PEKANBARU - FITRA Riau kritisi kurangnya anggaran penanggulangan Karhutla oleh Pemprov Riau pada tahun 2018.
Kepala Bidang Research dan Advokasi Forum Indonesia untuk
Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Tarmidzi mengatakan ada penurunan
signifikan antara anggaran tahun 2017 dan tahun 2018 ini.
Tahun 2017, kata Tarmidzi, Pemprov Riau menganggarkan Rp29,5 miliar.
Sementara, di tahun 2018 ini, hanya Rp6,8 miliar atau turun 77 persen
dari anggaran tahun lalu.
"Minimnya anggaran tersebut tentu berdampak kepada kinerja
pengendalian Kebakarab Hutan dan Lahan (Karhutla) pada tahun ini.
Bahkan, kami melihat bahwa pemerintah telah abai terhadap kejadian
Karhutla yang terus terjadi dan semakin meluas," papar Tarmidzi kepada
bertuahpos.com, Jumat 2 Maret 2018.
Idealnya, kata Tarmidzi, dana untuk penanggulangan dan pencegahan
Karhutla adalah Rp30 miliar, yang kemudian dibagi ke beberapa OPD,
seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD, dan juga Dinas
Perkebunan.
"Karena, dampak dari Karhutla ini cukup kompleks," kata
Tarmidzi.
Lebih lanjut, Tarmidzi mengungkapkan bahwa pemerintah juga tidak
mampu mengelola dana tersebut dengan efektif dan juga tepat sasaran.
Kata Tarmidzi, 51 persen dari dana tersebut, atau sebanyak Rp3,5 miliar
hanya digunakan untuk penanggulangan dan pemadaman Karhutla.
"Tapi pemerintah lupa bahwa upaya pencegahan dan pemulihan dari
Karhutla jauh lebih penting dari upaya pemadaman jika terjadi
kebakaran," tutupnya. (bpc2)
Sumber : Bertuahpos.com, 2 Maret 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar