PEKANBARU - Pemerintah harus memiliki komitemen untuk menyediakan suplai premium di Riau.
Wakil Pansus Revisi Pajak Daerah, Aherson meminta kejelasan dari
pemerintah untuk suplai premium di Riau. Dia mengatakan pemerintah
jangan membohongi masyarakat dengan menyebutkan suplai premium aman,
padahal kosong di SPBU.
"Jangan membuat masyarakat berharap ada premium, kenyataannya tidak
ada. Kosong terus premium di SPBU tu," kata Aherson kepada
bertuahpos.com, Selasa 20 Maret 2018.
Kalau pemerintah, kata Aherson, berkomitmen untuk menyediakan
premium, misalnya 50 persen, tentu tidak akan berdampak luas ke harga
pertalite. 50 persen premium itu bisa digunakan masyarakat menengah ke
bawah, dan 50 persen pertalite bisa digunakan masyarakat menengah atas.
"Ini kan tidak jelas. Kalau memang pemerintah mau menarik premium
itu, ya langsung saja. Ini banyak pula politiknya," pungkas Aherson.
Dilanjutkan Aherson, jika memang pemerintah ingin memutuskan suplai
pertalite, seharusnya langsung diputus saja. Dengan demikian, hanya
masalah harga pertalite yang perlu diperjuangkan.
"Kalau pemerintah dan Pertamina mau memutuskan premium, ya putuskan saja. Jelas pertalite kita perjuangkan lagi," ujarnya. (bpc2)
Sumber : Bertuapos.com, 20 maret 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar