PEKANBARU - Berfluktuasinya harga kelapa rakyat di
Indragiri Hilir membuat kondisi petani semakin menjerit. Petani Inhil
belum bisa menikmati sepenuhnya anugrah sebagai penghasil kelapa
terbesar di dunia itu. Pasalnya, harga masih dipermainkan pleh
pihak-pihak yang selalu mencari keuntungan sepihak.
''Kita
sudah bertekat untuk mengarahkan anggaran pembangunan ke basis-basis
produksi kelapa disana. Rakyat harus didukung untuk menggerakkan
ekonominya, mulai dari program pembangunan hingga upaya peningkatan
kualitas kelapa rakyat. Tahun 2019 kita akan mulai, dan tahun ini sudah
disusun,'' ujar anggota Komisi II DPRD Riau Agus Triansyah kepada
GoRiau.com, Selasa, (13/3/2018).
Karenanya, DPRD Provinsi Riau
mendorong anggaran tahun 2019, dikhususkan untuk meningkatkan kualitas
perkebunan kelapa di Indragiri Hilir (Inhil). Dengan dana itu nantinya,
diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing daerah penghasil
kelapa terbesar didunia ini.
Diungkapkan Agus Triansyah sudah
saatnya daerah hamparan kelapa terluas di dunia ini dimaksimalkan
produktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat
setempat. Oleh karena itu, pihaknyapun berharap Dinas Perdagangan
mengusahakan kelengkapan dokumen dan data yang dibutuhkan sehingga
membantu melancarkan arus perdagangan dan bantuan keuangan yang
diharapkan.
"Kita di Komisi II ini kan banyak yang dari inhil, jadi kita sepakat
mendorong dana dari provinsi tahun 2019 ini dialokasikan sebagian besar
untuk daerah penghasil kelapa itu. Jadi kita juga berharap dinas
perdagangan melengkapi administrasi yang dibutuhkan, supaya
penyalurannya bisa lancar," ujarnya.
Agus kemudian menjelaskan
pihaknya akan mengupayakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki
peran atas pengelolaan kelapa ini nantinya. Hal itu karena menurutnya
selama ini, pengelolaan kelapa dikuasai oleh perusahaan - perusahaan
yang tidak melibatkan daerah secara langsung.Dikhawatirkan, jika
dikuasai oleh perusahaan dan bukan daerah, akan lebih terbuka peluang
adanya kecurangan oleh pihak - pihak tertentu.
Misalnya dalam hal
menaikkan harga jual, oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut agar
masyarakat yang lebih diuntungkan.
"Jadi begini formatnya nanti
kita akan menyiapkan BUMD untuk mengelola kelapa itu, karenakan selama
ini dikuasai oleh perusahaan - perusahaan tanpa melibatkan daerah. Kita
mengantisipasi juga terbukanya kesempatan bagi pihak-pihak tertentu
untuk 'bermain' disana," tuturnya.
Selain itu, menurutnya selama
ini produksi kelapa didaerah Inhil memang telah memiliki banyak pembeli.
Sayangnya, tingkat harga jual di masyarakat masih rendah, dan ini juga
harus diperhatikan.
"Sebenarnya pembeli sudah banyak dari berbagai
daerah, hanya saja harga jual ditangan masyarakat itu rendah dan turun.
Ini juga yang kita harapkan dengan BUMD akan mampu menaikkan harga jual
itu," tambahnya. ***
Sumber : GoRiau.com, 13 Maret 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar