JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menemui para
petani di Kecamatan Tanjung Sari, Kecamatan Cariu, Kecamatan Sukamakmur,
dan Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
Kabar para petani kurang menggebirakan. Banyak kegagalan panen akibat
hama dan faktor lain.
Mereka seperti ditinggalkan sendiri dan tak
merasakan kehadiran pemerintah. Fadli Zon yang juga Ketua Umum
DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), menyatakan umumnya petani
juga mengeluhkan rusaknya infrastruktur pertanian dan rendahnya harga
gabah patokan pemerintah, padahal harga beras saat ini sedang tinggi.
Sebagai konsumen mereka tak sanggup membeli beras setinggi itu.
"Para petani umumnya mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap
perbaikan nasib mereka. Sebab, di tengah harga beras yang tinggi,
pemerintah masih mematok harga pembelian pemerintah (HPP) yang rendah
untuk gabah petani. Saat ini harga gabah kering panen (GKP) di pasar
sudah mencapai Rp5.500 per kilogram.
Harga itu jauh di atas HPP yang
ditetapkan pemerintah, di mana HPP GKP sejak 2015 hanya dipatok Rp3.700
saja per kilogram," ujarnya, Selasa (20/2/2018).
Sayangnya kata dia, harga gabah yang bagus itu juga tak bisa dinikmati
oleh petani, karena dalam dua tahun terakhir mereka mengalami gagal
panen. Di Bogor, kasus gagal panen umumnya disebabkan oleh hama, bukan karena kekeringan sebagaimana yang terjadi di kawasan Pantura.
Serangan hama ini terjadi akibat kurangnya pupuk dan kualitas benih yang tak tahan hama sertaminimnya upaya antisipasi.
"Hampir semua petani di tiga kecamatan mengeluhkan mahalnya harga pupuk
dan pestisida, selain minimnya Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) yang
bisa memberikan bimbingan. Itu faktor-faktor yang telah membuat kenapa
gagal panen kembali terjadi tahun ini," tandasnya.
Masih kata
Fadli Zon, masyarakat petani juga banyak yang mempertanyakan kebijakan
impor beras. Meski dua tahun terakhir diakui ada gagal panen, namun
impor yang dilakukan menjelang musim panen dianggap hanya kian
menyulitkan petani saja.
"Orang-orang desa bertanya, bukankah
dulu saat kampanye Pilpres 2014 Pak Jokowi berjanji tidak akan mengimpor
pangan, tapi kenapa sekarang justru impor beras menjelang musim panen?!
Kenapa bukan kemampuan produksi kita yang diperbesar?! Itu pertanyaan
mereka," tukasnya.
Kebijakan impor pangan dalam jangka pendek
kata politisi Gerindra ini, memang bisa menjamin ketersediaan pangan.
Namun, dalam jangka panjang kebijakan tersebut bisa berdampak buruk,
karena akan melemahkan kemampuan produksi sektor pertanian kita.
"Ketergantungan impor pangan akan berisiko terhadap ketahanan pangan
dan bisa mengancam kedaulatan kebijakan pangan kita. Jadi, pemerintah
seharusnya tidak terus-menerus mereproduksi solusi instan semacam itu
dalam mengatasi persoalan pangan," paparnya.
"Saya sangat
menyayangkan kebijakan pangan kita yang terkesan amburadul. Kementerian
Pertanian selalu mengklaim produksi beras kita surplus, tapi Kementerian
Perdagangan malah menerbitkan izin impor. Begitu juga halnya dengan
jagung. Kementerian Pertanian mengatakan kita telah mengekspor jagung,
tapi Kementerian Perdagangan kini malah sedang mewacanakan akan
mengimpor jagung juga. Klaim pihak pemerintah terkait pangan tidak
sinkron satu sama lain," tambahnya.
Di tengah situasi sulit yang
dihadapi oleh petani karena gagal panen, pemerintah kata dia, mestinya
memperbesar pemihakan terhadap mereka, melalui berbagai lembaga dan
kebijakan yang ada.
"Tapi, kita justru mendengar bahwa tahun ini
target serapan gabah petani oleh Bulog, misalnya, justru malah
diturunkan. Tahun ini Buloh hanya menargetkan penyerapan gabah petani
sebesar 2,7 juta ton. Padahal realisasi penyerapan gabah tahun 2015 dan
2016 saja angkanya mencapai 2,6 dan 2,9 juta ton," ujarnya.
Pemerintah menyatakan jika produksi padi tahun ini diproyeksikan akan
meningkat 5 persen. "Tapi kenapa target serapan Bulog justru turun?! Ini
makin meyakinkan jika data pertanian yang ada yang memang perlu
dipertanyakan akurasinya," tanya Fadli. “
Kita tidak mungkin
bisa swasembada pangan jika yang bisa dilakukan oleh pemerintah hanyalah
mempermainkan data pangan sesuai kebutuhan mereka saja," tandasnya
lagi.
Jika ingin impor, kata Fadli, maka data produksi yang
dipakai dibikin defisit. Sementara, untuk keperluan kampanye, data
produksi yang digunakan selalu surplus. Itu sebabnya ia dan DPR
juga perlu mempertanyakan akurasi proyek pencetakan sawah baru.
Tahun
ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan cetak sawah seluas 12.000 ha
dengan anggaran Rp220,5 miliar. Angka ini lebih rendah dari pagu
anggaran cetak sawah pada 2017 yang mencapai Rp1,18 triliun untuk 72.033
ha, dan pagu tahun 2016 sebesar Rp2,06 triliun untuk 129.096 ha.
Anggarannya besar, tapi efektivitas dan hasilnya perlu kita pertanyakan.
Tahun ini anggaran pencetakan sawah baru turun drastis karena kebetulan
ada sorotan publik terkait penggunaannya.
Kasusnya kini sedang jadi
obyek penyelidikan kepolisian dengan supervisi KPK. Ini kata dia, tentu
sangat memprihatinkan. Para pencari rente ternyata bukan hanya bermain
dengan komoditas pangan, tapi pencetakkan sawah baru juga dijadikan
ajang mencari rente.
"Jika kita memang serius ingin mencapai
swasembada dan berdaulat di bidang pangan, jangan dulu bicara
pencetakkan sawah baru. Kita amankan saja dulu lahan pertanian produktif
yang kini ada. Jika kita bisa berhasil mempertahankan lahan pertanian
yang ada, alias bisa melakukan moratorium konversi lahan pertanian, itu
sudah langkah awal yang bagus untuk menjaga produksi pangan nasional,"
ujar Fadli.
Sebab kata dia, meskipun pemerintah koar-koar
menargetkan swasembada pangan pada 2017, buktinya saat ini, sesudah
menginjak tahun 2018, impor pangan masih saja terjadi. Dan itu berlaku
untuk hampir semua komoditas penting, mulai dari beras, jagung, kedelai,
gula, bahkan garam.
"Kalau kita pakai data citra satelit, per
2017 lahan untuk padi, jagung dan kedelai tercatat hanya sekitar 7,7
juta hektare. Angka itupun cenderung terus berkurang dari waktu ke
waktu. Jadi, logikanya, jika luas lahannya ajeg 7,7 juta hektar saja
kita tak mungkin swasembada, apalagi jika lahannya berkurang,"
terangnya. “
Menurut saya, karena sejauh ini pencetakkan sawah
baru terbukti jauh dari efektif, maka pemerintah harus serius
mempertahankan lahan pertanian yang ada agar tak dikonversi. Ini butuh
regulasi pelaksana yang tegas. Selain itu, seharusnya target swasembada
pangan dibuat realistis.
Pemerintah tidak usah ngomong swasembada tiga
komoditas dulu, fokus saja di padi. Jika pemerintah fokus hanya kepada
padi, dengan luas lahan 7,7 juta hektar kita sebenarnya sudah bisa
memenuhi kebutuhan beras nasional," pungkas Ketua Umum DPN HKTI,
sekaligus Wakil Ketua DPR RI Itu. ***
Sumber : GoRiau.com, 20 Februari 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar