Merdeka.com - Bambang Wiyoto (43) sudah melewati tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta
Selatan untuk mencari bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium. Putus asa
dengan indikator bensin motornya yang semakin menipis, bapak tiga anak
ini pun memutuskan mengisi dengan Pertamax. Meski harus merogoh koceknya
lebih dalam.
Tak hanya Jakarta, kelangkaan Premium sudah terjadi
sejak tahun lalu di Sumatra. Pengawas SPBU Batang Lingkin Kecamatan
Pasaman, Santoso di Simpang Empat mengakui dalam satu minggu ini BBM
jenis Premium langka. Dia terpaksa mengarahkan pembeli ke jenis
Pertalite dan Pertamax.
Kekosongan stok Premium juga akibat
pembatasan dan pengurangan jatah Premium oleh Pertamina kepada SPBU.
Pihaknya mengaku belum mengetahui sampai kapan kondisi itu terjadi.
Selain di SPBU Batang Lingkin, sejumlah SPBU lainnya seperti SPBU Batang
Toman dan SPBU Sarik juga seringkali kehabisan stok Premium.
Kondisi
ini diamini oleh Wakil Ketua Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Azam Asman. Dia bercerita ketika dirinya melakukan kunjungan ke Surabaya, ada lima SPBU tidak tersedia Premium.
Maka
dari itu, dia meminta Pertamina tidak mengurangi pasokan Premium ke
beberapa daerah. "Di Surabaya saya keliling 5 SPBU itu tidak ada
(Premium). Cepat habis, seperti setan masuknya Premium itu," katanya.
Dengan
tidak tersedianya Premium, dia menilai jika Pertamina memaksa
masyarakat untuk menggunakan Pertalite dan Pertamax. Padahal pemerintah
sendiri tidak mengklaim mengurangi menjual Premium.
"Kalau tidak
menjual BBM tertentu dia akan dikeluarin (Pertamina). Secara tidak
langsung memaksa memakai Pertalite dan Pertamax," ujarnya.
Azam
heran dengan pengurangan Premium ini, padahal satu SPBU dipasok 8.000
liter 1 kali per hari. Maka dia meminta penjelasan kepada pihak
Pertamina atas hal tersebut. [bim]
Merdeka.com - Pemerintah sebut Premium tetap ada
Menteri
Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menepis isu
penghapusan Premium tersebut. Dia mengatakan bahwa pemerintah selalu
memberikan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga tidak mungkin
menyusahkan masyarakat.
"Tidak juga lah, masa pemerintah nyusahin
rakyatnya. Pemerintah selalu membuat sebaik mungkin agar masyarakat
happy (bahagia)," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta.
Kepala
Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, Fanshurullah Asa, menjelaskan bahwa
di Pulau Jawa setidaknya 800 SPBU sudah tidak menjual Premium.
"Yang
tidak menjual Premium 1.094 SPBU di seluruh Indonesia. Di Jamali (Jawa
Madura Bali) yang jual Premium 3.306 SPBU, 800 SPBU tidak. Sedangkan di
luar Jamali, ada 294 dari total 2.194 SPBU yang tidak menyediakan
Premium. Jadi sekitar 13 persen SPBU yang tidak ada Premium," ujarnya.
Hal
tersebut, kata Fanshurullah, dikarenakan Premium digolongkan sebagai
bahan bakar umum di Pulau Jawa. Sehingga, Pertamina tak wajib menjualnya
di setiap SPBU.
Akan tetapi, di luar Jamali, Premium tetap berstatus sebagai BBM penugasan sehingga wajib dijual di semua SPBU.
"Kalau
ada SPBU di luar Jamali yang tidak menjual Premium, itu merupakan
pelanggaran. Kami menugaskan pada Pertamina untuk SPBU yang di luar
Jamali tadi mesti menjual Premium karena ini penugasan pemerintah,"
ungkapnya.
Direktur Pemasaran Pertamina M Iskandar menjelaskan
bahwa Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191/2014) telah
menggolongkan Premium di Jamali sebagai 'bahan bakar umum', sama seperti
Pertamax series sehingga Pertamina tidak berkewajiban menyediakannya di
semua SPBU. [bim]
Merdeka.com - Pertamina didukung hapus Premium
Pengamat
otomotif, Bebin Djuana menyebut bahwa sudah saatnya pemerintah
menghapuskan BBM Research Octane Number (RON) atau beroktan rendah,
seperti Premium karena tidak sesuai dengan kondisi mesin saat ini.
"Keberadaan
BBM RON rendah juga seperti menjual harapan kepada masyarakat.
Masyarakat bermimpi bisa berhemat dengan Premium, namun sesungguhnya BBM
RON rendah lebih boros dan berdampak negatif pada mesin. Penggunaan
Premium seperti membohongi diri sendiri. Maka, sebaiknya pemerintah
menghapus saja," kata Bebin.
Dalam pandangan Bebin, penghapusan
BBM RON rendah menuju BBM berkualitas tidak bisa ditawar lagi. Terlebih,
sebenarnya kebijakan seperti itu sudah harus dilakukan sejak awal
2000-an. Namun, karena pemerintah bersikap setengah hati yang antara
lain karena faktor politis, maka peralihan tersebut belum juga dilakukan
sampai saat ini.
Menurut Bebin, mesin kendaraan berrmotor
keluaran terbaru, memang tidak diperuntukkan bagi BBM RON rendah seperti
Premium.
"Jika dipaksakan, maka akan memunculkan banyak masalah. Karena
pembakaran tidak sempurna, maka mesin akan menjadi mengelitik, tenaga
berkurang, dan membuat mesin tidak awet. Kesannya murah dan hemat,
tetapi sebenarnya sangat merugikan pengguna," kata Bebin.
Direktur
Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Ahmad Syafruddin
juga mendukung penghapusan BBM yang memiliki RON rendah.
Selain
berdampak negatif bagi mesin kendaraan bermotor, kata dia, BBM RON
rendah juga berakibat buruk terhadap lingkungan hidup dan kesehatan.
"Karena
pembakaran tidak sempurna, maka BBM RON rendah akan menghasilkan emisi
sangat tinggi. Selain itu, juga akan menghasilkan karbonmonoksida dan
nitrogen dioksida yang juga tinggi," kata Syafruddin.
Bagi
kesehatan, kata dia, hidrokarbon sangat berbahaya karena bisa memicu
kanker. Sedangkan karbon monoksida bersifat racun dan nitrogen dioksida
dapat memicu penyakit paru-paru. [bim]
Sumber : Merdeka.com, 7 Februari 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar