JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Menghadapi bulan puasa, Perum Bulog menjamin
ketersediaan pangan, serta stabilisasi harga. Perusahaan BUMN itu
optimistis mampu meredam gejolak harga, termasuk saat Idul Fitri.
”Stok pangan juga kita jaga. Supaya nanti saat puasa harga tetap normal,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, usai MoU dengan BPS terkait data pangan, di kantornya, Jakarta, Selasa (20/3).
Menurutnya dengan adanya MoU tersebut akan memaksimalkan Bulog menjalankan tugasnya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016.
Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan. Baik ditingkat konsumen maupun produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
Adapun nota kesepahaman dengan BPS mengenai penyediaan, pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi di bidang pangan. ”Perum Bulog bukan hanya mengelola beras, jagung dan kedelai,’’ jelas Djarot.
‘’Juga delapan pangan pokok lainnya. Seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, daging sapi, cabai, daging ayam dan telor. Tentu harus ada data-data dan akurasi. Bulog sangat membutuhkan data-data dari BPS yang akurat dan independen. Misalnya soal pasokan dan harga pangan,” tambahnya.
Menurutnya, data BPS akan menjadi early warning system. ”Serta untuk menentukan strategi penugasan dan komersial Bulog,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan MoU tersebut akan memperkuat dukungan dan sinergi yang telah terbangun. Menurutnya pada 2018 ada 10 prioritas nasional. Salah satunya ketahanan pangan.
”Peran Bulog sangat penting, sesuai penugasan yang diberikan Untuk melaksanakan tugas itu tentu diperlukan dukungan data dan informasi yang diperlukan Bulog. Terkait perkembangan harga di tingkat produsen dan konsumen,” jelas Suhariyanto.(dai/jpg)
”Stok pangan juga kita jaga. Supaya nanti saat puasa harga tetap normal,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, usai MoU dengan BPS terkait data pangan, di kantornya, Jakarta, Selasa (20/3).
Menurutnya dengan adanya MoU tersebut akan memaksimalkan Bulog menjalankan tugasnya. Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 tahun 2016.
Bulog ditugaskan untuk menjaga ketersediaan pangan. Baik ditingkat konsumen maupun produsen dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.
Adapun nota kesepahaman dengan BPS mengenai penyediaan, pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi di bidang pangan. ”Perum Bulog bukan hanya mengelola beras, jagung dan kedelai,’’ jelas Djarot.
‘’Juga delapan pangan pokok lainnya. Seperti gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, daging sapi, cabai, daging ayam dan telor. Tentu harus ada data-data dan akurasi. Bulog sangat membutuhkan data-data dari BPS yang akurat dan independen. Misalnya soal pasokan dan harga pangan,” tambahnya.
Menurutnya, data BPS akan menjadi early warning system. ”Serta untuk menentukan strategi penugasan dan komersial Bulog,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengatakan MoU tersebut akan memperkuat dukungan dan sinergi yang telah terbangun. Menurutnya pada 2018 ada 10 prioritas nasional. Salah satunya ketahanan pangan.
”Peran Bulog sangat penting, sesuai penugasan yang diberikan Untuk melaksanakan tugas itu tentu diperlukan dukungan data dan informasi yang diperlukan Bulog. Terkait perkembangan harga di tingkat produsen dan konsumen,” jelas Suhariyanto.(dai/jpg)
Sumber : Riaupos.co, 22 Maret 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar