (DKP) Riau perlu dievaluasi terutama terhadap data
produksi perikanan selama ini tidak terukur dan dianggap tidak punya
akurasi kuat. Sehingga sulit untuk menentukan arah kebijakan di sektor
itu.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad
Hijazi, Rabu, 25 April 2018. Dia melihat pada prinsipnya masalah
demikian tidak hanya terjadi di DKP, tapi juga instansi lain terutama di
bidang urusan pangan
"Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu contoh bahwa mereka tidak
punya data produksi yang akurat dan terukur. Maka arah kebijakan juga
bias. Harusnya terukur berapa jumlah produksi ikan tangkap," katanya.
Padahal, dia menambahkan, Pemprov Riau sejak awal sudah berbicara
banyak tentang potensi itu di sepanjang 2.000 kilometer lebih garis
pantai di Riau.
"Potensinya kan besar. Garis pantai kita saja 2.000 kilometer lebih.
Sekarang kita bicara produksi. Coba dong diukur. Berapa produksinya,
petakan apa saja potensi, target setiap tahun tercapai atau tidak. Kalau
jelas datanya itukan bisa diukur," katanya.
Dia mengakui bahwa memang untuk menyelesaikan masalah pada satu
sektor butuh waktu puluhan tahun dan kerja keras. "Yang penting cara
bekerjanya dulu," sambungnya.
Soal dana, kata Hijazi, itu urusan mudah sebab ada banyak cara yang
bisa dilakukan untuk mendukung bagaimana capaian prosuksi perikanan di
Riau meningkatkan. Diantaranya menggunakan pendekatan partisipasi.
"Dan ini juga termasuk di dinas lain, seperti Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan dan lainnya. Semuanya sama saja. Selama ini
memang hasil produksi itu yang tidak terukur," sambungnya. (bpc3)
Sumber : Bertuahpos.com, 25 April 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar