[NEWS] Tingkat Investasi Tinggi Perluas Lapangan Kerja

Tingkat investasi di Kota Pekanbaru semakin hari semakin meningkat. Hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Beberapa sistem pelayanan serta perizinan yang ditingkatkan oleh Pemko menjadi salah satu faktor banyaknya investor yang berminat untuk menanam modal di Pekanbaru. Hal itu tentu berujung kepada perluasan tenaga kerja. Dimana setiap investasi yang ada pastinya membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Firdaus MT.

Investasi tahun ini cukup tinggi, jika banyak investasi disini lapangan pekerjaan semakin terbuka. Itu pasti," ujar Firdaus. Diakuinya peningkatan kesejahteraan masyarakat juga sangat tergantung terbukanya lapangan pekerjaan.

Nilai investasi yang tercatat di Pekanbaru hingga saat ini sudah mencapai Rp4 triliun. Angka tersebut memang cukup fantatis jika dibandingkan dengan target nilai investasi yang masuk tahun 2017 sebesar Rp1,2 triliun.

Sumber: Riau Pos Desember 2017

Read More

[NEWS] BPKN Jelaskan Sebab Masih Rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen

Logo BPKN. Image/ bpkn.go.id.

0 Shares   

Reporter: Shintaloka Pradita Sicca

28 Desember, 2017dibaca normal 1:30 menit

·         BPKN berencana memperkuat perlindungan konsumen di delapan sektor bisnis

BPKN menilai pengetahuan publik di Indonesia mengenai regulasi dan lembaga terkait perlindungan konsumen masih rendah. 

tirto.id - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menilai terdapat dua faktor utama yang selama ini memicu masih rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) di Indonesia. Ketua BPKN Ardiansyah Parman mencatat faktor pertama ialah minimnya pengetahuan masyarakat soal regulasi dan lembaga terkait perlindungan konsumen. Faktor kedua adalah perilaku komplain yang belum umum di kalangan konsumen.

Dia mencatat, berdasar data terakhir Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, Indeks Keberdayaan Konsumen di Indonesia pada 2016 baru mencapai level 30,8 persen.

Ardiansyah menjelaskan di antara 7 indikator keberdayaan konsumen, dua hal di atas memiliki skor terendah. Sementara lima indikator lain ialah aktivitas konsumen dalam pencarian informasi, pemilihan produk, preferensi produk, perilaku pembelian, dan kecenderungan melapor.

Menurut dia, BPKN menargetkan Indeks Keberdayaan Konsumen di tujuh kota besar bisa meningkat ke level 40 persen di 2019. Ketujuh kota besar itu ada di Jawa dan Bali. “Pada 2018, target IKK antara 30 persen ke 39 persen,” kata Ardiansyah di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, pada Rabu (27/12/2017).

Dia berpendapat edukasi terhadap masyarakat mengenai hak-hak konsumen masih kurang. Ardiasyah mengatakan peningkatan edukasi itu bisa memanfaatkan keterlibatan banyak LSM Perlindungan Konsumen di berbagai daerah. Karena itu, BPKN berencana meningkatkan kapasitas para pegiat LSM perlindungan konsumen itu.

Selain itu, untuk mencapai target itu, menurut dia, BPKN memprioritaskan penguatan keberdayaan konsumen di delapan sektor. Kedelapannya ialah air bersih, energi, kesehatan, obat dan pangan, perumahan dan properti, transportasi, pembiayaan atau jasa keuangan serta e-commerce.

Ardiansyah mencontohkan di sektor e-Commerce, potensi pelanggaran hak konsumen tinggi sebab pesatnya perkembangan bisnis ini belum diimbangi regulasi. Menurut dia, pemerintah memang sedang menyusun regulasi untuk e-commerce dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Tapi, hingga kini, regulasi itu belum juga terbit.

Dia menambahkan salah satu usulan BPKN dalam rancangan PP itu ialah perlunya ada pendataan terperinci terhadap para pelaku usaha yang terlibat dalam bisnis e-Commerce. Hal ini agar identitas pelaku usaha mudah ditelusuri apabila muncul pengaduan dari konsumen.

Menurut dia, pendataan itu bisa dilakukan seperti langkah Kementerian Kominfo yang mewajibkan registrasi ulang kepada pemilik kartu provider prabayar dengan menyetor nomor KTP dan Kartu Keluarga. “Memastikan bahwa pemiliknya itu bisa ditelusuri,” ujarnya.

Koordinator Pengaduan dan Penanganan Kasus BPKN, Rizal E. Halim menambahkan jumlah pengaduan konsumen di Indonesia rendah karena mayoritas masyarakat malas mengurusnya.

“Itu kami dapatkan dari eksplorasi di pasar, mereka malas dan merasa biaya (komplain) mahal. Kalau mereka mengadu juga jarang direspon. Biasanya yang diadukan lebih powerful. Kami tidak mau ada anggapan itu lagi,” kata Rizal.

Selama ini, BPKN menerima pengaduan konsumen melalui email, call center 153 dan laporan langsung ke kantor lembaga ini. Aduan tersebut nantinya akan diidentifikasi jenis kasusnya. Bila terkait pidana, BPKN akan meneruskan aduan itu ke pihak kepolisian. Jika ada pelaku usaha mengulangi kesalahan, BPKN dapat mengajukan rekomendasi pencabutan izin usahanya ke Kemendag.

Baca juga artikel terkait KONSUMEN atau tulisan menarik lainnya Shintaloka Pradita Sicca 

(tirto.id - shn/add)

Read More

[NEWS] Benny Marbun: Yang Menentukan pencabutan listrik adalah dpr bukan pln

Sumber : Tirto.id

Reporter: Reja Hidayat

28 Des 2017dibaca normal 5 menit

·         Pencabutan subsidi listrik merupakan keputusan pemerintah dan DPR

·         Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu

Pencabutan subsidi bukan keputusan PLN, melainkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. PLN hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan.

tirto.id - Suara Kepala Divisi Niaga Perusahaan Listrik Negara Benni Marbun mendadak terdiam ketika ditanya mengenai pencabutan subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA) rumah tangga mampu menjelang ramadan dan lebaran. Ia bahkan berkali-kali menyebutkan pencabutan subsidi tersebut atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat.
“DPR itu wakil rakyat, mereka yang perintahkan. Kami tidak bisa berjalan begitu saja, harus ada permennya (Permen No 28 tahun 2016). Permen itu hanya dasar saja. Tapi pemerintah dan DPR (memutuskan). Makanya kalau ditanya, gimana loh. Yang nyuruh wakil rakyat,” kata Benni saat dihubungiTirto, Jakarta, Sabtu (6/5/2017)
Sejak Plt Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), tarif listrik untuk golongan 900 VA rumah tangga akhirnya naik sebanyak tiga tahap dengan durasi 2 bulan sekali. Tahap pertama 1 Januari 2017, Kementerian ESDM mematok harga Rp791 per kilowatt-hour (KWh), Kedua Rp Rp1.034/ KWh pada 1 Maret 2017 dan Rp1.352/ KWh per 1 Mei 2017. Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif keekonomian setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya.
"Dari semula Desember membayarnya Rp605/KWh, kemudian Januari membayar Rp791/KWh, kemudian Maret Rp 1.034/Kwh, Mei Rp 1.352/KWh. Nanti Juli mengikuti tariff adjustment," kata Benni
Ia menjelaskan pihak yang mendapatkan subsidi PLN berdasarkan kriteria yang ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kementerian Sosial. Atas dasar itu, PLN menetapkan golongan 900 VA yang mendapatkan subsidi listrik adalah 4,1 juta. Sementara 19 juta pelanggan tak layak menerima subsidi.
Sayangnya data Kemensos tidak 100 persen akurat, ada 15 persen data error. Pasalnya ada keluarga yang mampu, tetapi masuk dalam daftar miskin sehingga mendapatkan subsidi. Sebaliknya, ada keluarga yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar miskin sehingga subsidinya bisa dicabut.
“Nah, itu yang menurut TNP2K disebut exclusion error,” kata Benni.
Berikut petikan wawancara Benni Marbun, Kepala Divisi Niaga PT PLN kepada reporter Tirto Reja Hidayat mengenai tarif dasar listrik.
Apa yang membuat PLN memutuskan untuk mencabut subisidi di golongan 900 VA?
Bukan kami yang memutuskan, DPR yang memutuskan.
Landasan dasar mencabut subsidi bagi golongan 900 VA?
DPR yang mengatakan cabut.
Apa karena Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016?
Permen ESDM hanya tindak lanjut. DPR itu wakil rakyat, mereka yang perintahkan. Kami tidak bisa berjalan begitu saja, harus ada permen-nya. Permen itu hanya dasar saja. Tapi pemerintah dan DPR (memutuskan). Makanya kalau ditanya, yang menyuruh wakil rakyat. 

Apa indikator mampu dan tidak mampu suatu masyarakat dapat menerima subisidi?
Kami tidak punya kriteria. Kami hanya tanya kepada pemerintah yang mana masyarakat tidak mampu. Kami diberi daftarnya ini, ya sudah (diterima). Kami enggak membuat kriteria. Siapa yang miskin? Yang menurut data Kementerian Sosial. Itu saja, kami tanya data yang mana.
Perintah yang diberikan DPR itu kapan kepada PLN?
Pada September atau Oktober 2016
Apakah Anda tahu alasan DPR mencabut subsidi 900 VA saat pertemuan itu?
Tahu karena DPR menilai subsidi itu tidak tepat. Masih ada subsidi ke orang yang mampu. Contohnya menurut Anda, saya ini wajar enggak mendapat subsidi dengan posisi sebagai kepala divisi? Sangat enggak layak.
Katakanlah saya punya rumah kebun di Sawangan, sementara tinggal di Jakarta. Lalu kebun itu saya bangun pondok untuk tempat istirahat. Kalau pondok kan ada televisi dan perlu listrik. Saya minta listrik itu dayanya 900 VA. Selama ini, sebelum 2017 masyarakat bisa langsung datang ke PLN untuk meminta pemasangan listrik dengan daya 900 VA dan langsung dipasang. PLN enggak pernah bertanya, bapak miskin enggak? Enggak. Biayanya sambungnya berapa untuk 900 VA? Sekian. Apakah saya salah? Tidak salah.

Dari pemerintah daya 900 VA harganya 650/KWh. Apakah saya layak disubsidi? Tidak layak. Contohnya seperti itulah yang dicabut subsidinya. Kalau ditanya senang enggak dicabut subsidinya? Ya enggak karena lebih mahal saya bayarnya. Tapi layak saya protes? Yang enggak layaklah karena saya tidak patut menerima subsidi. Kasihan sama mereka yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi.
Dulu pelanggan 900 VA itu sekitar 23 juta. Tapi yang mendapatkan subsidi hanya 4 juta lebih. Jadi ada 19 juta lebih yang seperti saya itu menjadi tidak subsidi. Bahwa memang ada orang yang sebenarnya masih berhak karena miskin tapi tidak termasuk dalam data kementerian sosial. Kemensos melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga mengatakan data kami (Kemensos) memang tidak 100 persen akurat, ada error-nya 15 persen.
Sebenarnya, eror itu bisa saja ada. Pasalnya ada keluarga yang mampu namun masuk dalam daftar miskin sehingga mendapatkan subsidi. Sebaliknya, ada keluarga yang berhak namun tidak masuk dalam daftar miskin sehingga subsidinya bisa dicabut. Nah, itu yang menurut TNP2K disebut exclusion error.
Pemerintah menyadari ada yang sebenarnya berhak tapi tidak dapat. Karena itu pemerintah mempunyai saluran keluhan. Masyarakat yang berhak bisa mengeluh ke kelurahan supaya kelurahan tahu bahwa dia wajar mendapatkan subsidi atau tidak. Dari kelurahan nanti dicatat KTP-nya nomor berapa, penghasilannya berapa, alamatnya di mana dll yang harus diisi. Dari kelurahan kirim ke kecamatan, lalu mengirim ke posko kementerian ESDM melalui internet. Nanti baru diteliti oleh Kemensos.
Apakah ini solusi untuk orang yang tidak mendapatkan subsisidi?
Benar, sebab error 15 persen dari 30 juta. Ada sekitar 4 juta masih error.
Selanjutnya, tarif yang dikenakan bagi golongan 900 VA menggunakan mekanisme apa?
Nanti pada Juli akan menggunakan tariff adjustment.
Bukannya selama ini, PLN menggunakan tariff adjustmen kepada konsumen?
Sudah, untuk golongan 1.300 VA ke atas. Ini yang 900 VA. Jadi yang berubah hanya 900 VA. Yang sebenarnya ada enggak kenaikan tarif? Enggak ada. Yanga ada, mereka yang semula membayarnya bersubsidi menjadi tidak bersubsidi. Ibaratnya itu 900 VA itu, ada sebagian yang masih boleh pakai bensin premium. Sedangkan yang sebenarnya mereka harusnya sudah pakai pertamax. Jadi Januari 2017 itu DPR bilang harus bayar langsung pertamax.
Tapi Kementerian ESDM bilang jangan karena nanti melonjaknya tinggi. Bertahap saja. Jadi semula Desember 2016 masih membayar dengan premium, Januari naik sedikit, Maret naik sedikit, Mei naik lagi. Nanti Juli, baru Pertamax mengikuti perubahan harga minyak bumi, kurs dan inflasi.
Kalau bahan bakar pertamax maka mengikuti harga minyak bumi dunia, kalau harga minyak berubah maka harga listrik berubah. Itulah kira-kira tariff adjustment.
Soal tariff adjustment, kita tahu bahan bakar pembangkit PLN itu mayoritas gas dan batu bara yang mencapai 75 persen. Tapi tidak masuk dalam indikator tariff adjustment, sementara Indonesian crude price (ICP) hanya 21 persen masuk dalam indikator tariff adjustment. Bisa Anda jelaskan?
Gas itu berubah mengikuti minyak bumi. Jadi tariff adjustment itu dipengaruhi juga kurs dan minyak bumi. Sudah masuk dia (gas) di sana. Sudah langsung otomatis. Harga gas itu, kalau minyak bumi berubah, dia juga berubah. Jadi sudah ada yang mewakili.
Tariff adjustment itu berubah jika ada nilai tukar uang, ICP dan inflasi. Nah harga gas itu juga dipengaruhi oleh inflasi dan nilai tukar. Jadi di formula itu sudah diperhitungkan dan sudah ada. Pertanyaan memang yang batu bara, kenapa enggak masuk indikator tariff adjustment. Dulu ketika formula itu dibuat, harganya enggak berubah banyak. Tapi sekarang ini berubahnya banyak. Nah, PLN sebenarnya dirugikan dengan tidak adanya formula itu. Tapi pemerintah mengatakan nanti dululah. 

Reporter: Reja Hidayat

15 Mei, 2017dibaca normal 5 menit

·         Pencabutan subsidi listrik merupakan keputusan pemerintah dan DPR

·         Subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang benar-benar tidak mampu

   Pencabutan subsidi bukan keputusan PLN, melainkan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. PLN hanya menjalankan apa yang sudah diputuskan.

tirto.id - Suara Kepala Divisi Niaga Perusahaan Listrik Negara Benni Marbun mendadak terdiam ketika ditanya mengenai pencabutan subsidi listrik golongan 900 volt ampere (VA) rumah tangga mampu menjelang ramadan dan lebaran. Ia bahkan berkali-kali menyebutkan pencabutan subsidi tersebut atas perintah Dewan Perwakilan Rakyat.
“DPR itu wakil rakyat, mereka yang perintahkan. Kami tidak bisa berjalan begitu saja, harus ada permennya (Permen No 28 tahun 2016). Permen itu hanya dasar saja. Tapi pemerintah dan DPR (memutuskan). Makanya kalau ditanya, gimana loh. Yang nyuruh wakil rakyat,” kata Benni saat dihubungiTirto, Jakarta, Sabtu (6/5/2017)
Sejak Plt Luhut Binsar Pandjaitan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), tarif listrik untuk golongan 900 VA rumah tangga akhirnya naik sebanyak tiga tahap dengan durasi 2 bulan sekali. Tahap pertama 1 Januari 2017, Kementerian ESDM mematok harga Rp791 per kilowatt-hour (KWh), Kedua Rp Rp1.034/ KWh pada 1 Maret 2017 dan Rp1.352/ KWh per 1 Mei 2017. Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif keekonomian setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya.
"Dari semula Desember membayarnya Rp605/KWh, kemudian Januari membayar Rp791/KWh, kemudian Maret Rp 1.034/Kwh, Mei Rp 1.352/KWh. Nanti Juli mengikuti tariff adjustment," kata Benni
Ia menjelaskan pihak yang mendapatkan subsidi PLN berdasarkan kriteria yang ditetapkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kementerian Sosial. Atas dasar itu, PLN menetapkan golongan 900 VA yang mendapatkan subsidi listrik adalah 4,1 juta. Sementara 19 juta pelanggan tak layak menerima subsidi.
Sayangnya data Kemensos tidak 100 persen akurat, ada 15 persen data error. Pasalnya ada keluarga yang mampu, tetapi masuk dalam daftar miskin sehingga mendapatkan subsidi. Sebaliknya, ada keluarga yang berhak tetapi tidak masuk dalam daftar miskin sehingga subsidinya bisa dicabut.
“Nah, itu yang menurut TNP2K disebut exclusion error,” kata Benni.
Berikut petikan wawancara Benni Marbun, Kepala Divisi Niaga PT PLN kepada reporter Tirto Reja Hidayat mengenai tarif dasar listrik.Apa yang membuat PLN memutuskan untuk mencabut subisidi di golongan 900 VA?
Bukan kami yang memutuskan, DPR yang memutuskan.Landasan dasar mencabut subsidi bagi golongan 900 VA?
DPR yang mengatakan cabut.Apa karena Peraturan Menteri ESDM No 28 Tahun 2016?
Permen ESDM hanya tindak lanjut. DPR itu wakil rakyat, mereka yang perintahkan. Kami tidak bisa berjalan begitu saja, harus ada permen-nya. Permen itu hanya dasar saja. Tapi pemerintah dan DPR (memutuskan). Makanya kalau ditanya, yang menyuruh wakil rakyat.Apa indikator mampu dan tidak mampu suatu masyarakat dapat menerima subisidi?
Kami tidak punya kriteria. Kami hanya tanya kepada pemerintah yang mana masyarakat tidak mampu. Kami diberi daftarnya ini, ya sudah (diterima). Kami enggak membuat kriteria. Siapa yang miskin? Yang menurut data Kementerian Sosial. Itu saja, kami tanya data yang mana.Perintah yang diberikan DPR itu kapan kepada PLN?
Pada September atau Oktober 2016
Apakah Anda tahu alasan DPR mencabut subsidi 900 VA saat pertemuan itu?
Tahu karena DPR menilai subsidi itu tidak tepat. Masih ada subsidi ke orang yang mampu. Contohnya menurut Anda, saya ini wajar enggak mendapat subsidi dengan posisi sebagai kepala divisi? Sangat enggak layak.
Katakanlah saya punya rumah kebun di Sawangan, sementara tinggal di Jakarta. Lalu kebun itu saya bangun pondok untuk tempat istirahat. Kalau pondok kan ada televisi dan perlu listrik. Saya minta listrik itu dayanya 900 VA. Selama ini, sebelum 2017 masyarakat bisa langsung datang ke PLN untuk meminta pemasangan listrik dengan daya 900 VA dan langsung dipasang. PLN enggak pernah bertanya, bapak miskin enggak? Enggak. Biayanya sambungnya berapa untuk 900 VA? Sekian. Apakah saya salah? Tidak salah.
Dari pemerintah daya 900 VA harganya 650/KWh. Apakah saya layak disubsidi? Tidak layak. Contohnya seperti itulah yang dicabut subsidinya. Kalau ditanya senang enggak dicabut subsidinya? Ya enggak karena lebih mahal saya bayarnya. Tapi layak saya protes? Yang enggak layaklah karena saya tidak patut menerima subsidi. Kasihan sama mereka yang sebenarnya berhak mendapatkan subsidi.
Dulu pelanggan 900 VA itu sekitar 23 juta. Tapi yang mendapatkan subsidi hanya 4 juta lebih. Jadi ada 19 juta lebih yang seperti saya itu menjadi tidak subsidi. Bahwa memang ada orang yang sebenarnya masih berhak karena miskin tapi tidak termasuk dalam data kementerian sosial. Kemensos melalui Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) juga mengatakan data kami (Kemensos) memang tidak 100 persen akurat, ada error-nya 15 persen.
Sebenarnya, eror itu bisa saja ada. Pasalnya ada keluarga yang mampu namun masuk dalam daftar miskin sehingga mendapatkan subsidi. Sebaliknya, ada keluarga yang berhak namun tidak masuk dalam daftar miskin sehingga subsidinya bisa dicabut. Nah, itu yang menurut TNP2K disebut exclusion error.
Pemerintah menyadari ada yang sebenarnya berhak tapi tidak dapat. Karena itu pemerintah mempunyai saluran keluhan. Masyarakat yang berhak bisa mengeluh ke kelurahan supaya kelurahan tahu bahwa dia wajar mendapatkan subsidi atau tidak. Dari kelurahan nanti dicatat KTP-nya nomor berapa, penghasilannya berapa, alamatnya di mana dll yang harus diisi. Dari kelurahan kirim ke kecamatan, lalu mengirim ke posko kementerian ESDM melalui internet. Nanti baru diteliti oleh Kemensos.
Apakah ini solusi untuk orang yang tidak mendapatkan subsisidi?
Benar, sebab error 15 persen dari 30 juta. Ada sekitar 4 juta masih error.
Selanjutnya, tarif yang dikenakan bagi golongan 900 VA menggunakan mekanisme apa?
Nanti pada Juli akan menggunakan tariff adjustment.
Bukannya selama ini, PLN menggunakan tariff adjustmen kepada konsumen? 

Sudah, untuk golongan 1.300 VA ke atas. Ini yang 900 VA. Jadi yang berubah hanya 900 VA.

ang sebenarnya ada enggak kenaikan tarif? Enggak ada. Yanga ada, mereka yang semula membayarnya bersubsidi menjadi tidak bersubsidi. Ibaratnya itu 900 VA itu, ada sebagian yang masih boleh pakai bensin premium. Sedangkan yang sebenarnya mereka harusnya sudah pakai pertamax. Jadi Januari 2017 itu DPR bilang harus bayar langsung pertamax.

Tapi Kementerian ESDM bilang jangan karena nanti melonjaknya tinggi. Bertahap saja. Jadi semula Desember 2016 masih membayar dengan premium, Januari naik sedikit, Maret naik sedikit, Mei naik lagi. Nanti Juli, baru Pertamax mengikuti perubahan harga minyak bumi, kurs dan inflasi.

Kalau bahan bakar pertamax maka mengikuti harga minyak bumi dunia, kalau harga minyak berubah maka harga listrik berubah. Itulah kira-kira tariff adjustment.

Soal tariff adjustment, kita tahu bahan bakar pembangkit PLN itu mayoritas gas dan batu bara yang mencapai 75 persen. Tapi tidak masuk dalam indikator tariff adjustment, sementara Indonesian crude price (ICP) hanya 21 persen masuk dalam indikator tariff djustment. Bisa Anda jelaskan?
banyak. Nah, PLN sebenarnya dirugikan dengan tidak adanya formula itu. Tapi pemerintah

share infografik

Berapa persen penurunan harga batu bara itu?

Batu bara naik, semula di APBN itu harga batu bara diperhitungkan Rp680 per kilogram. Padahal kenyataannya sudah Rp860 per kilogram.

Sebelumnya kan sempat turun harga batu bara beberapa tahun lalu ke titik terendah?

Dulu iya, 2015 ke 2016 turun.

Tapi kenapa tarifnya enggak turun juga saat itu?
Januari 2016 turun Rp 100 (per kWh). Masyarakat kalau turun enggak dicatat, pers itu kalau turun enggak pernah dibesar-besarkan. Turunnya Rp 100 rupiah, besar loh.
PLN sering mengklaim rugi dalam laporan kinerjanya, seperti kuartal I-2015 mencapai Rp860 miliar?
Enggak, siapa yang bilang rugi. Enggak ada.
I Made Supateka Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN mengatakan, kuartal pertama 2015 rugi Rp 860 miliar lalu kuartal pertama 2016 untung Rp 5 triliun?
O... itu bukan rugi namanya.
Lalu apa?
Keuntungannya lebih kecil.
PLN pernah rugi dalam beberapa tahun lalu, bisanya apa penyebab kerugian tersebut?
Iya, PLN pernah rugi karena hanya nilai tukar rupiah yang sangat tinggi. Sampai Rp14 ribu lebih, kita rugi. Jadi bukan hanya melihat nilai tukar, tapi lainnya. Kalau tidak ikut subsidi ya rugi. Tapi ada subsidi seperti tahun lalu mencapai Rp60 triliun. Kalau Rp 60 triliun enggak dibayar (pemerintah) ya rugi.
Tapi setiap tahun disubsidi?
Iya disubsidi.
Ada peningkatan subsidinya dari pemerintah ke PLN?
Turun terus, dari 2015 Rp99 triliun menjadi Rp60 triliun pada 2016. Lalu 2017 rencananya Rp44,98 triliun. Turun terus subsidinya. Yang tadi 900 VA tidak boleh disubsidi lagi. Sebenarnya PLN dengan subsidi tepat sasaran ini enggak berdampak banyak kepada PLN karena dapat uangnya sama saja.
Misalnya harga listrik itu Rp1.500/KWh. Dulu konsumen membayar Rp500, tapi PLN tetap terima Rp1.500 karena pemerintah membayar subsidinya Rp 1000/KWh. Sekarang subsidinya dikurangi untuk 900 VA. Jadi hanya pengalihan bayarnya yang biasanya sebagian dari pemerintah, kini semuanya ditanggung konsumen. PLN terimanya berapa? Ya sama, tetap saja Rp1.500.
Jadi pemerintah yang berkurang subsidinya. Untuk apa? Subsidi itu dipakai untuk melistrikin daerah lain yang masyarakatnya belum punya listrik. Untuk kesehatan, pembangunan infrastruktur lain.
Berapa kenaikan biaya dari Januari sampai Mei secara bertahap?
Dari semula Desember membayarnya Rp605/KWh, kemudian Januari membayar Rp791/KWh, kemudian Maret Rp1.034/ KWh, Mei Rp1.352/ KWh Nanti Juli mengikuti tariff adjustmentt. 
Berapa jumlah pelanggan yang mendapatkan subsidi saat ini dan golongan apa saja?
Kalau rumah tangga, dua golongan tarif. Tarif R1 450 VA itu semuanya masih bersubsidi. Jumlahnya sekitar 23 juta. Kalau yang R2 900 VA jumlahnya sekitar 4 juta lebih. Itu yang rumah tangga. Lainnya masih menerima subsidi seperti seluruh pelanggan sosial, sekolah, gereja, masjid. Lalu warung-warung, toko kecil/ bisnis kecil yang sampai dayanya 5.500 VA masih bersubsidi.
Industri sampai 200 kilo volt ampere (200 ribu VA) itu masih bersubisidi. Jadi industri kecil, sebenarnya industri besar juga sampai 200 ribu VA. Tapi menurut DPR dan pemerintah yang dibatasi itu untuk rumah tangga saja. 

Read More

[NEWS] Gas 3 Kg Menghilang

      Mendapatkan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) cukup sulit di Kota Bertuah Pekanbaru. Selain harus antre di pangkalan gas warga juga harus membawa fotocopi kartu keluarga.Warga lebih memilih antre di pangkalan karena bisa mendapatkan gas 3 Kg seharga Rp18 ribu pertabung sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET). Jika membeli di toko eceran mereka harus merogoh kocek lebih dalam berkisar Rp25 ribu sampai Rp39 ribu per tabung.
     Dengan berjalannya waktu, sudah dua bulan terakhir ini warga kota Pekanbaru cukup kesulitan mendapat gas elpiji 3 kilogram (kg). Antrean panjang terlihat dihampir semua pangkalan gas. Toko-toko yang biasa menjual gas 3 kg secara eceran pun sekarang tidak ada lagi jual si melon.     

Sumber: Riau Pos Desember 2017.

Read More

[NEWS] Inflasi November Diprediksi Tinggi

Harga Bahan Makanan Mulai Merangkak

       Hampir sepanjang 2017, pemerintah berhasil mengendalikan harga-harga bahan pokok.Tren inflasi pun cukup rendah hingga Oktober. Namun menjelang akhir tahun, pemerintah harus mulai mewaspadai gejolak harga volatile foods.  Hal itu terkait dengan dua momen liburan, yakni Natal dan tahun baru.

       Econom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyatakan, Inflasi November diprediksi lebih tinggi jika dibandingkan dengan bulan sebelumnnya yang hanya 0,01 persen. Pihaknya memproyeksikan inflasi berada diangka 0,13 -0,15 persen secara month-to-month. 

       "Faktornya melihat perkembangan harga kebutuhan bahan pokok sedikit meningkat untuk antisipasi kebutuhan liburan" kata Bhima. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah adalah inflasi kelompok makanan jadi dan rokok. dorongan dari administered price pada November lebih disebabkan kenaikan harga BBM non subsidi. Inflasi pada November juga dipengaruhi kenaikan harga transportasi menjelang liburan panjang.
Sumber: Riau Pos Desember 2017.

Read More

[NEWS] DPRD Sahkan APBD 2018 Rp2,47 Triliun

       Badan Anggaran (Banggar) telah melakukan pembahasan terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2018, dalam rapat intern dan rapat kerja bersama tim anggaran pemerintah daerah.

       APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2018 disahkan sebesar Rp2.479.286.574.502. Jika dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.482.715.884.265 mengalami penurunan sebesar Rp3.429.309.763 atau 0,14 persen.

       Secara kumulatif pendapatan daerah pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp3.429.309.763 atau 0,14 persen dari target APBD tahun anggaran 2017sebesar Rp2.481.215.884.265 hingga menjadi Rp2.477.786.574.502.

       Juru bicara Banggar DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti SH, MH mengatakan, penurunan APBD tahun 2018 tersebut disebabkan karena adanya penurunan pendapatan dari target penerimaan yang ditetapkan.
Sumber: Riau Pos Desember 2017.

   

Read More

[NEWS] Literasi Keuangan Riau di Bawah Nasional

   Saat ini Otoritas Jasa keuangan (OJK) mencatat literasi keuangan Riau lebih rendah dari nasional. Dimana literasi keuangan secara nasional 29,7 persen, sedangkan Provinsi Riau literasi keuangan 29,45 persen. Berbanding terbalik dengan inklusi keuangan secara nasional 67,82 persen. Sedangkan inklusi Provinsi Riau di atas angka inklusi nasional yakni 69,45 persen. 

       Penyebab rendahnya angka literasi keuangan di masyarakat adalah rendahnya literasi terhadap lembaga keuangan membuat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk  perbankan atau lembaga keuangan resmi terbatas. Rendahnya liberasi keuangan terhadap masyarakat mengakibatkan dana yang seharusnya dipakai  untuk memenuhi kebutuhan penting keluarga malah digunakan untuk investasi yang tidak jelas. Informasi tersebut diungkapkan langsung oleh Deputi Direktur Pengembangan Kebijakan Perlindungan Konsumen Rela Ginting.

Sumber: Riau Pos Desember 2017

Read More

[NEWS] Semua Serba Naik

Jelang akhir tahun, harga keperluan merangkak naik. Pemerintah diminta cepat tanggap untuk bisa menstabilkan harga. Pasar tradisional Kota Pekanbaru, harga cabe melonjak tajam. Biasanya harga cabe bukittinggi Rp30 ribu menjadi Rp50 ribu hingga Rp60 ribu per kilogram. Begitu juga dengan daging sapi, daging ayam dan juga telor.
Sumber : Riau Pos Desember 2017.

Read More

[NEWS] Komisi II DPRD Riau Minta Bapenda Kaji Perubahan Pajak Pertalite

Sumber : Riau terkini ,Rabu, 20 Desember 2017 15:21


Komisi II DPRD Riau minta Bapenda Riau mengkaji perubahan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di Riau yang besarannya mencapai 10 persen. Harga pertalite pun di Riau pun tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain

Riauterkini-PEKANBARU- Komisi II DPRD Riau minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau untuk mengkaji perubahan pajak Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite di Riau yang besarannya mencapai 10 persen. Harga pertalite pun di Riau pun tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain.
"Pajak BBM jenis pertalite yang ada saat ini memang harus dirubah. Sesuai prosedur, jika ingin menurunkan pajak tersebut maka harus dibuatkan Perda nya," kata Karmila Sari, Wakil Ketua Komisi II kepada wartawan, Rabu (20/12/17).

Politisi Golkar ini menjelaskan, untuk itu harus ada insiatif dari Bapenda Riau terlebih dahulu. Pembahasan Perda yang dimaksud, bisa saja dilakukan pada tahun 2018 mendatang yang sebelumnya, masuk dalam Prolegda 2018.

"Pihak Bapenda juga harus membuat kajian terlebih dahulu, dampak positif dan negatif penurunan pajak Pertalite tersebut. Dari dari Komisi II tentu mendukung hal ini dilakukan," ungkapnya. 

Politisi asal Rokan Hilir ini juga mengatakan, salah satu dampak positif dengan diturunkannya harga pertalite yakni masyarakat tidak akan keberatan lagi jika membeli pertalite. Juga kendaraan dari daerah lain yang operasionalnya melintasi Provinsi Riau juga tidak segan untuk mengisi BBM di Riau karena harganya sama dengan daerah lain. 

"Kalau sekarang pajaknya 10 persen, mungkin bisa diturunkan menjadi 6 sampai 7 persen. Untuk itu harus dikaji lagi oleh Bapenda, karena Bapenda lah yang lebih cocok untuk mengkaji penurunan itu," ujarnya. ***(ary)

Read More

[OPINI] Transformasi Ekonomi Riau

Komoditas alam telah sejak lama menjadi penggerak ekonomi Riau. Namun, hal ini sangat beresiko. Jumlahnya yang terbatas dan harganya yang tidak stabil menyebabkan ekonomi Riau cenderung rentan dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, transformasi ekonomi mutlak dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup ekonomi Riau. Pertanyaannya adalah, transformasi ekonomi seperti apa?

Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur ekonomi, ditandai dengan pergeseran dari satu sektor ekonomi kepada sektor ekonomi lainnya yang dapat mempengaruhi perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu negara atau suatu daerah. Dengan usianya yang telah mencapai 60 tahun, Riau tentu saja telah melalui bermacam-macam transformasi ekonomi. Tahun 1980-1990an, penggerak utama ekonominya adalah pertambangan minyak. Perut buminya sudah sejak lama mengucurkan minyak bumi tiada hentinya. Faktanya, sumbangan lapangan usaha ini pada perekonomian cukup besar yaitu sekitar 80 - 90 persen.

Awal tahun 1990-an, terjadi peningkatan produksi dari sektor kehutanan. Masyarakat berbondong-bondong memasuki lapangan pekerjaan pada sektor ini. Sumbangannya dalam perekonomian pun meningkat 5 kali lipat dibandingkan pertengahan tahun 1970-an. Produksi hutan Riau sangat luar biasa pada saat itu.

Seiring dengan bertambah tuanya sumur-sumur minyak dan berkurangnya hutan di Riau, dominasi sektor pertambangan dan kehutanan dalam perekonomian kemudian mulai tergerus oleh sektor perkebunan khususnya kelapa sawit yang booming pada jelang pergantian dan awal milennium. Terlihat menjanjikan, namun ternyata sektor ini diliputi dengan permasalahan, utamanya adalah: permodalan dan gejolak harga internasional yang tidak bisa untuk dikendalikan.

Minyak Mentah, Kayu dan Kelapa Sawit

Dari berbagai fase yang telah disebutkan dapat ditarik sebuah benang merah. Komoditas-komoditas utama penggerak ekonomi Riau selama ini adalah komoditas alam. Hasil dari kekayaan sumber daya alam Riau yang memang berlimpah.  Riau mempunyai banyak cadangan minyak bumi yang kemudian dieksploitasi seperti tiada akan pernah habis. Riau memiliki banyak hutan yang lalu ditebang tanpa hentinya. Kondisi ini persis seperti anak orang kaya yang hanya mampu menghabiskan harta orang tuanya saja, tanpa tahu harus berbuat apa untuk menjaga keutuhan kekayaan keluarganya.

Ekonomi Riau saat ini tidak sustainable (berkelanjutan). Lama-kelamaan, Ekonomi Riau akan kehabisan tenaga seiring dengan kekayaan alamnya yang terus dihabiskan. Berdasarkan data BPS, ekonomi Riau memang masih menduduki peringkat 5 nasional atau terbesar se-Sumatera. Namun, sumbangan Riau terhadap perekonomian nasional sudah jauh berkurang dari 6,21 persen pada tahun 2011 menjadi hanya 5,00 persen pada triwulan III 2017. Pada saat yang sama, provinsi tetangga, Sumatera utara sedang dalam laju yang stabil. Sumbangannya terhadap ekonomi nasional pun meningkat dari 4,82 persen menjadi 4,91 persen pada periode yang sama. Jika tidak berbenah, bisa dipastikan cepat atau lambat, Riau harus menyerahkan posisinya kepada provinsi lain dengan laju pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

What’s Next?

Pemerintah memang tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Berbagai usaha dilakukan untuk mempercepat roda perekonomian Riau. Salah satunya adalah dengan pariwisata. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Melalui tagline Riau The Homeland of Melayu, Pemerintah yakin bahwa pariwisata mampu menjadi sektor unggulan baru dan andalan Riau. Namun faktanya, dengan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Riau sampai dengan triwulan III 2017 sebesar 28.429 kunjungan dan dengan asumsi rata-rata pengeluaran mereka sebesar $900/kunjungan, kontribusinya terhadap perekonomian hanya sebesar Rp340 miliar atau tidak sampai 0,1 persen terhadap akumulasi PDRB sampai dengan September 2017. Selain itu, Pariwisata membutuhkan waktu, sarana dan prasarana serta investasi yang tidak sedikit jumlahnya. Menjadikan pariwisata sebagai andalan, bisa jadi bukan merupakan solusi jangka pendek buat provinsi ini.

Hal yang lebih realistis dilakukan Riau sekarang adalah hilirisasi Industri. Rilis BPS (6 November 2017) menunjukkan bahwa sumbangan Industri pengolahan dalam ekonomi Riau pada triwulan III 2017 adalah 25,40 persen. Artinya, untuk pertama kali dalam sejarah, sektor ini menjadi kontributor utama mengalahkan dominasi pertambangan yang kini berkontribusi sebesar 25,07 persen saja.

Banyak ruang untuk peningkatan pada sektor ini, terutama Industri berbasis kelapa sawit. Hal tersebut diindikasikan oleh baru sebagian kecil saja produk turunan yang dihasilkan dari kelapa sawit. Padahal, Riau adalah penghasil kelapa sawit terbesar se-nusantara. Data BPS menunjukkan 25,60 persen produksi kelapa sawit nasional tahun 2016 berasal dari Riau. Namun, sebagian besar hasilnya diekspor justru hanya dalam bentuk mentah saja dan Crude Palm Oil (CPO), tidak melewati tahapan industri lebih lanjut.

Bayangkan bila Riau bisa menghasilkan produk turunan kelapa sawit yang dapat kita temukan di sekitar seperti perlengkapan rumah tangga, sabun, kosmetik, energi dan lainnya. Tentu saja, Riau akan memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Lapangan usaha yang menggunakan produk turunan kelapa sawit kinerjanya akan terdorong. Sementara itu, Lapangan usaha yang mendukung, seperti industri pupuk dan perkebunan, kinerjanya akan ikut ketarik atau meningkat.

Kondisi ideal tersebut dapat berdampak luas, misalnya penyerapan tenaga kerja. Jumlah pengangguran akan berkurang. Selain itu, harga produk turunan kelapa sawit, yang cenderung lebih stabil dibandingkan harga CPO, membuat ekonomi Riau sedikit lebih pasti dan lebih terkontrol sehingga mengundang investor untuk datang. Barulah demikian, perekonomian Riau akan tumbuh secara berkelanjutan. Permasalahannya adalah siapkah Riau untuk bertransformasi menjadi penghasil produk turunan kelapa sawit atau justru kembali tetap menggerogoti kekayaan alamnya hingga habis tidak tersisa untuk anak cucu nanti? Jawabnya tentu harus siap dan yakin ekonomi provinsi yang kita cintai ini akan bertransformasi menjadi lebih baik.

FF

Read More

[NEWS] Selain Wisata, BI Nilai Sektor Perikanan Potensial Tumbuhkan Perekonomian Riau

Sumber Tribun Pekanbaru

Terkait seberapa besar pembiayaan perbankan menggenjot pelaku UMKM diberbagai sektor pertumbuhan ekonomi baru yang tengah digalakkan Provinsi Riau, Siti mengatakan penyaluran dari pihak perbankan terutama kredit sektor UMKM masih belum mencapai harapan.

"Ditahun 2017 ini penyaluran kredit UMKM masih dibawah angka 20 persen. Kita menargetkan kinerja penyaluran kredit sektor tersebut mampu mencapai angka tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan untuk pengembangan sektor baru perlu ada peningkatan fasilitas, infrastruktur, iklim investasi, SDM dan berbagai perbaikan lainnya.

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan dari sejak beberapa tahun lalu pemerintah telah fokus menggarap sumber pertumbuhan ekonomi baru salah satunya di bidang kepariwisataan berbasis budaya.

Untuk sektor ini setelah beberap tahun gencar digalakkan telah mampu menghasilkan sejumlah destinasi baru yang memiliki potensi besar.

Peningkatan infrastruktur kesejumlah destinasi wisata yang ada di Riau beberapa tahun terakhir jadi pendorong berkembangnya destinasi wisata yang ada di Riau.

"Ditahun 2018 ini kita akan coba menggarap wilayah pesisir Riau dengan melirik potensi perikanananya," katanya.

Ia mengatakan sektor perikanan di Riau memiliki potensi besar dalam rangka menyumbangkan hasil positif pada perekonomian masyarakat.

"Dengan Riau memiliki garis pantai sepanjang 2.076 kilometer, kita yakin ini akan memberi sumbangsih besar bagi pertumbuhan ekonomi di Riau," pungkasnya.

Tak hanya membahas tentang kondisi ekonomi di Riau, dalam Pertemuan Tahunan 2017 ini Bank Indonesia juga menyalurkan bantuan modal kepada lima kelompok tani yang ada di Riau serta dana penyediaan fasilitas air bersih bagi warga Kabupaten Meranti.

Bantuan ini merupakan bagian dari Program Sosial Bank Indonesia

Read More

[NEWS] Pertumbuhan Ekonomi Riau Diperkirakan Akan Naik Setelah Pengesahan RTRW Senin, 25 September 2017 20:06

Sumber : Tribun Pekanbaru

Laporan Wartawan Tribun Pekanbaru, Alexander

News Analysis: Pengamat Ekonomi dari Universitas Riau (UR), Edyanus Herman

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dengan sudah disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau, maka ada kepastian hukum tentang tata ruang, dan ini memberikan peluang besar bagi investor untuk berinvestasi di Riau.

Wilayah yang selama ini masih diragukan posisinya, apakah masuk wilayah hutan, sekarang sudah dikeluarkan, dan ini juga menjadi kepastian bagi masyarakat dalam melanjutkan usaha di lahan mereka sendiri.

Ini juga menjadi keleluasaan bagi wilayah Riau karena zona untuk melakukan pembangunan sudah pasti, dan sudah bisa dilaksanakan.

Dengan sudah bergeraknya pembangunan, dan zona tata ruang juga sudah pasti, banyak investasi akan masuk, ini menjadi sumber energi bagi perekonomian di Riau.

Lapangan kerja akan semakin terbuka, banyak tenaga kerja yang diserap, proyek strategis nasional bisa segera digesa, pertumbuhan ekonomi akan semakin naik, dan ini tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

Setalah pengesahan ini dilakukan, proses selanjutnya di Kementerian Dalam Negeri. Menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini, dan tidak harus dikawal ketat.

Jika ada yang berani melakukan lobi ke pusat untuk mengubahRTRW, Kemendagri tidak akan berani. Karena titik-titiknya sudah jelas, dan Pansus memiliki alasan mengapa ini diputihkan dan dihijaukan.

Kalau misalnya ada yang berubah, daerah akan langsung tahu. Satu yang perlu kita ingat, bahwa Perda lebih tinggi dari keputusan menteri. Maka dari itu, di Mendagri sifatnya hanya evaluasi, jika ada yang diperbaiki, maka Mendagri menyurati daerah untuk diperbaiki.

Daerah bisa menyampaikan keberatan jika ada permintaan revisi yang tak sesuai dengan subtansinya. Karena tidak mungkin pihak pusat meminta revisi ini dihijaukan atau ini diputihkan, palingan revisi hanya soal aturan dan administrasi. (ale)

Read More

[NEWS] Perbankan Syariah Stimulan Perekonomian Daerah

Sumber : Tribun Riau 
fazar  Kamis, 07 Desember 2017 | 03:25:56 WIB  60

Bank Riau Kepri. (RB)

PEKANBARU - Inovasi demi inovasi terus dilakukan untuk pengembangan potensi daerah, begitu juga dengan mengoptimalkan peran Bank Riau Kepri sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah memperlihatkan kontribusi positif.

Capaian yang telah diraih sejatinya tidak membuat berpuas diri. Berbekal semangat itu, pengembangan perbankan syariah dinilai dapat menjadi stimulan perekonomian daerah.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Darusman, Rabu (6/12/2017). Inovasi ini diyakini akan berperan positif untuk pengembangan perekonomian dengan output akhir peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kita terus menggali potensi BUMD. Seperti elama Bank Riau Kepri yang selama ini telah menunjukkan kemajuan, maka kemudian ada inovasi dengan  pengembangan Bank Riau Syariah," tuturnya.

Untuk itu, langkah lanjutan juga terus diupayakan. Seperti dengan penambahan modal untuk BUMD yang sedang menggali potensi core bisnis

"Kita tentunya terus melakukan pengawasan. Kemarin untuk peningkatan itu, yang awal dari Bank Riau mintanya kan Rp250 miliar untuk Bank Riau Syariah. Diharapkan nanti dengan adanya peningkatan itu kita bisa mengembangkan dari potensi yang ada menjadi lebih baik," imbuhnya lagi.(MC Riau/mz)

Read More

[NEWS] Apa Kabar Program Mobil Listrik RI? Ini Jawaban Jonan

Sumber : Tribun Riau

Selasa 12 Dec 2017, 08:12 WIB

Laporan dari Paris

Paris - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, datang ke Paris untuk menghadiri One Planet Summit 2017. Pemerintah mendorong adanya penggunaan energi yang efisien dan bersih.

Salah satu energi tersebut adalah listrik. Setelah RI punya motor listrik, apakah berikutnya mobil listrik?

"Kita sangat mendorong, perpres lagi dibuat. Penciptaan kendaraan listrik. Kalau motor kan sudah jalan," kata Jonan usai menyaksikan penandatanganan kerja sama PLN dengan IPP asal Prancis di Kedutaan Besar Indonesia di Paris, Prancis, Senin (11/12/2017).

Pada waktu diskusi mengenai mobil listrik di Bali yang dihadiri oleh perusahaan-perusahaan otomotif dunia, Jonan sempat bertanya kepada beberapa perusahaan tersebut.

"Saya tanya Mercy (Mercedes Benz) Indonesia, 'you siap kapan?' Dia bilang 2030. Kita mencanangkan harapannya bapak Presiden (Joko Widodo/Jokowi) itu paling lambat 2040 lah. Kita sudah mulai penggunaaan mobil listrik, sudah mulai banyak. Ya enggak bisa segera," jelasnya.

Baca juga: Jonan Lihat Mobil Listrik Tesla Dahlan Iskan

Jonan mengatakan, mobil listrik di Indonesia tidak harus merek lokal. Produsen mobil yang sekarang beroperasi di Indonesia sudah menyatakan siap memproduksi mobil listrik beberapa tahun mendatang.

"Menurut saya begini, ini biarkan saja kompetisi. Merek-merek lain saja (tak perlu merek lokal) yang penting ada. Biar swasta saja yang bikin. Ini dua hal yang beda ya, misalnya mobil listrik harus dibuat di lokal ini jadi panjang lagi. Harapan saya sih bisa cepat, tapi berani enggak investornya investasi," tambahnya.

Sampai sekarang banyak produsen mobil asal Jepang yang punya pabrik di Indonesia. Menurut Jonan, para perusahaan Jepang ini tidak ingin langsung membuat mobil listrik, melainkan ingin memproduksi mobil hybrid terlebih dahulu.

"Mereka sih maunya hybrid. Saya tanya kalau 2020 siap enggak, mereka bilang semua siap. Anda lihat kan merek-merek dunia sudah bikin mobil listrik, tapi mereka pasarkan di luar negeri bukan di Indonesia. kalau mobil listrik di Indonesia ada dan harganya bersaing dengan kendaraan fosil, saya pasti beli, saya pasti pakai itu mobil listrik," ungkap Jonan.

Mantan Menteri Perhubungan itu tidak khawatir atas kelangsungan hidup perusahaan minyak yang selama menjual bahan bakar setelah marak mobil listrik berseliweran. Sebab, perusahaan-perusahaan ini akan beradaptasi dengan bisnis baru.

"Bukan SPBU tutup, SPBU nanti jualan baterai, tukar baterai atau colok. Kalau colok kelamaan ya di rumah saja. Misalnya, Total. Dia tidak akan tutup, dia akan masuk ke perusahaan dengan energi terbarukan," jelasnya. (ang/mkj)

Read More

[NEWS] Datang ke Paris, Jonan Kritik Keras Soal Sawit RI yang Ditolak Eropa

Sumber : Riau Pos

Tanggal : Selasa/ 12 Desember 2017

Paris - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, datang ke Paris untuk menghadiri One Planet Summit 2017. Jonan juga sempat menyaksikan penandatanganan 3 Letter of Intent (LoI) pembangkit listrik dari energi terbarukan antara PT PLN (Persero) dengan Independent Power Producers (IPP) asal Prancis.

Acara penandatanganan kerja sama dilakukan di sela-sela acara Renewable Energy Companies Commited to Climate, dalam rangkaian One Plannet Summit, di Kedutaan Besar Indonesia di Paris.

Setelah menyaksikan penandatanganan kerja sama, Jonan pun memberikan sambutan. Ada sambutan Jonan yang membuat para hadirin terdiam, yaitu soal isu sawit Indonesia yang selama ini ditolak Uni Eropa.

"Saya sangat berterima kasih dan menghargai atas kerja sama yang akhirnya disepakati ini. Semoga kerja sama ini bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia," kata Jonan saat menyampaikan pidatonya.

"Ada hal penting yang ingin saya sampaikan ke pemerintah Prancis, soal minyak sawit RI. Minyak sawit RI ini harus bisa diterima. Kalau Prancis tetap menolak maka bisa mengancam hubungan bilateral antara RI dengan Prancis," ujar Jonan yang disambut keheningan para hadirin di dalam ruangan.

Baca juga: PLN Bidik Penggunaan Energi Terbarukan 23% di 2025

Selama ini, sawit produksi RI selalu mendapat kampanye hitam dari Uni Eropa. Padahal, minyak sawit RI tidak pernah terbukti melanggar seperti yang selama ini diserukan Uni Eropa.

Apalagi, lanjut Jonan, perusahaan migas asal Prancis, Total, berniat mengembangkan biofuel dengan menggunakan minyak sawit. Indonesia sebagai produsen salah satu produsen minyak sawit terbesar dunia ingin ambil bagian.

"Tolong selesaikan isu ini ke pemerintah Anda. Menterinya cukup populer di sini kan? Isu ini harus dipertimbangkan dengan serius," kata Jonan kepada pihak Prancis.

Datang ke Paris, Jonan Kritik Keras Soal Sawit RI yang Ditolak Eropa. Foto: Angga Aliya

Menteri yang dimaksud adalah Nicolas Hulot. Hulot adalah mantan wartawan dan aktivis lingkungan yang ditunjuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup Prancis.

"Hubungan RI dengan Prancis tidak hanya di bidang energi saja, tapi di bidang lain. Saya waktu jadi Menteri Perhubungan menyaksikan salah satu pembelian terbesar Airbus di Toulouse. Jadi tolong pertimbangkan lagi isu ini atas nama hubungan pertemanan kita," tutup Jonan. (ang/mkj)

Read More