JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Konsumsi elpiji 3 kg diprediksi membengkak tahun
ini. Belum berjalannya mekanisme distribusi tertutup serta tumbuhnya
permintaan membuat total konsumsi elpiji 3 kg bisa lebih tinggi daripada
pagu yang dianggarkan dalam APBN 2018.
Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar menyatakan, dengan pertumbuhan konsumsi elpiji sekitar 5 persen per tahun, konsumsi elpiji 3 kg PSO (public service obligation) tahun ini diprediksi mencapai 6,620 juta metrik ton. Angka itu melebihi pagu kuota elpiji 3 kg dalam APBN 2018 sebesar 6,450 juta metrik ton.
’’Pada 2017, kami overkuota dari pagu APBN. Overkuotanya 1,7 persen dengan jumlah metrik ton sekitar 120 ribu metrik ton,’’ jelasnya dalam rapat kerja Pertamina di Komisi VI DPR Rabu (14/3).
Dalam APBNP 2017, pemerintah menetapkan kuota penyaluran elpiji 3 kg PSO 6,119 juta metrik ton. Tetapi, realisasi konsumsi masyarakat untuk elpiji melon tersebut berada di angka 6,306 juta metrik ton.
Karena itu, realisasi konsumsi elpiji 3 kg pada 2018 diperkirakan lebih tinggi, mencapai 315 ribu metrik ton jika dibandingkan dengan realisasi 2017. ’’Ini yang perlu diantisipasi karena kuota ini dipagu di APBN. Kami sangat sensitif bagaimana menjaga supaya overkuota ini bisa di-cover aspek legalitasnya,’’ ujar Iskandar.
Melonjaknya konsumsi elpiji 3 kg juga disebabkan adanya konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg pada 2018 sebesar 581.012 paket. Juga, keperluan refill untuk daerah konversi baru pada 2018, yaitu 40 ribu paket nelayan (1 tabung per hari untuk 20 hari melaut). Total keperluan refill untuk nelayan yang baru dikonversi pada 2017 adalah 17.081 paket nelayan.
Distribusi elpiji 3 kg Pertamina saat ini masih berlaku normatif dengan mekanisme penyaluran ke agen pangkalan. Namun, pemerintah telah menyiapkan konsep distribusi tertutup. ’’Juga sudah dikeluarkan permen mulai 2009. Dan, ini sampai sekarang belum bisa diimplementasikan dengan baik,’’ ungkapnya.
Kementerian ESDM sebenarnya ingin menerapkan distribusi tertutup tersebut pada 2018. Sayang, implementasinya terkendala verifikasi data. Konsep subsidi langsung kepada masyarakat dilakukan melalui kartu prasejahtera. ’’Jadi, pembeli elpiji sama semua, baik 3 kg, 12 kg, per kilonya sama semua. Yang berhak menerima subsidi di-top up kartu prasejahteranya itu,’’ jelasnya.
Pertamina saat ini juga tengah menunggu kebijakan tersebut segera direalisasikan. Dengan begitu, pembengkakan konsumsi elpiji 3 kg PSO yang terjadi setiap tahun bisa ditekan. Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arief Budiman menambahkan, saat ini Pertamina masih menghitung potensi pembengkakan yang harus ditanggung perseroan tahun ini.
’’Tapi, di sisi lain, kami komit. Mau tidak mau. Kan tidak boleh ada kelangkaan elpiji di lapangan. Ini sedang didiskusikan dengan Kementerian ESDM karena proyeksi kami naik terus,’’ ujar Arief.
Menurut dia, Kementerian ESDM tengah meninjau formula maupun kuota tentang penetapan subsidi elpiji 3 kg. Saat ini Kementerian ESDM juga sedang mengkaji kemungkinan untuk mengekstrak gas C1 yang saat ini banyak diproduksi di Indonesia menjadi C3 dan C4 guna menekan impor elpiji.
Selama ini, bahan baku elpiji menggunakan C3 dan C4 yang tidak banyak ditemukan di Indonesia. ’’Jadi, gasnya di-inject ke dalam. Nah, kalau bisa yang di-inject C1-nya, C3 dan C4-nya itu nanti jadi elpiji,’’ ungkap Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Wahyu Sanjaya menyatakan, Pertamina seharusnya bisa mendistribusikan elpiji 3 kg secara lebih tertata yakni, menertibkan agen penjual elpiji 3 kg. ’’Saat rapat di badan anggaran dinyatakan, jumlah subsidi elpiji itu cukup. Dan itu berdasar data-data yang komprehensif. Saya rasa waktu itu Pak Arief yang mewakili Pertamina juga tidak ada protes sama sekali tentang jumlah kuota,’’ ungkapnya.(vir/c5/fal/das)
Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Muhammad Iskandar menyatakan, dengan pertumbuhan konsumsi elpiji sekitar 5 persen per tahun, konsumsi elpiji 3 kg PSO (public service obligation) tahun ini diprediksi mencapai 6,620 juta metrik ton. Angka itu melebihi pagu kuota elpiji 3 kg dalam APBN 2018 sebesar 6,450 juta metrik ton.
’’Pada 2017, kami overkuota dari pagu APBN. Overkuotanya 1,7 persen dengan jumlah metrik ton sekitar 120 ribu metrik ton,’’ jelasnya dalam rapat kerja Pertamina di Komisi VI DPR Rabu (14/3).
Dalam APBNP 2017, pemerintah menetapkan kuota penyaluran elpiji 3 kg PSO 6,119 juta metrik ton. Tetapi, realisasi konsumsi masyarakat untuk elpiji melon tersebut berada di angka 6,306 juta metrik ton.
Karena itu, realisasi konsumsi elpiji 3 kg pada 2018 diperkirakan lebih tinggi, mencapai 315 ribu metrik ton jika dibandingkan dengan realisasi 2017. ’’Ini yang perlu diantisipasi karena kuota ini dipagu di APBN. Kami sangat sensitif bagaimana menjaga supaya overkuota ini bisa di-cover aspek legalitasnya,’’ ujar Iskandar.
Melonjaknya konsumsi elpiji 3 kg juga disebabkan adanya konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg pada 2018 sebesar 581.012 paket. Juga, keperluan refill untuk daerah konversi baru pada 2018, yaitu 40 ribu paket nelayan (1 tabung per hari untuk 20 hari melaut). Total keperluan refill untuk nelayan yang baru dikonversi pada 2017 adalah 17.081 paket nelayan.
Distribusi elpiji 3 kg Pertamina saat ini masih berlaku normatif dengan mekanisme penyaluran ke agen pangkalan. Namun, pemerintah telah menyiapkan konsep distribusi tertutup. ’’Juga sudah dikeluarkan permen mulai 2009. Dan, ini sampai sekarang belum bisa diimplementasikan dengan baik,’’ ungkapnya.
Kementerian ESDM sebenarnya ingin menerapkan distribusi tertutup tersebut pada 2018. Sayang, implementasinya terkendala verifikasi data. Konsep subsidi langsung kepada masyarakat dilakukan melalui kartu prasejahtera. ’’Jadi, pembeli elpiji sama semua, baik 3 kg, 12 kg, per kilonya sama semua. Yang berhak menerima subsidi di-top up kartu prasejahteranya itu,’’ jelasnya.
Pertamina saat ini juga tengah menunggu kebijakan tersebut segera direalisasikan. Dengan begitu, pembengkakan konsumsi elpiji 3 kg PSO yang terjadi setiap tahun bisa ditekan. Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Arief Budiman menambahkan, saat ini Pertamina masih menghitung potensi pembengkakan yang harus ditanggung perseroan tahun ini.
’’Tapi, di sisi lain, kami komit. Mau tidak mau. Kan tidak boleh ada kelangkaan elpiji di lapangan. Ini sedang didiskusikan dengan Kementerian ESDM karena proyeksi kami naik terus,’’ ujar Arief.
Menurut dia, Kementerian ESDM tengah meninjau formula maupun kuota tentang penetapan subsidi elpiji 3 kg. Saat ini Kementerian ESDM juga sedang mengkaji kemungkinan untuk mengekstrak gas C1 yang saat ini banyak diproduksi di Indonesia menjadi C3 dan C4 guna menekan impor elpiji.
Selama ini, bahan baku elpiji menggunakan C3 dan C4 yang tidak banyak ditemukan di Indonesia. ’’Jadi, gasnya di-inject ke dalam. Nah, kalau bisa yang di-inject C1-nya, C3 dan C4-nya itu nanti jadi elpiji,’’ ungkap Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Wahyu Sanjaya menyatakan, Pertamina seharusnya bisa mendistribusikan elpiji 3 kg secara lebih tertata yakni, menertibkan agen penjual elpiji 3 kg. ’’Saat rapat di badan anggaran dinyatakan, jumlah subsidi elpiji itu cukup. Dan itu berdasar data-data yang komprehensif. Saya rasa waktu itu Pak Arief yang mewakili Pertamina juga tidak ada protes sama sekali tentang jumlah kuota,’’ ungkapnya.(vir/c5/fal/das)
Sumber : Riaupos.co, 15 Maret 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar