PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dalam menjalankan program
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Riau, BPJS Kesehatan masih kesulitan
menjaga neraca pembiayaan. Saat ini BPJS Riau masih defisit dalam
menjalankan program JKN dan banyak mendapatkan subsidi dalam hal
membayar klaim.
Hal itu diakui Deputi Direksi BPJS Wilayah Riau, Kepulauan Riau,
Sumatera Barat dan Jambi, Siswandi. Ia mengatakan bahwa keuangan JKN di
Riau masih minus. Seperti tunggakan peserta per 30 November 2017 lalu
mencapai Rp 358 miliar. Sementara itu, rasio klaim di Riau cukup tinggi,
mencapai 150 persen.
"Dengan kondisi itu, masyarakat Riau banyak mendapatkan subsidi dalam menerima layanan JKN," sebut Siswandi, Rabu (3/1/2018).
Menurutnya, jika dari 2,5 juta peserta BPJS Kesehatan di Riau
membayar iuran, pihaknya bisa mengumpulkan premi hingga Rp 1,2 triliun.
Namun menurut data November, premi yang terkumpul baru Rp 842 miliar
dari Rp 986 miliar yang seharusnya terkumpul. Sehinga ditotal ada Rp 358
miliar menuju jumlah premi akhir tahun 2017.
"Yang paling banyak menunggak di sini adalah kelompok peserta mandiri
dan juga PBI. Sedangkan dari ASN, pekerja penerima upah dan badan usaha
hampir tidak ada masalah," jelas Siswandi.
Lebih lanjut dikatakannya, target premi iuran dari peserta mandiri
sebesar Rp 265 miliar. Sementara yang diterima oleh BPJS baru Rp 136
miliar atau 51 persen. Sedangkan untuk PBI harusnya yang diterima BPJS
yakni Rp 116 miliar, namun baru dibayar Rp 104 miliar atau 89 persen.
Untuk menjaga agar keuangan dana iuran ini membaik, Siswandi
mengatakan perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam membuat
kebijakan. Selain itu, DPRD juga harus menunjukkan komitmennya sehingga
piutang BPJS Kesehatan bisa terbayar dan UHC 2019 bisa tercapai.
Sumber : Cakaplah.com, Januari 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar