PEKANBARU - Provinsi Riau ternyata masih memiliki
banyak potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
salah satunya adalah perikanan yang menjadi mata pencaharian utama
wilayah pesisir. Sayangnya, wilayah pesisir ini belum mendapat perhatian
yang cukup dari pemerintah untuk dikelola dengan maksimal.
Anggota
Komisi III DPRD Riau Firdaus mengatakan kepada GoRiau.com, Kamis,
(19/4/2018), wilayah pesisir memang memiliki banyak potensi. Tidak hanya
dari segi tangkapan perikanan, maupun retribusi yang dipungut dari
kapal - kapal besar yang memasuki perairan.
"Banyak sumber potensi
PAD yang bisa digali dari pesisir, ada produksi perikanan tangkapnya
ataupun retribusi yang bisa kita pungut dari kapal - kapal besar yang
lewat melalui perairan kita," ujarnya.
Untuk itu, Firdaus pun
meminta agar Pemprov Riau akan mulai melirik dan mengelola wilayah ini
dengan maksimal. Karena selama ini, menurutnya wilayah tersebut masih
rendah dalam kontribusinya menyumbang untuk PAD, padahal, Riau memiliki
wilayah pesisir yang cukup luas.
"Oleh
karena itu, Pemprov Riau harus memiliki keseriusan untuk mengelola
pesisir, karena selama ini belum nampak perubahan angkanya. Padahal kita
sudah terbitkan perda yang mengatur izin usaha perikanan tangkap,
seharusnya ada pendapatan yang bertambah dari sana," ungkapnya.
Tidak
hanya itu, Firdaus juga menuturkan, retribusi kapal - kapal besar ini
harus dikejar. Yakni dengan menertibkan perizinan kapal yang masuk ke
perairan Riau. Hal ini nantinya juga akan berdampak pada pencegahan
pencurian ikan.
"Kita harus tegas menjalankan ini, karena ada saja
beberapa kapal yang tidak memiliki izin untuk kegiatan ekspor dan
impor. Apalagi di Rokan Hilir itu, marak sekali pencurian ikannya, sudah
itu pajaknya kita tidak dapat, dua kali kita rugi. Makanya inikan harus
segera ditegaskan dan ditertibkan," paparnya.
Kemudian, Firdaus
juga menyatakan bahwa sudah saatnya pemerintah tidak hanya bergantung
pada pendapatan dari DBH Migas, sehingga potensi lain bisa digarap dan
memberikan hasil yang optimal. Karena jika dibiarkan, dikhawatirkan
potensi wilayah pesisir ini akan tergerus, sehingga pengawasannya harus
dikencangkan kembali.
"Kita jangan hanya bergantung pada DBH Migas
saja, harus kreatif mengembangkan potensi lainnya. Pertama, pengawasan
di daerah pesisir harus diperketat lagi, kemudian, Pemprov harus mulai
membangun pelabuhan perikanan pantai, sehingga kapal akan berangkat
dengan satu pintu. Intinya sarana dan prasarana yang mendukung harus
segera dibangun dalam mengoptimalkan potensi ini untuk tingkatkan PAD
kita," pungkasnya. ***
Sumber : GoRiau.com, 19 April 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar