PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - PT Pertamina menilai operasi pasar (OP)
elpiji bersubsidi 3 kg, yang kerap dilakukan bukan menjadi solusi
permanen, mengatasi kelangkaan elpiji. Karena OP seperti ini hanya
bersifat instan saja.
Namun yang lebih baik adalah dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan di lokasi-lokasi usaha sektor nonmikro, jauh lebih penting. Karena pada sektor ini masih banyak yang menggunakan gas melon.
Namun yang lebih baik adalah dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan di lokasi-lokasi usaha sektor nonmikro, jauh lebih penting. Karena pada sektor ini masih banyak yang menggunakan gas melon.
"Elpiji bersubsidi tidak boleh dipakai untuk sektor nonmikro. Jadi tindakan sebaiknya dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaannya adalah dengan melakukan sosialisasi dan pengawasan di lapangan," ujar Branch Manager Marketing Sumbar-Riau, Pramono Wibowo kepada Riau Pos di Grand Central, Kamis (1/2). Meskipun pihaknya siap merespon permintaan dilakukannya operasi pasar, tapi itu bukan solusi permanen dan hanya bersifat instan.
"Kami apresiasi kerja sama yang telah dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (DPP) Kota Pekanbaru maupun Riau. Sebab berdasarkan hasilnya diketahui tahun ini Alhamdulillah sudah banyak pelaku usaha yang beralih ke elpiji 5,5 kg atau 12 kg," kata dia.
Untuk 2018 ini, Pramono mengatakan, tetap fokus menjalankan langkah serupa yakni terus melakukan sosialisasi dan pengawasan. Sebab kalau semua sektor mikro sudah beralih ke gas non ubsidi akan berdampak dengan tercukupinya kebutuhan untuk rumah tangga.
"Kami tetap fokus memastikan gas subsidi hanya boleh dipakai untuk kebuthan rumah tangga, bukan untuk sektor nonmikro. Kuota mencukupi tidak ada berkurang, apabila pendistribusiannya tepat sasaran. Inilah yang jadi PR kita, tetap memastikan gas subsidi hanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga pra sejahtera," imbuhnya.
Bicara gas subsidi 3 kg, kata Pramono, ada dua hal
yang harus diperhatikan yakni suplai dan pengaturannya. Berbeda untuk
produk penjualan bebas.
"Dua hal itu sangat penting untuk suplai menjadi tanggung jawab Pertamina, sedangkan untuk kebutuhan pemerintah yang mengatur. Makanya sangat diperlukan koordinasi," tutupnya.(ksm)
"Dua hal itu sangat penting untuk suplai menjadi tanggung jawab Pertamina, sedangkan untuk kebutuhan pemerintah yang mengatur. Makanya sangat diperlukan koordinasi," tutupnya.(ksm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar