[NEWS] Ekspor CPO Capai 23 Miliar Dolar AS

JAKARTA (RIAUPOS.CO)-Sepanjang 2017, industri sawit Indonesia mencatatkan peningkatan produksi dan ekspor. Tahun ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menargetkan produksi minyak sawit mentah (CPO) tumbuh 10 persen menjadi 42 juta ton. Volume ekspor juga diproyeksikan tumbuh 10 persen.

Berdasarkan data yang diolah Gapki, produksi CPO pada 2017 mencapai 38,17 juta ton dan PKO (minyak inti kelapa sawit) 3,05 juta ton. Dengan demikian, total produksi minyak sawit Indonesia adalah 41,98 juta ton. Angka itu menunjukkan peningkatan produksi 18 persen jika dibandingkan dengan produksi 2016, yaitu 35,57 juta ton, yang terdiri atas CPO 32,52 juta ton dan PKO 3,05 juta ton. Stok minyak sawit Indonesia pada akhir 2017 sebesar 4,02 juta ton.

Sementara dari sisi ekspor CPO dan turunannya, sepanjang 2017 meningkat cukup signifikan, yaitu 23 persen atau dari 25,11 juta ton pada 2016 meningkat menjadi 31,05 juta ton pada 2017. Nilai sumbangan devisa minyak sawit juga meningkat seiring dengan kenaikan volume ekspor dan harga yang cukup baik.

”Nilai ekspor minyak sawit Indonesia mencapai 22,97  miliar dolar AS atau me­ningkat 26 persen dibanding 2016 yang hanya mencapai 18,22 miliar dolar AS. Nilai ini merupakan nilai tertinggi yang pernah dicapai sepanjang sejarah ekspor minyak sawit Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal Gapki Togar Sitanggang di kantornya, Selasa (30/1).

Gapki pun memprediksi, produktivitas kelapa sawit pada 2018 naik sekitar 10 persen dampak dari pemulihan pasca La Nina. Togar menyatakan, peningkatan produksi dapat dipengaruhi curah hujan yang cukup panjang pada tahun lalu. ”Sawit itu membutuhkan air. Normalnya 2.400 ml/tahun. Jadi, kalau angka itu tercapai, kemungkinan produksi akan naik seperti normal,” ujarnya. (agf/c21/sof/lim)
Sumber : Riaupos.co, 31 Januari 2018
Share:

[NEWS] Rupiah Menguat 11 Point ke Level Rp13.423 per Dolar Amerika Serikat

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Akhir Januari, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus mengalami penguatan. Di pembukaan perdagangan hari ini Rabu (31/1/2018), rupiah berada di angka Rp13.423 per USD.
Mengutip data bloomberg, rupiah hari ini menguat hingga 11 point dibanding pada penutupan hari sebelumnya yang berada di angka Rp13.434 per USD. Dalam pergerakan hariannya, rupiah bergerak di kisaran Rp13.126 hingga Rp13.651.
Sementara itu, berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) rupiah hari ini berada di posisi Rp13.413 per USD. Melemah 15 point dibanding hari sebelumnya yang berada di posisi Rp13.398 per USD.
Adapun harga jual yang ditawarkan Bank Indonesia adalah Rp13.480 per USD, sementara untuk harga beli adalah Rp13.346 per USD.
Sementara itu nilai tukar rupiah dengan mata uang lain tercatat sebagai berikut :
  • Dolar Australia: Kurs Jual Rp10.864.88 : Kurs Beli Rp10.750.20
  • Dolar Singapura: Kurs Jual Rp10.274.39 : Kurs Beli Rp10.170.71
  • Yen Jepang: Kurs Jual Rp12.380.60 : Kurs Beli Rp12.254.15
  • Euro Eropa: Kurs Jual Rp16.724.64 : Kurs Beli Rp16.557.05. 
Sumber : Cakaplah, 31 Januari 2018
Share:

[NEWS] Berkolaborasi Wujudkan Target Ekonomi

(RIAUPOS.CO) - Indonesia Marketing Association  (IMA) Chapter Pekanbaru menghelat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama di Pekanbaru.

IMA sabagai salah satu asosiasi pemasaran terbesar di Indonesia yang didirikan Hermanwan Kartajaya, sekaligus founder Markplus Consultant dengan 17 chapter dan 6 sub chapter yang tentunya punya peranan strategis dalam membangun bangsa, karena keberadaannya diisi oleh eksekutif perusahaan, profesional, pengusaha dan pihak terkait yang mencintai dunia pemasaran.

Bernard M selaku Koordinator Publikasi dan Promosi Rakernas IMA, Selasa (30/1) mengatakan, kegiatan Rakernas IMA sangat beragam, tidak hanya sekadar melaksanakan rapat yang dibahas mengenai program tiap chapter, tapi juga digelar seminar, perlombaan, pameran UMKM, serta destinasi wisata di Provinsi Riau untuk para tamu undangan yang datang dari luar daerah Riau.

“Rakernas IMA akan membahas program kerja yang mendukung kemajuan daerah masing masing chapter IMA, yang dihadiri langsung oleh Presiden IMA Chapter Pekanbaru Irvandi Gustari, Executive Vice President IMA Chapter Pekanbaru Suyoto, Ketua Rakernas IMA Chapter Pekanbaru Harry Panjaitan, Head of Branch Markplus Pekanbaru Tania Razif, dan Sekjen IMA Pekanbaru Agung yang akan mengukuhkan dua chapter baru tingkat kabupaten di Riau,” jelasnya.
Ditambahnya, untuk topik IMA Chapter Pekanbaru yang akan diselenggarakan 2 Februari hingga 4 Februari ini dengan tema soal Perkembangan Ekomoni di Indonesia.

Seperti yang sudah diketahui bersama, saat ini perkembangan ekonomi di Indonesia begitu menantang dengan kemajuan ekonomi 2017 terdapat sekitar 5,05 persen dan akan ditargetkan meningkat menjadi 5,4 persen di 2018.

‘’Itu sebabnya, perlu kolaborasi dari berbagai pihak untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam mewujudkan target ekonomi tersebut,’’ tegasnya.

Selaian itu rangkaian kegiatan Rakernas IMA akan diisi dengan, IMA Expo yang dihelat mulai 31 Januari di Mal Pekanbaru, kemudian gala dinner di Kediaman Gubernur  2 Februari, lalu IMA Goes To Campus dan IMA Tour  pada 3 Februari, lalu penandatanganan MoU bersama media Riau Pos dan Tribun dan terakhir Rakernas IMA.

“Untuk IMA Goes to Campus sendiri sudah ada enam universitas yang memastikan diri untuk menjadi peserta yaitu Universitas Riau, Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Universitas Lancang Kuning dan Universitas Politeknik Caltex Riau. Total semua peserta ada 1.500 orang,” tutupnya.(cr2/aga)

Laporan KAMARUDDIN, Pekanbaru
Sumber : Riaupos.co, 31 Januari 2018
Share:

[NEWS] Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Belum Puas Hasil Banding WTO

JAKARTA (RIAUPOS.CO)  - Meskipun menghasilkan kemenangan di tingkat World Trade Organization (WTO), namun Indonesia belum mendapatkan kepuasan atas persoalan biodiesel dengan Eropa. Sebab,  parlemen Eropa tetap bersikeras untuk mengesahkan aturan larangan ekspor bio diesel.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad mengatakan  meskipun Indonesia me­nang gugatan di WTO tentang anti dumping Eropa terhadap produk crude palm oil (CPO), tapi parlemen Eropa tetap me­nyusun aturan pelarangan peng­gunaan CPO untuk biodiesel. 

"Itu belum pasti. Artinya bisa saja Eropa tetap melarang peng­gunaan biofuel. Kita masih pesi­mistis dengan hasil gugatan itu," katanya di Jakarta.

Menurut dia, jika Eropa tetap ngotot mengesahkan aturan yang tidak menggunakan CPO pada 2021, berarti mereka sedang memiskinkan Indonesia. Larangan tersebut bakal memukul Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Saat ini, total petani sawit mencapai 5,3 juta.

Karena itu, dia mengajak, semua produsen sawit untuk boikot ekspor ke Eropa. "Kami meminta Uni Eropa untuk menghentikan upaya pelarangan penggunaan minyak sawit untuk biodiesel," paparnya.

Ketua Umum Gabungan Pen­gusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono men­gatakan, Eropa tidak pernah berhenti untuk terus melakukan hambatan perdagangan sawit. Sebab, masalah utamanya adalah persaingan dagang, khususnya bisnis minyak nabati.

Dari aspek biodiesel, Eropa mempunyai kepentingan besar karena minyak rapeseed mereka. Jika Eropa patuh pada putusan WTO tersebut, bisa menjadi peluang baik bagi Indonesia lantaran peluang masuknya biodiesel Indonesia ke Eropa.

Namun kenyataannya, dalam perundingan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) Indonesia-Eropa, Negeri Benua Biru itu masih enggan untuk memberi kejelasan soal sawit. Selain itu, ada potensi tin­dakan Eropa untuk menghalangi masuknya biodiesel Indonesia. Ini bisa dilihat dari langkah Parlemen Eropa yang membuat resolusi pelarangan biodiesel.
Sebelumnya, Direktur Ekse­kutif Council of Palm Oil Produc­ing Countries (CPOPC) Mahendra Siregar mengungkapkan, Eropa bukan penentu kelangsungan ekspor sawit dan CPO Indonesia. Karena, meraka bukan negara tujuan ekspor utama di Indonesia. 
"Sebenarnya kalaupun akhirnya tidak ekspor ke Eropa dampaknya tidak sampai katakanlah sebesar seperti di waktu yang lalu kar­ena memang secara relatif ekspor Eropa lebih kecil dari yang lalu," ujarnya.

Saat ini, ekspor sawit kes­eluruhan ke Eropa kurang lebih hanya 20 persen atau hampir mencapai 4 miliar dolar AS atau Rp 54 triliun. "Tetap besar, tetapi enggak sebesar di waktu yang lalu," jelas dia.

Menteri Perdagangan, Eng­gartiasto Lukita mengatakan, putusan yang dikeluarkan Panel Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO menjadi keme­nangan telak RI yang akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Uni Eropa

"Tentunya akan membuka lebar akses pasar dan memacu kembali kinerja ekspor biodiesel ke Eropa bagi produsen Indo­nesia, setelah sebelumnya sem­pat mengalami kelesuan akibat adanya pengenaan bea masuk anti dumping (BMAD) atas produk tersebut," kata Enggar.(**)
Sumber : Riaupos.co, 31 Januari 2018
Share:

[NEWS] OJK: Peremajaan Sawit Mampu Tumbuhkan Kredit Perbankan Hingga 12 Persen

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Perwakilan Riau, Yusri, mengatakan program peremajaan sawit oleh pemerintah mampu mendorong perekonomian di Riau.

"Tentunya akan membawa dampak sangat positif. Karena sawit masih menjadi sektor utama penggerak ekonomi di Riau, sebagian besar masyarakat juga bekerja di sektor ini," ujar Yusri, Selasa (30/1/2018).

Yusri menyampaikan, program peremajaan sawit juga bakal menjadi peluang bagi perbankan untuk mendorong penyaluran kredit dan pembiayaan.

"Karena itu diperkirakan angka pertumbuhan kredit perbankan di Provinsi Riau bakal tumbuh sampai dua digit, sekitar 10 hingga 12 persen," jelasnya.

Seperti diketahui, pemerintah provinsi Riau akan melakukan peremajaan (replanting) kelapa sawit milik masyarakat seluas 30 ribu hektar pada tahun 2018 ini.

Adapun sumber dana pembiayaan program replanting ini berasal dari dana cukai CPO yang selama ini lebih banyak dipakai untuk energi baru terbarukan.

Secara nasional pemerintah pusat menargetkan program replanting sawit seluas 185.000 hektare dan Riau mendapat alokasi 30.000 hektare.

Untuk tahap awal bakal dimulai pada Februari mendatang untuk kebun sawit seluas 12.000 hektare sawit di Kabupaten Rokan Hulu, yang telah mendapatkan rekomendasi teknis Ditjen Perkebunan Kementan.
Sumber : Cakaplah, 30 Januari 2018
Share:

[NEWS] PLN Terkendala Pembebasan Lahan dalam Sediakan Infrastruktur Listrik

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Unit Induk Pembangunan (UIP) PLN Wilayah Sumatera Bagian Tengah menyatakan pembangunan tapak tower untuk 150 KV, 275 KV, dan 500 KV tidak ada kendala.

Deputi Manager Hukum dan Komunikasi PLN UIP Sumbagteng, Desril Naldi mengatakan, di tahun 2017 misalnya, sudah cukup banyak tower yang dibangun, bahkan ia mengklaim total pembangunan secara keseluruhan sudah bisa diperkirakan sebanyak 80 persen.

Dari data hingga akhir 2017 lalu yang ia tunjukkan, memang pembangunan tapak tower listrik tersebut menunjukkan angka yang cukup signifikan di Riau. Demikian juga untuk pembebasan lahan.
Sayangnya ia tidak memiliki data untuk perkembangan pembangunan dan pembebasan lahan untuk 2018 ini, karena menurutnya laporan hasil pembangunan tersebut dialukan per bulan.
Sementara untuk Januari 2018 ini menurutnya belum memasuki akhir bulan.

“Sejauh ini kita tidak ada keterlambatan. Data untuk 2018 ini kita belum rekap, biasanya rekapnya per bulan,” kata Desril Naldi kepada Tribun, Jumat (26/1/2018).

Namun diakui Desril, salah satu kendala dalam pembangunan tersebut adalah pembebasan lahan, dimana ada pihak dan masyarakat yang masih belum melepaskan lahannya untuk diganti rugi, dengan berbagai alasan.

Ia mencontohkan, adanya dua titik di kawasan Garuda Sakti yang saat ini belum dibebaskan lahannya.

Menurut dia, hal ini dikarenakan, kawasan tersebut orangnya tidak ada di tempat, sehingga mereka terkendala untuk melakukan komunikasi.

“Kabarnya orangnya di Medan, Sumatera Utara, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk sementara, tapi hanya khusus untuk yang bermasalah seperti itu, kalau yang lainnya kita tetap jalan, dan terus paralel,” ujarnya.

Untuk pembebasan lahan tersebut menurutnya juga sudah banyak yang sudah terlaksana, bahkan menurutnya sudah 90 persen.

Ia mencontohkan untuk pembangunan150 KV, jalur Dumai-Kawasan Industri Dumai (KID), terdapat 99 titik, sedangkan yang sudah dibebaskan adalah 96, sehingga tinggal 3 lagi yang belum dibebaskan.

Contoh lainnya untuk pembangunan 150 KV jalur Teluk Kuantan-Rengat 1 terdapat 134 titik, dan yang sudah dibebaskan adalah 132, dan tinggal 2 lagi yang belum dibebaskan.

Kemudian 150 KV jalur Dumai-Bagan Siapi-api terdapat 174 titik, dan sudah dibeaskan 160 titik, dan masih tersisa 14 titik.

Sedangkan bagi pembebasan lahan yang terkendala karena ada pihak yang tidak mau digantirugi lahannya, menurut dia hal tersebut sudah ada tim yang bekerja, termasuk di dalamnya pihak pengadilan.

“Ketika ada kendala, kita serahkan ke pihak pengadilan. Ini kan kepentingan publik, sehingga jika ada pihak yang tidak mau melepas lahannya, maka akan ditindaklanjuti dengan proses yang sudah ada regulasinya. Nantinya uang ganti rugi tersebut bisa dititip di pengadilan,” tuturnya.

Sementara itu, pihak Komisi IV DPRD Riau yang membidangi masalah listrik meminta, agar persoalan listrik diharapkan dapat segera diselesaikan, karena menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Riau Hardianto mengatakan, Pemprov Riau diharapkan turut proaktif untuk menyelesaikan hal tersebut.
Sehingga ada persamaan persepsi dulu antara pihak PLN dengan Pemprov Riau.

ADVERTISEMENT

“Ini dibutuhkan peran aktif Pemprov Riau. Harus sinkron dulu antara Pemprov dengan PLN. Hal ini menjadi kewajiban bagi Pemprov Riau untuk epentingan masyarakat. Karena ini orientasi pembangunan penerangan listrik,” kata Hardianto.

Dikatakannya, memang kendala yang dihadapi PLN selama ini adalah dikarenakan pembangunan transmisi yang belum terlaksana.

“Memang cukup banyak kendala yang dihadapi PLN saat ini. Misalnya soal pembebasan lahan untuk transmisi terhadap masyarakat, atau dengan lahan perusahaan yang dilalui oleh jalur transmisi,” imbuhnya.

Untuk itu, Pemprov Riau dengan PLN harus duduk bersama, sehingga ke depan dalam pembangunan dan pendistribusian listrik ini bisa menyentuh masyarakat desa di pelosok.

“Masih banyak daerah yang belum tersalurkan daya listrik ini. PLN tidak bisa bekerja sendiri, butuh dukungan,” ulasnya. (TRIBUN PEKANBARU CETAK/ale)
Sumber : Tribun Pekanbaru.com, 30 Januari 2018




Share:

[NEWS] Investasi Riau Diharapkan Meningkat

PEKANBARU -- Gaungriau.com -- DPRD Provinsi Riau mengesahkan rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanaman Modal menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanaman Modal dalam rapat paripurna, Senin 29 Januari 2018 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Riau.

Dengan disahkankannya perda tersebut, maka investasi penanaman modal di Riau semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi semakin membaik. Rapat Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman dan Gubernur Riau diwakili Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi. Turut hadir unsur forkopinda, perwakilan dan kepala dinas dan badan di lingkungan pemprov Riau.

Menurut Sekdaprov Riau, Investasi merupakan pilar pokok pertumbuhan ekonomi, karena dinilai dapat mampu memberikan multi player efek pada berbagai sektor. Tidak hanya itu, dengan adanya investasi juga dapat membuka lapangan kerja mengurangi tingkat pengangguran dan menekan angka kemiskinan.

"Sehingga, dengan adanya perda ini diharapkan dapat meningkatkan investasi masuk ke Riau, baik yang berasal dari dalam dan luar negeri," ungkap Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi ketika membacakan pidato kepala daerah terhadap perda penanaman modal dalam rapat paripurna kemarin.

Perda penanaman modal ini diharapkan dapat menjamin investasi sehingga investor mendapatkan kepastian hukum, aman dan situasi kondusif dalam berinvestasi di Riau. Sehingga, target investasi Rp20 triliun di Riau diharapkan dapat tercapai.

Perda ini diharapkan juga dapat meningkat realisasi penanaman modal di Riau. Investasi yang diharapkan tidak hanya investasi besar, namun termasuk investasi untuk usaha mikro kecil menengah dan koperasi terus berkembang sehingga meningkatkan perekonomian.**(rud)
Sumber : GaungRiau.com, 29 Januari 2018
Share:

[NEWS] Siap-siap, Tarif Listrik Bakal Naik Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah sedang melakukan kajian untuk kenaikan tarif listrik beberapa bulan ke depan. Kenaikan berpotensi terjadi untuk golongan nonsubsidi di luar 450 dan 900 VA. Rencana kenaikan sehubungan rencana dimasukkannya komponen harga batubara dalam formulasi penghitungan tarif adjusment.

Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng. Dia menjelaskan pertimbangan itu dilakukan karena harga batubara acuan (HBA) terus melonjak. Sebagai bagian dari bahan baku listrik, tentunya pemerintah tidak ingin menanggung terlalu banyak karena kenaikan HBA.

"Ya pasti (naik). Nanti harus cari formulasi baru lagi kalau memang harus ada faktor-faktor yang harus di-adjusted lagi," ujarnya di Kantor Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Senin (29/1/2018).

Namun demikian, pihaknya belum bisa memastikan berapa kenaikan tarif yang akan diberikan pemerintah. Sebab, pemerintah harus memastikan formulasi yang matang dalam penentuan harga tarif listrik.

"Waduh enggak bisa, belum dihitung," terangnya. Dia menambahkan, kemungkinan kebijakan tersebut akan berlaku pada Maret 2018 mendatang seiring dengan langkah Menteri ESDM Ignasius Jonan yang akan menerbitkan Keputusan Menteri ESDM (Kepmen) terkait formula baru tarif listrik. Dalam beleid tersebut, harga batu bara acuan (HBA) dimasukan sebagai komponen penghitungan tarif listrik.

"Mungkin bulan depan, atau Maret. Mungkin paling lama sama-sama dengan ini kali ya sama berkaitan BPP 2017," katanya.(hap)
Sumber : Riaupos.co, 29 Januari 2018
Share:

[NEWS] Pemrov Riau Gelontorkan Rp10 Milyar Perbaikan Jalan Lintas Rengat-Tembilahan

Senin, 29 Januari 2018 | 12:31
INHU, RIAUGREEN.COM - Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memastikan jalan rusak sepanjang 1 km di Jalan Lintas Rengat-Tembilahan diselesaikan pada tahun 2018 ini.

Selain perawatan jalan di Kuala Cenaku, Indragiri Hulu, tebing di sepanjang sungai yang selalu menyebabkan abrasi dan mengikis jalan hingga hampir putus, juga akan dibuat tebing dan turap.
Kepala Dinas PUPR Dadang Purwanto, mengatakan, anggaran yang disiapkan sebesar Rp10 miliar. Dan sudah masuk dalam proses lelang di ULP. Jika nanti telah selesai lelang, pihaknya meminta kepada kontraktor segera menyelesaikan jalan rusak tersebut.

"Anggaran perbaikannya sudah masuk di APBD, sekarang sedang lelang. Untuk jalan sepanjang 1 km, anggarannya 7,5 miliar, dan pembuatan tebing 2,5 miliar. Total semua 10 miliar," ujar Dadang, Senin (29/1).

Dijelaskan Dadang, kondisi jalan yang hampir putus di Kuala Cenaku memang harus segera diselesaikan. Karena jalan ini satu-satunya menuju Tembilahan dan sebaliknya.

"Sementara sudah bisa dilalui dan kita beri police line. Kita akan bekerja keras bagaimana jalan-jalan yang menjadi akses antar kabupaten dan provinsi bisa diselesaikan secepatnya," kata Dadang.

Sementara itu, dari pantauan di jalan lintas menuju Tembilahan dari Rengat, tampak beberapa titik jalan rusak berat. Termasuk jalan longsor akibat terkikis air di Kuala Cenaku.Kendaraan yang akan lewat, terutama kendaraan roda empat harus bergantian melalui jalan yang longsor tersebut. (mcr)

Share:

[NEWS] Lukman Edy: Pertumbuhan Ekonomi Riau Rendah se Indonesia

Riauterkini-KUANSING-Salah satu kandidat bakal calon Gubernur Riau, Ir Lukman Edy mengatakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau terbilang rendah. Bahkan secara nasional pertumbuhan ini terendah dari semua daerah yang ada di Indonesia. Lambannya pertumbuhan ini telah berlangsung sejak empat tahun belakangan ini.

Dulu kata dia, Bacalon Gubri yang diusung oleh PKB dan Gerindra ini menyebutkan jika pertumbuhan ekonomi Riau pernah menembus angka sembilan persen pertahun. “Tapi entah kenapa sejak empat tahun belakangan ini hanya dua persen saja pertahun,” ucap Lukman Edy di Telukkuantan, Ahad (28/1/18).

Ditambahkanya, Riau yang dulunya terkenal mentereng dan jadi percontohan bagi daerah lain kini mengalami kemunduran yang drastis sejak empat tahun belakangan ini. Pertumbuhan ekonominya hanya dua persen.

“Kita dulunya batangnya batang timbul, tapi sekarang sudah menjadi batang terendam. Inilahlah menjadi tugas kita untuk membangkitkan kembali batang terendam itu karena potensi kita sangat besar sekali,” ajak Lukman Edy.
Riau itu kata dia, sebenarnya sangat kaya sekali. Diatas minyak dan dibawah minyak. 

“Tetapi kenapa kok pertumbuhan ekonominya paling kecil seluruh Indonesia. Hanya dua persen saja. Lebih kecil dari Jambi yang tidak mempunyai sumber daya alam. Kita lebih kecil dari Bengkulu yang 60 persen nya adalah wilayah hutan. Kita lebih kecil dari Nusatenggara Timur yang daerahya kering tampa ada tumbuhan. Apa sebabnya. Jadi ini yang harus kita pahami bersama,” ungkapnya.

Selama Empat tahun Ini Provinsi Riau Tidak Menganggarkan Bantuan Dana Desa.

Lukman Edy juga membeberkan, sejak empat tahun belakangan ini ternyata pemerintahan Provinsi Riau tidak ada mengalokasikan bantuan dana desa dari Provinsi. Mestinya APBD Provinsi Riau harus ada karena sesuai dengan amanat UU NO 6 Tahun 2014 tentang desa.

Seharusnya kata dia pemerintahan provinsi harus menganggarkan setidaknya Rp1 miliar, pemerintahan pusat Rp1 miliar dan pemerintahan kabupaten juga demikian. “Nah dengan dana inilah bisa menggenjot pembangunan di tingkat desa, termasuk membiayai sekolah-sekolah atau pesantren yang ada di desa itu,” tuturnya.

Tapi faktanya, sebut dia, sejak empat tahun belakangan ini pemerintahan Provinsi Riau tidak ada sepersen pun mengalokasikan bantuan untuk desa ini. Dia menyebutkan jika dirinya terpilih kelak akan mengalokasikan bantuan untuk desa sebesar Rp1 miliar. Hal ini agar desa bisa maju dan berkembang pesat.*(dri)
Sumber : Riau terkini.com, Januari 2018 
Share:

[NEWS] Gas Melon Lebihi Kuota

(RIAUPOS.CO) - Saat ini tingkat konsumsi masyarakat untuk penggunaan gas elpiji 3 kilogram atau bersubsidi, sudah melebihi kuota jumlah penduduk pra sejahtera atau yang berhak menerima. Hal tersebut mengacu pada data yang ada di Dinas Sosial saat ini, khusus warga pra sejahtera

Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bakal menghitung ulang tingkat konsumsi masyarakat untuk penggunaan gas elpiji 3 kilogram. Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Sebab, berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah untuk penggunaan gas melon bagi rumah tangga pra sejahtera, hanya 3 tabung dalam sebulan. Artinya, kalau dikalikan dengan jumlah penduduk pra sejahtera, hasilnya hanya 10 persen dari jumlah kuota yang tersedia saat ini.

Informasi tersebut diungkapkan Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Kota Pekanbaru, Mas Irba H Sulaiman, Ahad (28/1). Jika ditambah dengan pengguna yang diizinkan seperti usaha mikro, maka alokasi sekarang selisihnya sangat fantastis. Namun demikian, Irba menyebut, untuk persoalan itu akan didudukkan terlebih dahulu bersama Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta para camat.

‘’Untuk mendapatkan angka pasti yang akurat menghindari terjadinya distribusi tidak tepat sasaran, kita akan segera rapatkan masalah ini. Kita hitung ulang berapa sebenarnya tingkat konsumsi warga untuk penggunaan gas melon,’’ kata Irba.

Ia juga menegaskan, hal ini untuk menghindari terjadinya distribusi tidak tepat sasaran. Karena sampai saat ini, subsidi pemerintah untuk gas melon masih menempati ranking tertinggi  dibanding lainnya. ‘’Di antaranya bahan bakar minyak dan beras,’’ tegas Irba.

Dia juga mengimbau kepada masyarakat dan pelaku usaha yang selama ini masih menggunakan gas melon, tapi tidak termasuk kategori masyarakat yang berhak menerima, tidak perlu khawatir. Sebab kalau pemotongan alokasi gas melon dilakukan, mereka bisa menggunakan bright gas 5,5 kilogram yang pendistribusiannya sudah normal.

Dari hasil  koordinasi bersama Pertamina dan Hiswana Migas, diketahui khusus  untuk SPBE yang berada di Pasir Putih, sudah mulai normal dan siap beroperasi memasok keperluan masyarakat. Tak kalah penting, informasinya, jika sudah mendapat persetujuan pemerintah, Pertamina juga akan mengeluarkan produk terbaru bright gas ukuran 3 Kg non subsidi,’’ tegas Irba.(rnl)

Laporan Debsy Medya Septiani, Kota
Sumber : Riaupos.co, Januari 2018

Share:

[NEWS] Pemerintah Punya Alasan Naikkan Cukai Rokok Elektrik Tinggi-tinggi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementeria Keuangan mengambil kebijakan menaikkan cukai rokok elektrik dalam persentase tinggi yaitu 57 persen. Akibat langkah ini, muncul pro dan kontra di masyarakat. Ada yang menyebut langkah menaikkan sebagai cara pemerintah menutip kekurangan penerimaan cukai rokok biasa.

Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Direktorat Bea dan Cukai, Deni Surjantoro mengatakan, penerapan tarif cukai maksimum 57 persen ini sudah diatur dalam Undang-Undang (UU). Menurutnya, rokok elektrik yang dikenal dengan nama vape ini cukainya masuk ke dalam Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL).

"Sebelumnya, cukai vape yang digunakan adalah ekstrak tembakaunya saja. Untuk ekstrak lainnya seperti sayuran dan buah-buahan tidak. Mengenai alatnya pun tidak, jadi hanya ekstrak tembakaunya saja," katanya, Minggu (28/1/2018).

Deny pun menegaskan bahwa ekstrak tembakau yang dikenakan cukai bukanlah aturan ekstensifikasi. Namun, ini bagian dari aturan intensifikasi yang sudah diatur di UU dan masuk ke dalam HPTL. Menurutnya, penetapan cukai rokok elektrik dilakukan setelah melakukan study komprehensif, seperti melihat cukai produk tembakau yang saat ini telah mencapai 54 persen.

Yang lebih penting, kata Deny, penerapan tarif cukai maksimum 57 persen ini juga agar tidak terjangkau oleh anak-anak. Anak-anak diketahui sudah mulai mengkonsumsi rokok elektrik. "Ini bagian dari langkah pemerintah menjauhkan anak-anak dari rokok elektrik," tegasnya.

Lebih lanjut Deni mengatakan, bila dilihat, pengguna vape adalah kalangan menengah ke atas. Pengguna rokok elektrik, hanya ada di perkotaan saja. "Pengguna vape kita lihat juga dan rata-rata kalangan menengah ke atas. Di daerah pesisir atau perkebunan kan tidak ada yang menggunakan vape. Hanya ada di perkotaan-perkotaan saja," tuturnya.

Deni juga membantah kebijakan cukai rokok elektrik untuk menutupi produksi rokok yang menurun. "Kita ingin rokok elektrik yang terjangkau untuk anak-anak," katanya.(sab) 
Sumber : Riaupos.co, Januari 2018


Share:

[NEWS] Pemprov Riau dan DPRD Sepakati Bedah Rumah Tidak Layah Huni Jadi 2100 unit

Jumat, 26 Januari 2018 | 11:59

PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni punya kesempatan luas untuk bisa "dibedah" rumahnya jadi layak di tahun 2018 ini. 

Pasalnya Pemerintah Provinsi Riau bersama DPRD Riau menambah jumlah unit rumah yang "dibedah" dari rencana sebelumnya 2,000 unit menjadi 2.100 unit lewat Program Rumah Layak Huni (RLH).

Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Hardiyanto saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. "Sudah disepakati untuk dikerjakan di tahun 2018 ini. Bahkan ada penbahan jumlahnya. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu mendapatkan rumah yang layak. Ini juga merupakan permintaan dari masyarakat yang disampaikan lewat Pokok Pikira (Pokkir) dari reses Anggota DPRD Riau," jelasnya, Kamis (25/01).

Disampaikan juga oleh Politisi Gerindra yang maju di Pilgubri 2018 ini, untuk tahun ini jumlah anggaran per unit RLH berkisar antara Rp 55 juta hingga Rp 65 juta. Beda dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 50 juta per unit.

"Mengenai besaran RLH ini bervariasi sesuai kondisi daerah dimana akan dibangun. Makin sulit kondisi daerahnya, maka makin besar nilainya dengan kisaran Rp 55 juta hingga Rp 65 juta per unit," tambahnya.

Dikatakan juga, menilik program RLH tahun 2017 lalu, dari data yang disampaikan oleh OPD terkait, Dinas Perkim terealisasi sebesar 99,5 persen. Untuk tahun 2015 dan 2016 tidak jalan Program RLH karena pada waktu itu teknis pekerjaan dilakukan oleh Badan PMD dimana tidak memiliki tenaga teknis yang memadai. (mcr)
Share:

[NEWS] Premium Langka, Harga Pertalite Tinggi di Riau, Mahasiswa Datangi DPRD


Kamis, 25 Januari 2018 | 20:10
Dipakai Bersama2

PEKANBARU, RIAUGREEN.COM - Sejumlah mahasiswa di Riau menyambangi kantor DPRD Riau, Kamis (25/1/2018) siang tadi. 

Kedatangan mahasiswa dalam rangka mempertanyakan melambung tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis pertalite dan sulitnya Premium.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden BEM Universitas Riau Rinaldi mengatakan. Kami ingin mempertanyakan mahalnya harga Pertalite saat ini, seakan pemerintah menutup mata dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil.

"Kalau kita lihat di Riau harga pertalit termahal, bahkan di daerah lain bisa lebih murah dari Provinsi kita. Kalau kita tinjau Riau ini daerah yang menghasilkan minyak," ujar Rinaldi.

Kesenjangan harga Pertalite di Riau, terutama di daerah perbatasan seperti Rokan Hilir, membuat masyarakat setempat membeli Pertalite di provinsi tetangga. Salah satunya Provinsi Sumatera Utara.

"Kami berharap kepada Wakil Rakyat yang tanggap dengan persoalan saat ini, tak hanya mahalnya harga Pertalite langkabya Premium untuk didapatkan menjadi persoalan sehingga mau tidak mau, masyarakat saat ini terpaksa beralih ke Pertalite," ucapnya.

Menanggapi masukan tersebut, Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldi Jusman menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Dalam waktu yang dekat, wakil rakyat akan merencanakan pertemuan untuk meninjau kembali Pasal 24 Ayat 2 Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pajak Daerah yang menyatakan tarif pajak sebesar 10%.

Arahan dari Komisi III dalam pertemuan tersebut menyatakan akan merevisi pasal dalam Perda. 


"Kita akan bawa ke BaMus kalau setuju saya bawa ke BP2D, seperti apa pertimbangan mereka berikutnya tentang tekhnis revisi Perda diatas," tutup Novriwaldi. (yo)
Share:

[NEWS] 5 Ramalan ekonomi RI di tahun politik


Jumat, 26 Januari 2018 07:00Reporter : Siti Nur Azzura
  •  
  •  
  •  
pertumbuhan ekonomi. shutterstock
Merdeka.com - Indonesia tengah memasuki masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di tahun 2018. Karena itu lah tahun ini kerap disebut sebagai tahun politik. Adanya Pilkada ini pun dikhawatirkan akan mengganggu sektor lain, salah satunya sektor ekonomi.
Wakil Presiden Jusuf Kalla optimis tahun politik 2018 akan membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Sebab, kondisi ekonomi juga dipengaruhi oleh faktor faktor di luar ekonomi.
"Semua kondisi baik itu akan berimbas ke ekonomi karena ekonomi kita juga banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar ekonomi," ujar Wapres JK di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (2/1).
Menurutnya, tahun politik 2018 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaanya terletak pada cara kampanye yang dilakukan masyarakat, di mana tahun ini lebih banyak memanfaatkan media sosial untuk berkampanye.
"Dulu kampanye mengumpulkan massa, benturan. Sekarang kampanyenya di dunia maya, diudara kampanyenya, di medsos, bukan lagi di jalan. Jadi berbeda sekali," imbuhnya.
Dengan perbedaan cara kampanye tersebut, Wapres JK optimis, tidak akan ada benturan yang terjadi di masyarakat. "Jadi beda sekali tahun politik lalu dan sekarang. Tidak terjadi banyak benturan. Insya Allah tidak akan ada benturan dan semua kondisi baik," jelasnya.
Berikut ramalan ekonomi Indonesia di tahun politik dari berbagai sektor.
1. Properti
Merdeka.com - Direktur Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Agus Kurniawan menilai Pilkada tidak akan memengaruhi industri properti. Menurutnya, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan bisnis properti di tahun 2018, di antaranya tingkat suku bunga acuan atau BI 7 days rate.
Di mana ketika Bank Indonesia menurunkan tingkat suku bunga maka diharapkan akan memengaruhi bisnis properti di 2018. Selain itu, penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 260 juta juga berpotensi membeli rumah cukup tinggi. Apalagi generasi milenial saat ini lebih mengutamakan mempunyai rumah untuk masa depan.
"Tahun 2017 penduduk kita itu diperkirakan 260 juta dan 15 persennya di kelompok 25-34 tahun jadi cukup besar. Dan kalau kita gabungkan lagi dengan umur 20-39 tahun maka ini, saya menduga di kisaran usia ini minat untuk memiliki rumah itu cukup tinggi," jelasnya.
Dia menuturkan, di 2018 juga pemerintah masih memprioritaskan program pembangunan rumah sehingga bisnis properti tak akan terpengaruh di tahun politik karena masih banyak peminat.
"Kebijakan pemerintah menjadikan pembangunan perumahan itu sebagai prioritas pembangunan di 2018. Dengan melihat perkembangan data terakhir, tahun ini tahun politik itu tidak terlalu banyak mempengaruhi variabel-variabel makro sehingga perekonomian kita masih tetap terjaga," jelasnya.
2. Pasar Modal
Merdeka.com - Pengamat Ekonomi Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Fachri Ali, menilai tahun politik di 2018 dan 2019 tidak akan berpengaruh pada harga saham. Pada umumnya harga saham memberikan respon terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi yang dianggap tidak pro pasar.
"Harga saham ditentukan oleh itu. Bukan oleh pertarungan politik. In case di tahun 2019 , pertarungan calon presiden berlangsung, tidak berpengaruh terhadap harga saham," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (25/1).
Menurutnya, pasar modal lebih besar dipengaruhi oleh mekanisme pasar, yaitu penawaran dan permintaan. Pengaruh politik pada kepercayaan investor baru akan terasa saat pemimpin terpilih membagi-bagi kursi menteri. Pelaku pasar akan melihat apakah menteri bidang ekonomi dinilai mumpuni untuk mengurus negeri ini.
"Mereka mempersoalkan siapa yang akan ditunjuk oleh penguasa yang akan mengurus ekonomi kredibel atau tidak," ujarnya.
3. Sektor perdagangan
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan tahun politik 2018 dapat membawa keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat.
"Ada acara kumpul-kumpul, ada acara pembinaan saksi, ada acara sosialisasi. Ini pasti jumlah uang beredarnya pasti meningkat," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1).
Menteri Enggar mengatakan, jika tahun politik berjalan dengan lancar, maka tidak menutup kemungkinan investasi juga akan meningkat. Kenaikan investasi tersebut, kemudian akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Untuk itu, Menteri Enggar menegaskan, tidak ada kekhawatiran pemerintah bahwa tahun politik akan berdampak negatif terhadap ekonomi. Sebab, kinerja perekonomian secara keseluruhan menunjukkan data positif.
"Ini tahun politik, uang beredar cukup banyak, kinerja perekonomian semua menunjukkan data yang positif, jadi tidak ada kekhawatiran," imbuhnya.
4. Perbankan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo meminta sektor jasa keuangan dapat berlari kencang dengan cara memberikan kredit yang besar. Sebab ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi sangat sehat. Di tengah tahun politik, sektor ekonomi tak perlu terganggu. Tahun 2018 akan dilaksanakan 171 pilkada.
"Setiap tahun ada pemilukada. Silakan yang politik melakukan politik dan bisnis menjalankan bisnis," kata Presiden Jokowi dalam acara rapat tahunan Industri Jasa Keuangan (IJK) tahun 2018 di Ritz Charlton Pasific Place Jakarta, Kamis (18/1) malam.
Presiden Jokowi mengatakan, peran sektor jasa keuangan sangat penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai kemajuan sesuai target. Menurutnya, saat ini kondisi sektor perbankan dan keuangan negara dalam kondisi bagus.
Terbukti, dari membaiknya dana moneter, harga saham, surplusnya neraca perdagangan hingga tercapainya fiskal yang bagus. Misalnya, defisit bisa ditekan hingga hanya sebesar 2,42 persen, indeks harga saham gabungan membaik, cadangan devisa mencapai USD 135 miliar, serta ease doing business tahun 2014 peringkat 120 menjadi peringkat ke-72.
Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong masyarakat untuk membiasakan program perbankan khususnya non tunai. "Dengan banyaknya masyarakat yang terhubung dengan layanan perbankan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat hingga kelas bawah," tegasnya.
5. Daya beli harus ditingkatkan
Merdeka.com - Pakar Feng Shui, Xiang Yi Hong memprediksi secara keseluruhan perekonomian Indonesia pada tahun 2018 belum cukup menggembirakan. Ekonomi Indonesia di tahun anjing tanah, masih akan banyak dipengaruhi berbagai hal baik dalam negeri maupun luar negeri.
Xiang Yi mengatakan tahun ini perekonomian Indonesia masih akan banyak bergantung pada roda ekonomi dalam negeri. Di antaranya daya beli masyarakat masih perlu terus didorong.
"Indonesia masih akan banyak bertumpu pada ekonomi dalam negeri di tahun 2018. Artinya, faktor internal masih akan lebih kuat seperti daya beli," ujar Xiang Yi kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (1/1).
Dari sisi keuangan, pemerintah disarankan untuk mulai membahas rencana redenominasi. Namun demikian, melakukan redenominasi di tahun 2018 belum dapat dilakukan sepenuhnya. Pemerintah juga diimbau lebih aktif mengendalikan isu isu negatif di tahun 2018 supaya tidak berdampak besar bagi ekonomi.
"Sampai saat ini belum baik, jadi perlu ada pembenahan terhadap isu negatif. Yang mana sampai saat ini belum efektif. Itu yang harus dilakukan, jadi jangan dibiarkan terus berkembang," tandasnya.
Share:

[NEWS] Bulan Depan, Pemprov Riau Kembali Rencanakan Penetapan Status Siaga Karhutla


PEKANBARU (RIAUSKY.COM) - Langkah antisipasi dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) terus menjadi perhatian. Poin ini menjadi perhatian, karena ancaman kebakaran hutan dan lahan masih dapat menghampiri di tahun 2018.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau Edwar Sanger mengatakan, langkah tersebut akan dilakukan secara berkelanjutan. 

"Saat ini belum. Bisa jadi bulan Februari nanti kita rencananya akan tetapkan status siaga asap dan Karhutla," tuturnya, Rabu (24/1/2018).

Langkah antisipasi yang dilakukan juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Dimana pihaknya akan berkoordinasi dengan tim Satgas Karhutla Riau untuk membahas masalah penetapan status siaga asap dan Karhutla.

Selain itu, langkah koordinasi juga akan dilakukan dengan BMKG Stasiun Pekanbaru. Hanya saja sebelum penetapan tersebut tentunya akan dibahas bersama stakeholder terkait dulu.

"Memang sampai saat ini juga belum ada arahan dari Pak Gubernur Riau soal penetapan status. Yang pasti nanti akan dirembukkan dulu. Biasanya mekanismenya akan digelar rapat koordinasi antar sektoral dulu," paparnya.

Kemudian selanjutnya dirumuskan apakah perlu ditetapkan status atau belum dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan di tahun ini tidak ada ancaman kebakaran hutan dan lahan. (R07/Mcr)
Sumber : Riausky.com, 25 Januari 2018
Share:

[NEWS] Menteri Enggar sebut tahun politik 2018 berdampak positif bagi perdagangan RI


Senin, 8 Januari 2018 16:14Reporter : Anggun P. Situmorang
  •  
  •  
  •  
Enggartiasto Lukito. ©2013 Merdeka.com/imam buhori
Merdeka.com - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, mengatakan tahun politik 2018 dapat membawa keuntungan bagi perdagangan Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah uang yang beredar di masyarakat.
"Ada acara kumpul-kumpul, ada acara pembinaan saksi, ada acara sosialisasi. Ini pasti jumlah uang beredarnya pasti meningkat," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (8/1).
Menteri Enggar mengatakan, jika tahun politik berjalan dengan lancar, maka tidak menutup kemungkinan investasi juga akan meningkat. Kenaikan investasi tersebut, kemudian akan mendrongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Kalau semua aspek berjalan dengan baik tahun politik ini, investasi masuk dan mengalir maka loncat pertumbuhan ekonomi. Tugas saya yang diperintahkan Presiden segera selesaikan perjanjian perjanjian perdagangan," jelasnya.
Untuk itu, Menteri Enggar menegaskan, tidak ada kekhawatiran pemerintah bahwa tahun politik akan berdampak negatif terhadap ekonomi. Sebab, kinerja perekonomian secara keseluruhan menunjukkan data positif.
"Ini tahun politik, uang beredar cukup banyak, kinerja perekonomian semua menunjukkan data yang positif, jadi tidak ada kekhawatiran," tandasnya. [azz]
Share: